15 Agustus di Pelabuhan Merak-Bakauheni Pakai Pembayaran Elektronik

JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan memberlakukan pembayaran pembayaran non-tunai atau elektonik pada 15 Agustus 2018 mendatang di Pelabuhan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk. Hal itu bertujuan untuk mempercepat transaksi di loket guna meminimalisir antrean.

Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi menyampaikan, rencana tersebut berdasarkan pengalaman angka angkutan laut yang naik di setiap tahunnya. Selain mempermudah dan mempercepat transaksi, cashless juga memudahkan management untuk memprediksi peningkatan moda akuntan laut setiap tahunnya.

“Kuta mulai 15 Agustus dan mudah-mudahan akhir tahun pada angkutan natal dan tahun baru masyarakat sudah mulai terbiasa dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” ujarnya di Pelabuhan Merak-Bakauheni, Selasa (25/7), sebagaimana dilansir Jawa Pos.

Ira menjelaskan, pihaknya mulai melakukan sosialisasi kepada penumpang mulai awal Agustus 2018. ASDP akan bekerja sama dengan bank-bank BUMN yang sudah menerbitkan kartu elektronik.

“Maka pembelian tiket hanya di luar pelabuhan mau online maupun offline dan cashless. Cashless bukan sepenuhnya tidak menggunakan uang tunai namun lebih banyak yang non tunai,” katanya.

Disamping itu, Ira mengatakan, kegunaan penerapan cashless juga meningkatkan akuntabilitas. Semua transaksi akan terdata dengan rapi sehingga memudahkan manajemen untuk memperkirakan besaran peningkatan penumpang yang terjadi di setiap tahunnya.

“Waktu puncak lebaran H-3 di Merak, roda dua saya lihat 21 ribu, puncak tahun lalu, sedangkan tahun ini 25 ribu. Sementara mengelola sepeda motor itu susah, dan saya berpikir harus ada perubahan fundamental. Pertama, port capacity manajemen,” jelasnya.

Ira menambahkan, dengan penerapan cashless juga akan menutup kebocoran keuangan sebesar 20 hingga 25 persen. Pasalnya, semua transaksi akan terekam.

“Kalau cashless itu ada maka akan mengangkat banyak hal, seperti fraud akan sulit, antrean berkurang, transaksi on record semua. Kemudian di negara berkembang, kenaikan keuntungan setelah cashless 20-25 persen itu seperti Damri. Maka kita harus menutup itu juga. Maka kebocoran keuangan bisa ditutup,” tuturnya.