Mandiri Pangan dan Energi Kunci Tekan Defisit Transaksi Berjalan

JAKARTA - Upaya pemerintah memperkuat fundamental ekonomi Indonesia dengan memperbaiki defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) semestinya mengarah kepada terwujudnya kemandirian energi, pangan, dan barang konsumsi khususnya yang bisa diproduksi di dalam negeri.

Sebab, kebergantungan terhadap impor energi, pangan, dan barang konsumsi tersebut merupakan biang terjadinya defisit neraca perdagangan yang akhirnya memperlebar CAD.

Pengamat ekonomi Indef, Abra Tallatov, mengemukakan produktivitas energi nasional mesti dipacu dengan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang tersedia secara gratis dan melimpah di Tanah Air, terutama energi surya, bayu, dan panas bumi. Sayangnya, lanjut dia, kebijakan saat ini bukannya mendorong dan memberikan stimulus yang besar bagi investasi di sektor EBT.

Pemerintah justru mau mengobral insentif untuk sektor batu bara, bahkan menambah kuota produksi batu bara. “Lesunya minat investasi di sektor EBT terbukti dari realisasi investasi di sektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) per kuartal III-2018 yang hanya 800 juta dollar AS, sangat jauh atau hanya 40 persen dari target yang ditetapkan sebesar 2,01 miliar dollar AS,” ungkap Abra, di Jakarta, Selasa (20/11).

Pengamat energi dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya, Ali Musyafa, menambahkan sudah selayaknya pemerintah mengutamakan pengembangan energi terbarukan dibandingkan energi jenis fosil untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Menurut dia, hal itu wajib dilakukan mengingat telah diamanatkan dalam UU, dan dapat menekan defisit neraca migas yang selama ini menjadi sumber defisit perdagangan.

“Pemerintah sangat perlu mengembangkan EBT. Di samping sudah ada UU-nya juga sudah ada permennya (peraturan menteri). Apalagi sekarang ini negara sedang menderita defisit energi konvensional migas,” jelas Ali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor migas sepanjang tahun ini melesat 23,66 persen (year-on-year/yoy), dan menjadi faktor kunci yang membuat neraca perdagangan defisit hingga 5,51 miliar dollar AS secara year-to-date (ytd).

Akan tetapi, sejumlah kalangan menyesalkan pemerintah sama sekali tidak mengeluarkan kebijakan yang secara langsung menyentuh persoalan defisit migas yang kerap menjadi sumber defisit transaksi berjalan.

Seperti dikabarkan, pemerintah pekan lalu merilis Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang berisi tiga kebijakan, yaitu perluasan insentif tax holiday, relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan pengaturan devisa hasil ekspor (DHE). Paket ekonomi itu bertujuan memacu investasi asing demi memperbaiki CAD.

Menanggapi kerawanan sektor energi nasional, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jawa Barat, Aldrin Herwany, menjelaskan hal itu juga terjadi akibat bertambahnya penduduk, jumlah kendaraan bermotor, dan menggeliatnya industri. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi dan investasi, namun di sisi lain juga perlu perhatian dalam pemenuhan pasokan energi nasional.

“Sudah saatnya kita mulai meningkatkan bauran energi baru terbarukan untuk mengganti energi fosil. Upaya pembuatan mobil listrik atau pembangkit energi matahari jangan putus di tengah jalan,” tukas dia.

Terus Membengkak

Direktur Pusat Studi Masyarakat, Irsad Ade Irawan, mengingatkan kebutuhan energi dan pangan di masa depan akan semakin besar seiring dengan proyeksi pertumbuhan penduduk. Indonesia akan memiliki jumlah penduduk produktif lebih besar daripada yang tidak produktif mulai 2025.

Artinya, tanpa usaha yang menyentuh fundamental dalam pemenuhan dua sektor itu maka di masa depan defisit akan makin membesar.

“Perencanaan pemenuhan kebutuhan energi dan pangan di masa depan selama ini disepelekan, impor terus andalannya. Padahal, di khatulistiwa sumber pangan dan energi melimpah, namun tidak pernah mau mengurus dari hulu dan hilirnya,” papar Irsad.