TIGARAKSA – Kondisi sanitasi dan air bersih pondok 
pesantren (Ponpes) Salafi yang kerap memperihatinkan akhirnya akan 
diatasi Pemkab Tangerang melalui program Sanitasi Pesantren (Sanitren).
Program yang awalnya digagas beranjak dari keprihatinan Pemerintah 
Daerah atas buruknya kualitas sanitasi sebagian besar Ponpes Salafi di 
Kabupaten Tangerang yang jumlahnya mencapai sekitar 1.000 ponpes.
Khoirun Huda, Ketua GP Ansor Kabupaten Tangerang kepada awak media 
mengatakan selama ini pemda terhambat memberikan bantuan kepada ponpes 
karena secara struktural berada di bawah Kementrian Agama.
“Selama ini pemda berargumen ponpes menjadi domain pemerintah pusat. 
Ini yang coba kemudian di carikan terobosan sehingga akhirnya ponpes 
mendapat bantuan dari pemda,” ujarnya disela-sela kegiatan pelatihan 
survey program Sanitren di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Kabupaten Tangerang, Senin (13/11).
Huda juga mengatakan, sekitar dua tahun gagasan tersebut terus 
didiskusikan dengan Bappeda, sampai akhirnya ditemukan formulasi 
mekanisme pemberian bantuan tersebut.
Saat ini, pihaknya membantu Bappeda melakukan survey kondisi faktual 
pesantren yang ada di Kabupaten Tangerang yang melibatkan International 
NGO Forum on Indoneisan Development (INFID), sebuah Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) yang aktif melakukan advokasi pencapaian target 
pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Develepment Goals (SGDs).
“Target keenam SDGS adalah air bersih dan sanitasi yang layak, sehingga INFID sangat mendukung program Sanitren ini,” tambahnya.
Sementara itu, Erwin Mawardy, Kepala Bidang Perencanaan Prasarana 
Wilayah pada Bappeda Kabupaten Tangerang mengatakan dalam Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tangerang tahun
 2018, Bappeda sudah mengganggarkan sekitar Rp 6 Miliar untuk program 
Sanitren.
Dari jumlah tersebut, satu pesantren akan mendapatkan bantuan sekitar
 Rp 60 juta untuk membangun fasilitas mandi, cuci dan toilet serta 
sarana air bersih.
“Kalau satu ponpes stimulannya kurang lebih Rp 60 juta, paling tidak 
ada seratus ponpes di tahun 2018 yang dapat program sanitren,” ujarnya.
Sanitren, tambah Erwin akan menjadi salah satu program unggulan di 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang 
pasca terpilihnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada tahun 
2018 mendatang.
“Saat pembahasan dengan DPRD pun tidak ada resistensi sama sekali, 
tinggal tunggu finalisasi RAPBD, DPRD juga sepakat Sanitren jadi program
 unggulan,” terangnya.
Terkait dengan formulasi realisasi program tersebut, Erwin 
menjelaskan pihaknya menggandeng Kantor Kementrian Agama Kabupaten 
Tangerang, Pemkab Tangerang memberikan hibah kepada institusi tersebut 
yang kemudian didistribusikan kepada ponpes yang sudah diseleksi oleh 
tim teknis.
“Jadi secara aturan hukum tidak ada yang dilanggar,” tukasnya.
 






 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 comments:
Post a Comment