CILEGON, (KB).- Sejumlah partai politik (parpol)
masih belum bersikap, meski tensi politik perebutan kursi Wakil Walikota
Cilegon meningkat. Namun, spekulasi tentang peta dukungan yang terbelah
antara kubu PDIP yang mengusung Reno Yanuar dan Partai Golkar yang
mengusung Ratu Ati Marliati, mulai dispekulasikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, spekulasi peta dukungan parpol
koalisi beredar. Meski hanya pengisian Wakil Kepala Daerah, namun
konstalasi politik nasional jelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
(Pilpres) mulai dikait-kaitkan.
Untuk diketahui, pasangan Tubagus Iman Ariyadi-Edi Ariadi saat maju
sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon periode 2015-2020 mendapat
dukungan dari 11 partai. Dari 11 partai tersebut, terdapat 9 partai
diantaranya mendapat jatah kursi di DPRD Kota Cilegon.
Kesembilan partai tersebut, yaitu Partai Golkar, PDIP, PPP, PKS,
PKB, Partai Gerindra, Partai NasDem, PAN, dan Partai Demokrat. Dari
konfigurasi tersebut, terdapat beberapa partai yang sulit bergabung
dengan salah satu kubu jika melihat konstalasi politik nasional.
Sejumlah pihak menduga koalisi telah terbelah dalam kontestasi Wakil
Wali Kota Cilegon. Meski demikian, beberapa parpol mengaku belum
menentukan sikap karena belum melakukan komunikasi politik dengan PDIP
maupun Partai Golkar.
Salah satunya adalah Partai NasDem, yang belum memantapkan sikap politik terkait dukungan untuk calon wakil wali kota.
“Kami belum menyatakan sikap, sampai sekarang masih abu-abu. Sebab
belum ada satu pun partai pengusung yang melakukan komunikasi. Internal
kami pun belum membahas sikap politik,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD
Kota Cilegon Erick Rebiin, Kamis (11/10/2018).
Begitu juga dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain belum
melakukan komunikasi politik, kasus yang menimpa Wali Kota Cilegon non
aktif Tubagus Iman Ariyadi juga belum inkrah.
“Meskipun kabarnya tidak ada upaya kasasi baik dari Pak Iman maupun
KPK, namun Pemkot Cilegon dan DPRD Kota Cilegon belum menerima surat
inkrah dari PN Serang. Jadi masih terlalu dini untuk komunikasi politik
terkait pemilihan wakil wali kota,” ujar anggota Fraksi PPP DPRD Kota
Cilegon, Baehaki Sulaeman.
Begitu juga dengan Partai Gerindra yang belum menentukan sikap
politik, karena belum adanya keterangan inkrach. “Sampai sekarang belum
ada komunikasi politik. Kami juga belum menentukan sikap, nanti saja,”
kata Ketua Fraksi Gerindra, Hasbi Sidik.
Klaim komunikasi politik
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Cilegon Reno Yanuar
mengklaim telah melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai.
Tidak hanya terhadap tujuh partai koalisi, komunikasi politik telah ia
lakukan dengan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Cilegon Sutisna
Abbas. “Alhamdulillah komunikasi politik berjalan dengna baik. Bahkan
Pak Sutisna pun sudah saya lakukan,” katanya.
Sejumlah pernyataan diplomatis dilontarkan Reno. Salah satunya
terkait keinginan partai koalisi yang menginginkan sebuah perubahan di
Kota Cilegon. “Intinya kawan-kawan partai ingin ada kesempatan untuk
yang lain. Sebab kalau beda pemimpin, beda sistem kepemimpinan.
Kawan-kawan sudah sepakat bagaimana posisi wakil dimiliki oleh saya,”
ujarnya.
Terkait kans Ratu Ati Marliati mendapatkan kursi tersebut, Reno
menilai langkah yang harus ditempuh masih terlalu panjang. Mengingat Ati
saat ini masih sebagai birokrat Pemkot Cilegon, juga belum mendapatkan
rekomendasi dari DPD I Golkar Banten.
“Ibu Ati kan ASN, ia membutuhkan persetujuan dari MenPAN-RB (Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) jika ingin keluar
dari birokrasi guna berpolitik. Kemudian ia pun belum mengantongi SK
dari DPD I dan DPP. Berbeda dengan Ibu Ati, saya sudha memiliki
semuanya. Jadi menurut saya, jangan berangan-angan lah,” katanya.
Menurut Reno, pada dasarnya Partai Golkar dan PDIP masih memiliki
hubungan harmonis, baik di pusat maupun daerah. Untuk itulah, ia
mengajak kepada DPD II Partai Golkar Kota Cilegon untuk sama-sama
mendukungnya untuk posisi Wakil Wali Kota Cilegon.
“Golkar dan PDIP sampai sekarang masih harmonis kok. Ibu Ati pun
sudah di jalur yang benar, sebagai Kepala Bappeda dia punya kontribusi
besar dalam mensejahterakan masyarakat Cilegon dari jalur birokrasi.
Maka itu, yuk kita jalan bersama demi kepentingan Rakyat Cilegon. Saya
sebagai unsur pimpinan daerah, sementara Ibu Ati sebagai birokrat,”
terangnya. (AH)*
0 comments:
Post a Comment