Perlu Dana Talangan untuk Atasi Krisis Obat RSUD di Jakarta

Ruang Pendaftaran - Suasana ruang pendaftaran pasien di RSUD Tarakan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Sejumlah RSUD di Jakarta mengalami krisis keuangan karena tagihan ke BPJS Kesehatan belum cair.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta memberikan dana talangan untuk operasional rumah sakit umum daerah (RSUD). Pasalnya, anggaran operasional RSUD di Jakarta terpakai untuk menalangi tunggakan tagihan dari BPJS Kesehatan.

“Baru delapan rumah sakit saja, tunggakan BPJS Kesehatan mencapai lebih dari 129 miliar rupiah. Sebab, setiap rumah sakit ada yang sampai 17 miliar rupiah, 40 miliar rupiah, dan sebagainya. Itu belum RSUD tipe D dan puskesmas.

Padahal kita punya 24 rumah sakit,” ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhammad, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/9). Menurutnya, posisi rumah sakit umum daerah menjadi dilematis.

Sebab, pasien pengguna layanan BPJS Kesehatan semakin membeludak. Sementara, pihak rumah sakit tidak diperkenankan menolak warga yang ingin berobat. Padahal, biaya operasional rumah sakit sudah terpakai untuk menalangi tunggakan BPJS.

“Mereka mau mengadu ke mana? Pinjam ke mana? Akhirnya yang dilakukan rumah sakit adalah memotong obat. Tapi, kalau tidak sesuai dosis, lama-lama orang itu bisa mati,” katanya.

Pihaknya pun mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta membuat Peraturan Gubernur untuk dana talangan. “Kenapa tidak kita kasih dana pinjaman atau dana talangan. Satu triliun saja.

Silakan mereka yang kelola. Sehingga, ketika rumah sakit membutuhkan uang, bisa pakai dana talangan itu. Kalau tagihan BPJS sudah cair, langsung dikembalikan ke kas dana talangan tadi,” ungkapnya.

Meski demikian, usulan itu baru sebatas wacana. Sebelumnya, beberapa anggota dewan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga belum sepaham dengan usulan dana talangan karena tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Kemarin sudah ketemu solusinya, Bank DKI akan memberikan pinjaman kepada rumah sakit dengan bunga rendah. Kalau urusan penting begini, saya setuju saja. Yang penting dananya ada. Ini soal nyawa warga Jakarta.

Saat rumah sakit membutuhkan uang dua miliar rupiah misalnya, ya ambil uang itu ke Bank DKI sesuai tagihan ke BPJS. Kalau dari BPJS cair, langsung dibayarkan,” jelas Ramly.

Pinjam ke Bank

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Khofifah Any, mengatakan pihaknya telah menyetujui opsi peminjaman uang setiap RSUD ke Bank DKI.

Menurutnya, pihak RSUD terpaksa meminjam karena BPJS tidak memberi kepastian kapan bisa membayar. “Jadi, ya sudah pinjam ke Bank DKI. Bank DKI akan memberi keringanan bunga, yakni 7,5 persen per tahun kepada RSUD atas pinjaman itu,” katanya.

Dia mengatakan ada delapan RSUD yang menjadi korban keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan yakni RSUD Tarakan, Koja, Cengkareng, Budi Asih, Pasar Rebo, Pasar Minggu, Duren sawit, dan RSUD Tugu Koja.

“Besaran pinjaman tergantung kebutuhan masing-masing RSUD. Agunan pinjaman dibuat berdasar berita acara yang sudah diverifikasi BPJS. Nanti kalau BPJS cair, ya uangnya dibuat bayar ke bank,” katanya.