Tambahan Dana untuk Bank Banten Muncul di Menit Akhir Pembahasan APBD

SERANG – Jelang pengambilan keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun 2018, secara tiba-tiba di “menit akhir” anggaran tambahan dana untuk Bank Banten muncul di Rancangan APBD 2018.

Tambahan penyertaan modal yang direncanakan oleh Pemprov Banten untuk Bank Banten sebesar Rp 110 miliar.

Padahal Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) 2018, anggaran penyertaan modal untuk Bank Banten tidak tercantum.

Rencana penambahan modal tersebut sendiri terungkap dalam rapat pleno penetapan anggaran APBD 2018 kemarin, Rabu (29/11) malam di aula DPRD Banten.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina menjelaskan, adanya anggaran tersebut setelah adanya pertemuan antara petinggi Bank Banten dengan Gubernur Wahidin Halim pada 27 November 2017 kemarin.

Setelah pertemuan itu, menurut Hudaya, tiba-tiba WH memanggilnya untuk menanyakan dana tersebut ada atau tidak. “Nah, maka persoalannya apabila penyertaan modal itu akan diberikan maka ada dua opsi untuk penyesuaian APBD 2018, yaitu meningkatkan defisit atau mengurangi belanja untuk penyertaan modal,” ujarnya, Kamis (30/11).

Dari dua opsi tersebut, WH memilih opsi untuk mengurangi postur anggaran belanja dalam APBD 2018. Namun dalam perkembangan rapat pleno dengan DPRD Banten, opsi kedua mengenai peningkatan defisit APBD yang memiliki potensi lebih besar untuk disetujui.

Karena adanya peningkatan defisit usai penyesuaian APBD 2018 atas penyertaan modal untuk Bank Banten, maka Pemprov memiliki solusi untuk menutup defisit tersebut. Solusinya yaitu dengan meningkatkan pendapatan daerah yang salah satunya berasal dari pajak kendaraan bermotor.

“Soalnya kalau menggantungkan terhadap silpa, kita belum mampu memproyeksi, kecuali di pertengahan Desember kita sudah bisa memproyeksi berapa silpa kita. Untuk itu, antisipasinya bisa dilakukan dengan meningkatkan tarif pajak supaya ada optimalisasi pendapatan,” ucapnya.

Selain karena alasan adanya pertemuan dengan jajaran petinggi Bank Banten, penyertaan modal itu kata Hudaya diberikan karena hasil audit dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kondisi bank tersebut sudah keluar pada 8 September 2017 lalu. “Audit dari OJK sudah keluar dan menyampaikan saran kepada gubernur agar melakukan penyertaan modal untuk Bank Banten,” tuturnya.
Untuk diketahui, Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan APBD Tahun 2018 akan digelar hari ini (30/11) di Ruang Rapat Paripurna DPRD. Rencananya, Gubernur Banten langsung akan menghadiri rapat tersebut.