 |
| Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat 'Mantap Brata 2018' di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (18/9/2018). |
JAKARTA-TNI dan Polri menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat
'Mantap Brata 2018' dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2019
di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan, kegiatan pengamanan akan berlangsung selama 397 hari, terhitung dari 20 Oktober 2018 hingga Oktober 2019. Sebanyak 300.000 personel TNI dan Polri pun akan dikerahkan di 34 provinsi selama kurun waktu tersebut.
Kapolri Tito dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bertindak selaku pemimpin apel gabungan hari ini. Hadir juga dalam apel tersebut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono, Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz. Selain itu, ada juga Kepala Korps Brimob Polri Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan.
Tito menuturkan, untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan Pemilu 2019, diperlukan keamanan ekstra karena setiap daerah akan mengadakan pemilu secara serentak. “Kami memprediksi, kompetisi dalam rangka kontestasi ini akan terjadi di tingkat nasional dan dapil (daerah pemilihan) masing-masing. Bahkan di daerah tertentu kompetisi di satu partai pun ada karena nomor urut. Oleh karena itu, kerawanannya selain nasional, ada di daerah dapil masing-masing,” kata Tito di Lapangan Monas, Selasa (18/9/2018).
Dari sudut pandang keamanan, menurut dia, kompetisi Pemilu 2019 dapat membelah masyarakat karena faktor perbedaan pilihan. Kondisi tersebut juga akan berpotensi memunculkan konflik. Karena itu, dia meminta kepada seluruh prajurit TNI dan Polri agar menjadi garda terdepan dalam mengamankan pemilu.
Tito juga mengingatkan agar personel TNI dan Polri tidak terlibat dalam kegiatan yang bisa memicu terjadi konflik di suatu daerah. “Kita juga perlu mendekati para kontestan baik pileg (pemilu legislatif), pilpres (pemilu presiden), partai pendukung, massa pendukung, agar pelaksanaan semua positif, kampanye positif, dan tidak memprovokasi pihak lain karena adanya perbedaan kepentingan,” ujarnya.
Sementara Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, seluruh prajurit TNI dan Polri harus dapat menjaga keamanan kontestasi politik agar berjalan secara damai dan tenteram. Dengan begitu, akan terwujud stabilitas negara hingga pemilu usai.
“Anda mampu mengamankan kegiatan arus mudik dan balik, dilanjutkan pengamanan Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah. Semua berjalan lancar. Kemudian Asian Games 2018 dilaksanakan aman, dan mendapat apresiasi dari seluruh negara peserta. Kemudian, kita dituntut saat ini juga, untuk mengamankan KTT IMF (pertemuan IMF dan World Bank di Bali), pengamanan Natal dan Tahun Baru, serta Pemilu 2019,” ujar Hadi.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan, kegiatan pengamanan akan berlangsung selama 397 hari, terhitung dari 20 Oktober 2018 hingga Oktober 2019. Sebanyak 300.000 personel TNI dan Polri pun akan dikerahkan di 34 provinsi selama kurun waktu tersebut.
Kapolri Tito dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bertindak selaku pemimpin apel gabungan hari ini. Hadir juga dalam apel tersebut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono, Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz. Selain itu, ada juga Kepala Korps Brimob Polri Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan.
Tito menuturkan, untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan Pemilu 2019, diperlukan keamanan ekstra karena setiap daerah akan mengadakan pemilu secara serentak. “Kami memprediksi, kompetisi dalam rangka kontestasi ini akan terjadi di tingkat nasional dan dapil (daerah pemilihan) masing-masing. Bahkan di daerah tertentu kompetisi di satu partai pun ada karena nomor urut. Oleh karena itu, kerawanannya selain nasional, ada di daerah dapil masing-masing,” kata Tito di Lapangan Monas, Selasa (18/9/2018).
Dari sudut pandang keamanan, menurut dia, kompetisi Pemilu 2019 dapat membelah masyarakat karena faktor perbedaan pilihan. Kondisi tersebut juga akan berpotensi memunculkan konflik. Karena itu, dia meminta kepada seluruh prajurit TNI dan Polri agar menjadi garda terdepan dalam mengamankan pemilu.
Tito juga mengingatkan agar personel TNI dan Polri tidak terlibat dalam kegiatan yang bisa memicu terjadi konflik di suatu daerah. “Kita juga perlu mendekati para kontestan baik pileg (pemilu legislatif), pilpres (pemilu presiden), partai pendukung, massa pendukung, agar pelaksanaan semua positif, kampanye positif, dan tidak memprovokasi pihak lain karena adanya perbedaan kepentingan,” ujarnya.
Sementara Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, seluruh prajurit TNI dan Polri harus dapat menjaga keamanan kontestasi politik agar berjalan secara damai dan tenteram. Dengan begitu, akan terwujud stabilitas negara hingga pemilu usai.
“Anda mampu mengamankan kegiatan arus mudik dan balik, dilanjutkan pengamanan Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah. Semua berjalan lancar. Kemudian Asian Games 2018 dilaksanakan aman, dan mendapat apresiasi dari seluruh negara peserta. Kemudian, kita dituntut saat ini juga, untuk mengamankan KTT IMF (pertemuan IMF dan World Bank di Bali), pengamanan Natal dan Tahun Baru, serta Pemilu 2019,” ujar Hadi.
0 comments:
Post a Comment