Cegah Konversi Lahan demi Kedaulatan Pangan

JAKARTA - Pemerintah mesti serius mencegah alih fungsi atau konversi lahan pertanian produktif menjadi nonproduktif, seperti untuk pengembangan properti.

Sebab, saat ini laju alih fungsi lahan pertanian terus meningkat sehingga akan menurunkan produktivitas pangan nasional. Padahal di sisi lain, kebutuhan pangan nasional terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Jika konversi lahan itu gagal dibendung maka akan mengancam ketahanan pangan, yang akhirnya menjalar pada ketahanan nasional.

Pasalnya, Indonesia harus bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan luas lahan baku sawah terus menurun. Pada 2018, luas lahan tersebut tinggal 7,1 juta hektare (ha), turun dibandingkan pada 2017 yang masih sekitar 7,75 juta ha.

Angka luas lahan tersebut diperoleh dengan metodologi Kerangka Sampel Area (KSA) menggunakan data hasil citra satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Menanggapi kerawanan pertanian nasional itu, Guru Besar Pertanian UGM, Dwijono Hadi Darwanto, mengemukakan kebijakan perdagangan, pertanian, dan industri nasional semestinya satu visi menuju target swasembada dan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama pertanian pangan nasional.

“Tanpa visi yang jelas, segala kebijakan pada akhirnya hanyalah pragmatisme demi keuntungan sekelompok penguasa,” tegas dia, ketika dihubungi, Jumat (26/10).

Terkait dengan kebijakan impor pangan, Dwijono mengatakan debat soal data produksi pertanian susah diikuti ujung pangkalnya karena masing-masing pihak memiliki kepentingan.

Tapi faktanya, kesejahteraan petani tidak pernah meningkat, alih fungsi lahan pertanian tidak terbendung, dan urbanisasi sulit dikendalikan. “Artinya ada yang pasti, yakni ekonomi pertanian makin terbelakang.

Buktinya, petani dan desa masih jadi pusat kemiskinan dan impor tidak bisa direm,” imbuh dia. Dia menilai ada problem teknis dalam jangka pendek yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diatasi, seperti daya serap Bulog yang terkendala oleh badan hukum, yakni harus mengambil untung dan juga Harga Pokok Pembelian (HPP) pemerintah yang sering di bawah harga pasar.

Selain itu, Harga Eceren Tertinggi (HET) sejumlah komoditas pangan juga makin menekan petani. Padahal, Dwijono memaparkan bahwa petani akan tergerak berproduksi, menjaga lahannya dari alih fungsi kalau usahanya menguntungkan.

Artinya, HPP menarik dan tidak ada HET yang menurunkan harga di tingkat petani. Secara pangsa pasar, dia menjelaskan beras premium dengan harga antara 20 ribu–30 ribu rupiah per kilogram (kg) sudah ada peminatnya sendiri.

Dengan adanya HET, berarti pemerintah menyulitkan orang kaya yang ingin mendapat beras lebih bagus dari yang mayoritas beredar di pasar. Petani pun sulit memproduksi beras premium.

“Semestinya yang dilindungi negara hanya daya beli masyarakat menengah ke bawah. Dan jangan mengorbankan petani. Akibatnya, petani enggan bercocok tanam dan mendorong alih fungsi lahan,” jelas Dwijono.

Kebijakan Strategis

Mengenai konversi lahan, Kepala BPS, Suhariyanto, mengemukakan sebenarnya pencetakan lahan baru masih berlangsung, namun kecepatannya tidak sebanding dengan penyusutan yang terjadi.
“Kecepatannya jauh lebih lambat dari konversi, sehingga lahan kita menyusut jadi 7,1 juta ha,” kata dia, Kamis (25/10). Suhariyanto mengingatkan jika kondisi ini terus dibiarkan, penyusutan lahan pertanian dari tahun ke tahun akan berdampak pada ketahanan pangan.
“Kalau terjadi terus ini akan jadi bahaya di ketahanan pangannya, apalagi jumlah penduduk Indonesia akan semakin meningkat,” jelas dia. Oleh karena itu, dia menyarankan perlu ada kebijakan strategis untuk mencegah penyusutan lahan pertanian.
Tujuannya, agar petani tidak tergiur menjual lahan. “Ke depan, mungkin perlu dibuat sebuah kebijakan agar lahan sawah ini tadi tidak akan menyusut lagi.
Misalnya, dengan membuat seperti luas lahan abadi, agar petani jangan sampai mengkonversi tetapi juga perlu ada insentif ke sana,” tukas Suhariyanto. Sementara itu, pemerintah menyatakan tengah menyusun aturan agar lahan sawah tidak mudah dikonversi untuk aktivitas lain.
Selama ini, banyak pemilik sawah yang menjual lahannya untuk kegunaan lain seperti industri, jalan tol, hingga properti. Alasannya, lahan yang dijual itu dihargai lebih tinggi dibandingkan penghasilan dari kegiatan bertani.