Serang - Pemprov Banten mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp
65 miliar untuk 3.264 pesantren pada APBD 2018. Ribuan pesantren itu
rencananya akan mendapatkan masing-masing Rp 20 juta.
Saat membacakan nota pengantar di gedung DPRD Banten, Gubernur Wahidin Halim mengatakan anggaran tersebut adalah hibah untuk lembaga keagamaan. Bantuan disepakati berdasarkan usulan dan inisiatif dari anggota Dewan.
"Saya memahami inisiatif dan usulan teman-teman Dewan, sampaikan salam ke pesantren, tahun ini Rp 20 juta, tahun depan kita tambahkan lagi," kata Wahidin dalam sambutannya, Kota Serang, Selasa (21/11/2017).
Saat membacakan nota pengantar di gedung DPRD Banten, Gubernur Wahidin Halim mengatakan anggaran tersebut adalah hibah untuk lembaga keagamaan. Bantuan disepakati berdasarkan usulan dan inisiatif dari anggota Dewan.
"Saya memahami inisiatif dan usulan teman-teman Dewan, sampaikan salam ke pesantren, tahun ini Rp 20 juta, tahun depan kita tambahkan lagi," kata Wahidin dalam sambutannya, Kota Serang, Selasa (21/11/2017).
Menurutnya, hibah ini adalah dukungan moral antara Gubernur dan anggota
DPRD terhadap pembangunan pesantren. Apalagi ada ribuan pesantren yang
berdiri di Banten.
Kepada wartawan, Wahidin mengatakan jumlah 3.264 pesantren berdasarkan data organisasi persatuan pondok pesantren. Ia berharap bantuan hibah sebesar Rp 20 juta tersebut digunakan untuk operasional pesantren. Baik itu pesantren yang modelnya modern maupun tradisional.
Ia melanjutkan, agar sasaran tidak disalahgunakan, menurutnya, Pemprov akan menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Petunjuk ini dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran apalagi ini terkait keagamaan.
"Kita berikan dana untuk operasional. Nanti ada juklak (petunjuk pelaksanaan)n buat apa bagusnya," ujarnya.
Dalam paripurna itu, Wahidin Halim menyinggung ketidakhadiran para bupati dan wali kota. Menurutnya, kepala daerah bisanya hanya menginginkan bantuan tapi enggan datang saat pembahasan.
"Bantuan keuangan mau, tapi hadir (paripurna) nggak mau," kata Wahidin.
Padahal paripurna mengenai RAPBD sangat strategis. Tingkat kehadiran bahkan dari masyarakat penting untuk mengetahui anggaran pemerintah.
Pada RAPBD 2018, Pemprov Banten sendiri menganggarkan bantuan keuangan ke 8 kabupaten dan kota sebesar Rp 448,3 miliar. Wahidin meminta bantuan keuangan tersebut digunakan untuk pemenuhan dasar dan diserasikan dengan program milik Pemprov.
Di bidang pendidikan, misalnya, di RAPBD 2018 Pemprov mengeluarkan anggaran 159,6 miliar untuk bantuan operasional sekolah daerah. Sebanyak 245.662 siswa SMA dan SMK akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 650 ribu.
Wahidin berharap bantuan anggaran daerah bisa menyasar ke pembangunan SD dan SMP yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Apalagi, menurutnya, beberapa waktu lalu ia sempat melihat SD yang 6 lokal kelasnya rusak dan 40 muridnya duduk di lantai yang kotor di Kabupaten Serang.
"Saya harap ini tidak ada lagi. Saya harap kita bumihanguskan gedung sekolah kotor begitu," ucapnya.
"Dewan ketika berkunjung ke daerah, mana sekolah rusak. Ke depan akan jadi perhatian," katanya lagi.
Di RAPBD 2018 yang disekapati di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), total Rp 448,300 miliar disalurkan ke kabupaten kota. Pandeglang mendapatkan Rp 55 miliar, Lebak Rp 78,3 miliar, Tangerang Rp 70 miliar, Serang Rp 90 miliar, Kota Tangerang Rp 30 miliar, Cilegon dan Serang Rp 30 miliar, dan Tangerang Selatan Rp 65 miliar.
Kepada wartawan, Wahidin mengatakan jumlah 3.264 pesantren berdasarkan data organisasi persatuan pondok pesantren. Ia berharap bantuan hibah sebesar Rp 20 juta tersebut digunakan untuk operasional pesantren. Baik itu pesantren yang modelnya modern maupun tradisional.
Ia melanjutkan, agar sasaran tidak disalahgunakan, menurutnya, Pemprov akan menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Petunjuk ini dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran apalagi ini terkait keagamaan.
"Kita berikan dana untuk operasional. Nanti ada juklak (petunjuk pelaksanaan)n buat apa bagusnya," ujarnya.
Dalam paripurna itu, Wahidin Halim menyinggung ketidakhadiran para bupati dan wali kota. Menurutnya, kepala daerah bisanya hanya menginginkan bantuan tapi enggan datang saat pembahasan.
"Bantuan keuangan mau, tapi hadir (paripurna) nggak mau," kata Wahidin.
Padahal paripurna mengenai RAPBD sangat strategis. Tingkat kehadiran bahkan dari masyarakat penting untuk mengetahui anggaran pemerintah.
Pada RAPBD 2018, Pemprov Banten sendiri menganggarkan bantuan keuangan ke 8 kabupaten dan kota sebesar Rp 448,3 miliar. Wahidin meminta bantuan keuangan tersebut digunakan untuk pemenuhan dasar dan diserasikan dengan program milik Pemprov.
Di bidang pendidikan, misalnya, di RAPBD 2018 Pemprov mengeluarkan anggaran 159,6 miliar untuk bantuan operasional sekolah daerah. Sebanyak 245.662 siswa SMA dan SMK akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 650 ribu.
Wahidin berharap bantuan anggaran daerah bisa menyasar ke pembangunan SD dan SMP yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Apalagi, menurutnya, beberapa waktu lalu ia sempat melihat SD yang 6 lokal kelasnya rusak dan 40 muridnya duduk di lantai yang kotor di Kabupaten Serang.
"Saya harap ini tidak ada lagi. Saya harap kita bumihanguskan gedung sekolah kotor begitu," ucapnya.
"Dewan ketika berkunjung ke daerah, mana sekolah rusak. Ke depan akan jadi perhatian," katanya lagi.
Di RAPBD 2018 yang disekapati di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), total Rp 448,300 miliar disalurkan ke kabupaten kota. Pandeglang mendapatkan Rp 55 miliar, Lebak Rp 78,3 miliar, Tangerang Rp 70 miliar, Serang Rp 90 miliar, Kota Tangerang Rp 30 miliar, Cilegon dan Serang Rp 30 miliar, dan Tangerang Selatan Rp 65 miliar.
0 comments:
Post a Comment