Pemerintah Prioritaskan Penanganan Bencana Sumatera, Dana Siap Pakai Digelontorkan

Presiden Prabowo saat meninjau pengungsi korban banjir di Tapanuli, Sumut. Foto : Ist

 

JAKARTA KONTAK BANTEN – Pemerintah menetapkan penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut) sebagai prioritas nasional. Untuk mempercepat masa tanggap darurat, pemerintah menyiapkan dana siap pakai (DSP) serta menggelar seluruh sumber daya logistik negara.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, dalam konferensi pers di Posko Terpadu TNI, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).

 Konferensi pers dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta para Kepala Staf Angkatan.

Pratikno menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran untuk memberikan perhatian penuh terhadap bencana di Sumatera.

 “Bapak Presiden meminta agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional. Dana dan logistik nasional disiagakan sepenuhnya, termasuk penggunaan dana siap pakai pada masa tanggap darurat,” ujar Pratikno.

 Menurutnya, Presiden juga menekankan pentingnya kehadiran aparatur negara di tengah masyarakat. Presiden bahkan meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak untuk menyerap aspirasi dan keluhan warga.

 “Bapak Presiden memastikan bahwa negara tidak meninggalkan masyarakat sendirian,” ucapnya.

 Pratikno menambahkan, Presiden menginstruksikan percepatan di seluruh sektor, mulai dari evakuasi korban, pemulihan listrik dan jaringan telekomunikasi, pembukaan akses jalan dan jembatan, hingga penyediaan makanan siap saji melalui dapur lapangan dan layanan gizi seperti SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis.

 “Seluruh lembaga telah diminta bergerak ekstra responsif dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan fasilitas vital,” kata Pratikno.

 Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengerahkan kapasitas logistik nasional secara maksimal. Pesawat angkut A400 dikerahkan untuk distribusi bantuan skala besar, sementara airdrop memanfaatkan CN295, A-2904, dan C-130J Super Hercules.

 Lebih dari 50 helikopter TNI, Polri, dan BNPB juga diterjunkan untuk menjangkau kawasan yang terisolasi akibat rusaknya akses darat.

Selain itu, pemerintah telah menyalurkan lebih dari 500 ribu ton bantuan berupa sembako, makanan siap saji, perlengkapan kesehatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya.

 Pratikno memastikan distribusi bantuan diperkuat melalui posko terpadu di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Pos pendamping nasional dari BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait juga telah berada di lapangan.

Pemerintah kini mulai mempersiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan target pekerjaan 100 hari dan rencana kerja jangka satu tahun. Masyarakat diharapkan turut mengawal proses ini secara transparan.

 Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyatakan bahwa pemerintah dapat mengoptimalkan dana on call dalam APBN 2025 sebesar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Aceh dan Sumatera, termasuk untuk tahap pemulihan pascabencana.