![]() |
Kepala Dinsos Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi. |
CILEGON – Dana anggaran
Penanganan Covid-19 pada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon baru
terserap 25% atau sekitar Rp3,2 Miliar dari total anggaran yang
disediakan sebesar Rp12,8 Miliar.
Artinya ada sisa anggaran sekitar Rp9,6 Miliar yang belum terpakai.
Selama penyerapan anggaran itu, baru digunakan untuk penyediaan paket
sembako atau bantuan sembako, operasional distribusi beras kedaruratan
dan bantuan operasional tagana atau relawan.
Kepala Dinsos Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi mengatakan, anggaran
penanganan Covid-19 sebesar Rp12,8 Miliar itu bersumber dari Biaya Tak
Terduga (BTT) APBD Pemerintah Kota Cilegon tahun 2020.
Jubaedi beralasan, rendahnya serapan anggaran itu karena sejauh
ini, anggaran tersebut hanya digunakan untuk pengadaan sembako,
distribusi beras dan operasional para relawan sosial.
“Realisasinya sesuai kebutuhan, karena pengganggaran ini
diperuntukan hingga akhir tahun, jadi semuanya perlu dievaluasi dulu,”
kata Jubaedi, Senin (20/7).
Namun, kata dia, hal itu tidak menjadi persoalan sepanjang anggaran
yang dikeluarkan tepat sasaran sesuai dengan petunjuk teknis yang
ditentukan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemkot Cilegon. Selain
itu, anggaran tersebut pun diperuntukkan hingga akhir tahun 2020.
Ia juga mengatakan, Dinsos Kota Cilegon mendapat alokasi bantuan
keuangan untuk penanganan COvid-19 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Banten sebesar Rp19,2 miliar. Akan tetapi, sampai saat ini bantuan dari
Pemprov Banten tersebut belum disalurkan ke Dinsos Kota Cilegon.
Dengan demikian, anggaran penanganan dampak Covid-19 pada Dinsos
Kota Cilegon yang hingga kini belum terpakai jumlah keseluruhannya
sebesar Rp29,2 Miliar.
“Nanti atau kapan, kami ajukan pencairan bantuan anggaran Covid-19
dari Provinsi Banten untuk Dinsos Kota Cilegon. Entah masih di provinsi
atau sudah di BPKAD (Cilegon), kami belum tahu juga,” ujarnya.
Jubaedi mengatakan, pihaknya akan tetap fokus terlebih dahulu pada
pengeolaan anggaran BTT dari APBD Kota Cilegon. Sebab, masih harus
dievaluasi untuk pada akhirnya mendistribusikan kembali bantuan kepada
masyarakat terdampak Covid-19.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi meminta
kepada dinsos untuk mengoptimalkan batuan sosial tersebut agar tepat
sasaran.
"Kita minta di optimalkan terutama untuk bantuan sosial kepada
masyarakat. Yang kemarin belum terakomodir kita minta akomodir terus
yang belum optimal pelaksanaanya kita minta diperbaiki," kata Faturohmi.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan agar dinsos segera
mengevaluasi data-data masyarakat yang berhak mendapatkan bantua sosial
dari dampak Covid-19 tersebut.
"Waktu hearing itu kita minta untuk penyaluran berikutnya ditunda
dulu sampai semuanya diperbaiki. Kita mintanya secepat mungkin
dilaksanakan," tandasnya.
0 comments:
Post a Comment