Angkat Status Petani Menjadi Kelas Menengah

JAKARTA – Pemerintah diharapkan lebih fo­kus membangun ekonomi kerakyatan di perde­saan untuk mengangkat status puluhan juta petani nasional menjadi kelas menengah. Apa­bila upaya tersebut berhasil maka Indonesia akan lolos dari jebakan negara berpenghasilan menengah bawah (low-middle income trap), bahkan bisa beranjak menjadi negara kaya.

Dewan Pembina Institute Agroekologi In­donesia (Inagri), Achmad Yakub, mengemuka­kan Indonesia mesti kembali kepada cita-cita awal Bapak Pendiri Bangsa, Bung Karno, yang termuat dalam Pancasila dan UUD 1945, yak­ni pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan kekayaan negara diserahkan untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

“Dan hal itu berinti pada sebanyak mungkin keterlibatan rakyat dalam proses ekonomi atau pengelolaan sumber daya. Ini merupakan im­plementasi ekonomi kerakyatan,” jelas dia, ke­tika dihubungi, Kamis (31/10).

Yakub memaparkan, cita-cita founding fa­ther tegas mengatakan bahwa negara ini diba­ngun di atas konsep ekonomi kerakyatan. Itu sesuai dengan konsep Bung Karno saat mene­mukan petani bernama Marhaen di desa pada 1926–1927. Itulah simbol ekonomi rakyat yang ingin diangkat dari perdesaan yakni berdaya­nya petani secara umum, yang terdiri atas peta­ni padi, peternak, maupun nelayan.

Presiden pertama RI, Soekarno, mencetuskan Marhaenisme yakni untuk mengangkat harkat hidup Massa Marhaen (terminologi lain dari rak­yat Indonesia), yang memiliki alat produksi na­mun masih tertindas. Pengertian Marhaen juga ditujukan kepada seluruh golongan rakyat kecil, yaitu petani dan buruh yang belum sejahtera.

“Maksud Bung Karno tentang Marhaen adalah memajukan ekonomi rakyat di perde­saan untuk mengangkat taraf hidup petani dan menjadikan sektor pertanian sebagai soko guru ekonomi nasional,” jelas Yakub.

Dia menambahkan sistem ekonomi oligarki yang menyerahkan pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan negara pada segelintir konglomerat terbukti gagal, bahkan mengha­silkan ketimpangan kesejahteraan yang buruk.

Berdasarkan data Global Wealth Report 2018 yang dikeluarkan Credit Suisse, ketimpangan berdasarkan kekayaan, satu persen orang ter­kaya di Indonesia menguasai 46,6 persen kekay­aan nasional, meningkat dari 45,4 persen pada 2017. Sedangkan 10 persen terkaya di Indonesia menguasai 75,3 persen kekayaan nasional.

Menurut Yakub, Bung Karno berharap peta­ni terangkat jadi kelas menengah. Kalau itu bisa terwujud maka 60 juta petani nasional jadi kelas menengah, dan negara akan kaya. Tiongkok te­lah memberikan contoh bagaimana dengan per­tanian yang kuat mereka bisa mengangkat 700 juta penduduk miskin menjadi kelas menengah.

“Cita-cita inilah yang semestinya menjadi energi utama para pemimpin bangsa dalam mengelola negara,” kata dia.

Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Masyara­kat (PSM) Yogyakarta, Irsad Ade Irawan, me­ngatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid 2 mesti bertekad dan secara nyata memberantas praktik pajak siluman, kriminal­isasi perkara perdata, dan kroni kapitalisme untuk bisa lepas dari jebakan negara berpeng­hasilan menengah-bawah.

Sebab, sejumlah praktik tersebut merupakan akar masalah utama yang membuat Indonesia tidak maju. Praktik tersebut juga membuat In­donesia tidak menarik untuk investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI).

“Padahal, investasi asing sangat dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehingga Indonesia keluar dari kemiskinan dan beranjak menjadi negara maju,” papar Irsad.

Terganjal CAD

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mul­yani, mengungkapkan defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) yang me­lebar membuat ekonomi Indonesia sulit untuk tumbuh tinggi. Bahkan, Presiden Jokowi pun berulang kali mengingatkan permasalahan CAD yang selama ini membuat ekonomi In­donesia rentan. Presiden mengakui bahwa In­donesia masih bergantung pada barang impor, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM), yang selama ini menjadi penyebab melebarnya CAD.

Presiden Jokowi meminta para menteri un­tuk menarik investasi di sektor manufaktur guna mengatasi persoalan membludaknya barang-ba­rang impor yang selama ini memperburuk CAD.