Penyerahan DIPA APBN 2018, Gubernur Banten Ingatkan Bupati/Wali Kota

 

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Niken Pudjiastuti didampingi Gubernur Banten, Wahidin Halim menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2018 kepada kepala daerah Kota/Kab se Provinsi Banten saat Rapat Evaluasi Kinerja Pembangunan Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B , Rabu (20/12/2017).*

SERANG, (KB).- Gubernur Banten, Wahidin Halim mengingatkan bupati/wali kota agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran Negara, dengan mengedepankan kejujuran dan moralitas dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Hal itu disampaikan gubernur pada rapat pimpinan Evaluasi Kinerja Pembangunan Banten Tahun Anggaran 2017 dan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2018, di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Rabu (20/12/2017). Hadir Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Niken Pudjiastusi, sejumlah kepada daerah, dan pejabat di lingkungan Pemprov Banten.

“Selamat dapat DIPA. Tapi, kita tetap istiqomah, lakukan yang terbaik. Hati-hati, jangan sampai terjadi korupsi atau penyimpangan yang membuat kita menghadapi persoalan yang lebih besar. Saya tegaskan, kedepankan kejujuran, moralitas, tanggung jawab moral dan istiqomah bahwa ini uang negara, uang rakyat, yang memang harus kita jaga,” ujar Wahidin.

Dalam kesempatan tersebut, diungkapkan juga bahwa tren pertumbuhan ekonomi di Banten menunjukan perkembangan lebih baik, yaitu mencapai 5,62 persen. Ditambah, ada berbagai program pemerintah dari pusat maupun dari daerah yang ada di Banten.

“Bahkan IPM Banten telah mencapai 70,96 sehingga menjadikan Banten sebagai daerah berkategori IPM tinggi. Pertumbuhan ekonomi Banten pada semester triwulan III tahun 2017 mencapai 5,62 persen, jauh di atas capaian nasional yang hanya 5,06 persen. Tingkat kemiskinan sebesar 5,45 persen, lebih baik dari angka nasional yang mencapai 10,64%,” ujarnya.

Meski demikian, kata dia, yang menjadi tantangan Banten yaitu angka pengangguran terbuka yang tinggi, di atas angka nasional pada 2017.”Tantangan luar biasa adalah pengangguran terbuka jauh di atas angka nasional. Saya belum tahu kontribusinya dari mana,” kata Wahidin.

Untuk mencapai target peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2018, kata Gubernur Wahidin, Pemprov Banten telah memiliki stimulus keuangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Belanja APBD 2018 Provinsi Banten, kata dia, mencapai Rp 11,3 triliun, dana transfer pusat ke daerah mencapai Rp 15,9 triliun, dan pagu APBN yang dikelola Rp 10,25 triliun.

Dapat DID

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Niken Pudjiastusi, dalam sambutannnya mengatakan, ada lima pemerintahan tingkat kabupaten/kota di Banten yang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) yang totalnya Rp 148 miliar. DID Rp 148 miliar yang diberikan sebagai penghargaan kepada provinsi/kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik, dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan dasar.

Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan pemerintahan pada umumnya, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, kata Niken. Rinciannya, yaitu Kabupaten Lebak sebesar Rp 25,750 miliar, Kabupaten Serang sebesar Rp 34,750 miliar, Kabupaten Tangerang Rp 17,500 miliar, Kota Tangerang Rp 35 miliar, dan Kota Tangsel Rp 35 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Hudaya Latuconsina, mengatakan, DID merupakan bagian dari dana transfer APBN ke Banten pada 2018.Total dana transfer APBN 2018 ke Provinsi Banten sebesar Rp 15,9 triliun. Jumlah tersebut ,terdiri atas Provinsi Banten sebesar Rp 4.170 triliun, Kabupaten Lebak Rp 1,839 triliun, Kabupaten Pandeglang Rp 1,900 triliun, Kabupaten Serang Rp 1,850 triliun. Kemudian, Kabupaten Tangerang Rp 2,062 triliun, Kota Cilegon Rp 852 miliar, Kota Tangerang Rp 1,426 triliun, Kota Serang Rp 868 miliar, dan Kota Tangerang Selatan Rp 944 miliar. “DID itu menjadi bagian dari dana transfer yang 15,9 triliun,” kata Hudaya.