Inspektorat Gelar Bimtek Pengawasan Keuangan

 

BIMTEK. Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie membuka bimtek pengawasan keuangan dilingkup SDN, Rabu (9/10).

SERPONG-Pemerintah Kota Tangsel melalui Inspektorat menggelar bimbingan teknis Pengawasan Keuangan di Lingkup Sekolah Dasar Negeri (SDN) di lingkup Pemkot, Rabu (9/10).

Acara bimtek tersebut dibuka langsung oleh Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie.

Kepala Inspektur kota Tangsel Uus Kusnadi, menjelaskan, kegiatan bimtek pengawasan keuangan ini yaitu memberikan early warning agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri se-kota Tangerang Selatan sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

“Kami meyakini bahwa bimbingan teknis pengawasan keuangan yang kita lakukan saat ini merupakan wujud nyata kita bersama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga bimbingan teknis pengawasan keuangan ini menjadi semakin penting ditengah derasnya tuntutan masyarakat terhadap peran aparat pengawas internal pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel.”ungkapnya.

Uus menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak tiga tahap yang di ikuti oleh seluruh kepala Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri se Tangselm

Untuk tahap 1 diikuti oleh sebanyak 60 Kepala SDN yang berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 09 hingga 11 oktober 2019 di the Grantage hotel & Sky Lounge.

Untuk bimtek kali ini mengundang nara sumber yakni Deputi bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah BPKP pusat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala perwakilan BPKP provinsi banten, Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota tangerang selatan serta auditor Inspektorat kota Tangsel.

Wakil Walikota Benyamin Davnie menjelaskan, pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/ anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 284 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. (2) dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah.

Perubahan paradigma pengawasan internal yang telah meluas dari sekedar menemukan penyimpangan ke posisi yang lebih  luas  yaitu  pada  efektifitas dan efisien pencapaian misi dan  tujuan organisasi,  mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan internal pemerintah  dalam lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini adalah inspektorat kabupaten/kota.

Inspektorat merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas  membantu  kepala  daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  di bidang  pengawasan  dalam  wilayah  dan  jajaran  pemerintah.

“Peranan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan perlu ditingkatkan dan diberdayakan mengingat banyaknya tuntutan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan pengawasan merupakan implementasi kebijakan di bidang pengendalian pengelolaan keuangan. Implementasi ini merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan, tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan  menjadi wacana dan dokumentasi saja.”ungkapnya.(