JAKARTA, SELASA (14/01/2020) - Memulai Masa
Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 Komisi VIII DPR RI langsung
menggelar rapat kerja gabungan dengan Menteri Sosial dan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Rapat membahas penanganan dan penanggulangan bencana yang akhir-akhir
ini terjadi terutama di Jabodetabek dan Banten, maupun juga tindak
lanjut penanganan bencana yang terjadi di daerah lain.
Raker dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, dihadiri semua
Wakil Ketua Komisi dan sebagian besar anggota. Rapat berjalan dinamis
dengan banyak respon pertanyaan, masukan, dan apresiasi terhadap
langkah-langkah penangan bencana yang dilakukan Kemensos.
Suara anggota dewan sebagian besar menyoroti tentang luasnya spektrum
dan pihak-pihak terkait dalam penanganan bencana. Sehingga meskipun
Kementerian Sosial dan BNPB sudah bekerja maksimal namun secara umum,
dampak bencana masih cukup luas.
“Saya bergembira, anggota dewan memberikan apresiasi kepada kerja
Kemensos. Namun, dewan mengingatkan kami agar tetap meningkatkan
kewaspadaan. Dengan sumber daya yang kami miliki, dewan meminta kami
agar tetap bersiaga terhadap kemungkinan terjadinya ekskalasi bencana
sejalan dengan masih tingginya curah hujan ke depan,” kata Mensos dalam
Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII dengan Menteri Sosial dan Kepala Badan
Penanggulangan Bencana, di Gedung DPR RI, di Jakarta, Selasa
(14/01/2020).
Sejauh ini, Kemensos telah melaksanakan sejumlah langkah antisipasi
pasca bencana. “Kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan
memobilisasi Tagana di wilayah terdampak banjir tentang aktivitas
penanganan dan mengamati situasi terkini,” katanya.
Pengerahan Tagana dan Tim Kawasan Siaga Bencana (KSB) bertujuan untuk
melakukan pendataan korban, evakuasi korban ke tempat aman khususnya
kepada kelompok rentan yang terdiri atas lansia, anak-anak, penyandang
disabilitas, dan kelompok khusus lainnya.
“Kemudian juga melakukan pendistribusian logistik untuk pemenuhan
kebutuhan dasar korban bencana alam. Kami punya stok di Gudang Pusat
Kemensos RI dan Gudang Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten,”
kata Mensos.
Kemensos juga melakukan pelayanan dapur umum lapangan dan layanan
dukungan psikososial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyintas yang
berada di lokasi pengungsian.
Mensos juga mengapresiasi, perhatian anggota dewan yang
mengkhawatirkan keterbatasan anggaran kebencanaan dihadapkan pada curah
hujan yang masih tinggi hingga Februari sesuai prakiraan BMKG.
“Memang anggaran kebencanaan kami tidak terlalu banyak yakni Rp270
miliar. Tapi kami bekerja tidak dengan melihat keterbatasan anggaran.
Dengan anggaran yang ada kami coba untuk mengoptimalkan. Tentu bila ada
perhatian anggota dewan, untuk meningkatkan anggaran, kami sangat
mengapresiasi,” kata Mensos.
Kepada angota dewan, Mensos menyatakan, anggaran di Direktorat
Bencana Alam sebesar Rp270 miliar itu hampir separuhnya untuk tali asih
Tagana. “Jumlah personel Tagana kita sekitar hampir 40.000 orang. Kalau
nilai tali asih sekitar senilai Rp50.000 untuk separuh anggota saja,
sudah Rp100 miliar,” katanya.
Belum lagi untuk penyediaan logistik bencana. “Jadi memang terus
terang tidak ideal. Jadi kita kan harus lebih memfokuskan yang mana
kesiapsiagaan logistik atau menambah tali asih Tagana. Kami di lapangan
memang kelihatannya jauh dari ideal. Tidak terlalu banyak fleksibilitas
di penganggaran yang kami miliki,” kata Mensos.
Mensos juga menyinggung keberadaan Posko Induk Penanggulangan Bencana
di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur. Menurut Mensos, pendirian
posko ini untuk meningkatkan efektifitas penyaluran bantuan, khususnya
bantuan logistik kepada masyarakat terdampak bencana.
"Selain logistik, posko juga menyediakan berbagai layanan masyarakat
terdampak bencana," kata Mensos. Layanan yang dimaksud adalah Layanan
Dukungan Psikososial (LDP), mobil dapur umum lapangan, motor, truk
pengangkut bantuan, pusat koordinasi, pusat media, layanan penyandang
disabilitas, cuci gratis, dan sebagainya.
Posko ini merupakan pusat komando, pusat komunikasi, dan gudang
logistik. "Posko ini juga merupakan bentuk sinergi dari semua unsur di
Kementerian Sosial, dan kerja sama dengan semua elemen masyarakat. Dari
masyarakat dan dunia usaha sudah menitipkan berbagai bantuan untuk kami
distribusikan ke titik-titik kawasan terdampak bencana," kata Mensos.
Sinergitas dengan masyarakat, merupakan salah satu pilihan Kemensos untuk meningkatkan efektiftas penanganan bencana.
Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Sosial RI
0 comments:
Post a Comment