Saturday 27 October 2018

Cegah Konversi Lahan demi Kedaulatan Pangan


JAKARTA - Pemerintah mesti serius mencegah alih fungsi atau konversi lahan pertanian produktif menjadi nonproduktif, seperti untuk pengembangan properti.
Sebab, saat ini laju alih fungsi lahan pertanian terus meningkat sehingga akan menurunkan produktivitas pangan nasional. Padahal di sisi lain, kebutuhan pangan nasional terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.
Jika konversi lahan itu gagal dibendung maka akan mengancam ketahanan pangan, yang akhirnya menjalar pada ketahanan nasional.
Pasalnya, Indonesia harus bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan luas lahan baku sawah terus menurun. Pada 2018, luas lahan tersebut tinggal 7,1 juta hektare (ha), turun dibandingkan pada 2017 yang masih sekitar 7,75 juta ha.
Angka luas lahan tersebut diperoleh dengan metodologi Kerangka Sampel Area (KSA) menggunakan data hasil citra satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Menanggapi kerawanan pertanian nasional itu, Guru Besar Pertanian UGM, Dwijono Hadi Darwanto, mengemukakan kebijakan perdagangan, pertanian, dan industri nasional semestinya satu visi menuju target swasembada dan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama pertanian pangan nasional.
“Tanpa visi yang jelas, segala kebijakan pada akhirnya hanyalah pragmatisme demi keuntungan sekelompok penguasa,” tegas dia, ketika dihubungi, Jumat (26/10).
Terkait dengan kebijakan impor pangan, Dwijono mengatakan debat soal data produksi pertanian susah diikuti ujung pangkalnya karena masing-masing pihak memiliki kepentingan.
Tapi faktanya, kesejahteraan petani tidak pernah meningkat, alih fungsi lahan pertanian tidak terbendung, dan urbanisasi sulit dikendalikan. “Artinya ada yang pasti, yakni ekonomi pertanian makin terbelakang.
Buktinya, petani dan desa masih jadi pusat kemiskinan dan impor tidak bisa direm,” imbuh dia. Dia menilai ada problem teknis dalam jangka pendek yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diatasi, seperti daya serap Bulog yang terkendala oleh badan hukum, yakni harus mengambil untung dan juga Harga Pokok Pembelian (HPP) pemerintah yang sering di bawah harga pasar.
Selain itu, Harga Eceren Tertinggi (HET) sejumlah komoditas pangan juga makin menekan petani. Padahal, Dwijono memaparkan bahwa petani akan tergerak berproduksi, menjaga lahannya dari alih fungsi kalau usahanya menguntungkan.
Artinya, HPP menarik dan tidak ada HET yang menurunkan harga di tingkat petani. Secara pangsa pasar, dia menjelaskan beras premium dengan harga antara 20 ribu–30 ribu rupiah per kilogram (kg) sudah ada peminatnya sendiri.
Dengan adanya HET, berarti pemerintah menyulitkan orang kaya yang ingin mendapat beras lebih bagus dari yang mayoritas beredar di pasar. Petani pun sulit memproduksi beras premium.
“Semestinya yang dilindungi negara hanya daya beli masyarakat menengah ke bawah. Dan jangan mengorbankan petani. Akibatnya, petani enggan bercocok tanam dan mendorong alih fungsi lahan,” jelas Dwijono.
Kebijakan Strategis
Mengenai konversi lahan, Kepala BPS, Suhariyanto, mengemukakan sebenarnya pencetakan lahan baru masih berlangsung, namun kecepatannya tidak sebanding dengan penyusutan yang terjadi.
“Kecepatannya jauh lebih lambat dari konversi, sehingga lahan kita menyusut jadi 7,1 juta ha,” kata dia, Kamis (25/10). Suhariyanto mengingatkan jika kondisi ini terus dibiarkan, penyusutan lahan pertanian dari tahun ke tahun akan berdampak pada ketahanan pangan.
“Kalau terjadi terus ini akan jadi bahaya di ketahanan pangannya, apalagi jumlah penduduk Indonesia akan semakin meningkat,” jelas dia. Oleh karena itu, dia menyarankan perlu ada kebijakan strategis untuk mencegah penyusutan lahan pertanian.
Tujuannya, agar petani tidak tergiur menjual lahan. “Ke depan, mungkin perlu dibuat sebuah kebijakan agar lahan sawah ini tadi tidak akan menyusut lagi.
Misalnya, dengan membuat seperti luas lahan abadi, agar petani jangan sampai mengkonversi tetapi juga perlu ada insentif ke sana,” tukas Suhariyanto. Sementara itu, pemerintah menyatakan tengah menyusun aturan agar lahan sawah tidak mudah dikonversi untuk aktivitas lain.
Selama ini, banyak pemilik sawah yang menjual lahannya untuk kegunaan lain seperti industri, jalan tol, hingga properti. Alasannya, lahan yang dijual itu dihargai lebih tinggi dibandingkan penghasilan dari kegiatan bertani.
Share:

0 comments:

Post a Comment

UCAPAN IDUL FITRI 1445 H

UCAPAN IDUL FITRI 1445 H

DPRD BENGKULU

DPRD BENGKULU

Sekretariat DPRD Kota Cilegon

Sekretariat DPRD Kota Cilegon

PERKIM KOTA CILEGON

PERKIM KOTA CILEGON

SEKRETARIAT DPRD KOTA CILEGON

SEKRETARIAT DPRD KOTA CILEGON

Sekretariat DPRD Tangerang

Sekretariat DPRD Tangerang

DPRD KOTA SERANG

DPRD KOTA SERANG

DINAS PEMDIDIKAN KOTA SERANG

DINAS PEMDIDIKAN KOTA SERANG

segenap Crew Mohon Maaf Lahir Dan Batin

segenap Crew Mohon Maaf Lahir Dan Batin

BAPENDA PROVINSI BANTEN

BAPENDA PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH TANGERANG

PEMERINTAH TANGERANG

DPRD SIDOARJO IDUL FITRI 1445 H

DPRD SIDOARJO IDUL FITRI 1445 H

Dinas Pendidikan Kota Serang ISRA MIRAJ 1445 h

Dinas Pendidikan Kota Serang ISRA MIRAJ 1445 h

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

PERTAMINA 2024

PERTAMINA 2024

Penawaran Kerja Sama

TV KONTAK BANTEN

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI
Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat, mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab._ Najwa Shihab

SILAKAN PASANG IKLAN KLIK

SELAMAT HUT KORPRI 2023

SELAMAT HUT KORPRI 2023

KONTAK MEDIA GROUP

KONTAK MEDIA GROUP

BACA BERITA BIKIN PAS DI HATI YA DI SINI !!

BAPENDA PROVINSI BANTEN HARI PERS 2024

PEMERINTAH BANYUWANGI

PEMERINTAH BANYUWANGI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

INFO CPNS DAN PPPK 2023 KLIK

PESAN MAKANAN ENGAK RIBET

MOTO KAMI


BERBUAT BAIK TERHADAP SESAMA SESUNGGUHNYA UNTUK KEBAIKAN DIRI KITA

HARI KETERBUKAAN INFORMASI 2023

HARI KETERBUKAAN INFORMASI 2023

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

RESOLUSI TAHUN 2024

RESOLUSI TAHUN 2024

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

KEMENTRIAN BUMN

KEMENTRIAN BUMN

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

PEMERINTAH SUBANG JABAR

PEMERINTAH SUBANG JABAR

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

PEMERINTAH BIRIEUN ACEH

PEMERINTAH BIRIEUN ACEH

SELAMAT DAN SUKSES

SELAMAT DAN SUKSES

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

PEMERINTAH JAWA TIMUR

PEMERINTAH JAWA TIMUR

PEMERINTAH JAWA TENGAH

PEMERINTAH JAWA TENGAH

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HUT RI KE 78 2023

HUT RI KE 78 2023

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PEMERINTAH TANGERANG

PEMERINTAH TANGERANG

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support