Pertahankan Lahan Produktif, Wagub Banten Minta Bupati-Walkot Buat Rencana Aksi

SERANG, (KB).- Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy meminta bupati dan wali kota (walkot) se-Banten segera membuat kebijakan strategis dan rencana aksi daerah terkait pangan dan gizi, salah satunya untuk mempertahankan lahan pangan produktif.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Banten saat membuka rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Banten 2018 di Aula Kantor Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (22/11/2018). Turut hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Banten, M Ali Fadilah dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, M Agus Tauhid.

“Bupati-wali kota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota beserta jajarannya harus segera menetapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) secara detail, untuk mempertahankan lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan dalam rangka meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan wilayah,” katanya.

Selain itu, kabupaten/kota harus memperkuat Dewan Ketahanan Pangan sebagai lembaga koordinasi fungsional dalam menyusun rekomendasi kebijakan pangan dan gizi kabupaten/kota.

“Pembangunan pangan dan gizi merupakan satu kesatuan elemen yang tidak terpisahkan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan tercukupinya kebutuhan gizi seimbang, berbagai permasalahan di sektor hilir seperti stunting, malnutrition, dan obesity akan bisa diatasi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, perbaikan gizi berkontribusi terhadap produktivitas, pembangunan ekonomi, dan penurunan kemiskinan yang disebabkan oleh turunnya kapasitas fisik, perkembangan kognitif, turunnya prestasi di sekolah, penyakit, serta kematian.

“Oleh karena itu, pangan akan menjadi kunci sukses pembangunan. Dalam kaitan tersebut, pembangunan pangan dan pencapaian ketahanan pangan dan gizi menjadi hal yang sangat penting sebagai bagian dari pembangunan SDM berkualitas,” ucapnya.

Ia menuturkan, kondisi ketahanan pangan bukan hanya dilihat dari aspek ketersediaannya saja, tetapi juga keterjangkauan dan pemanfaatannya. Ketersediaan pangan yang cukup tidak secara otomatis menunjukkan kondisi ketahanan pangan pada tingkat perseorangan maupun rumah tangga.

“Kerawanan pangan dapat terjadi dalam kondisi di mana ketersediaan pangan cukup, tetapi kemampuan memperoleh pangannya tidak cukup. Oleh karena itu, perlu intervensi lintas sektor yang terintegrasi dari hulu hingga hilir,” tuturnya.

Untuk menjawab semua tantangan tersebut, kata dia, Pemerintah Provinsi Banten sedang memeroses pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Penyelenggaraan Pangan.

“Peraturan daerah ini akan menjadi pedoman semua stakeholder ketahanan pangan di Banten dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, sehingga program-program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan dengan pangan dapat dilaksanakan secara efektif,” katanya.