Kemiskinan di Provinsi Banten, 3 Daerah Butuh Perhatian

 

Gubernur Banten Wahidin Halim membuka sekaligus mengikuti Dialog Pembangunan bertema "Refleksi 19 Tahun Pembangunan Banten" di Pendopo Gubernur Banten, Kamis (3/10/2019).*

SERANG, (KB).- Pada usianya yang menginjak ke-19 tahun setelah memisahkan diri dari Jawa Barat, Provinsi Banten dinilai mengalami perkembangan. Pembangunan di segala sektor, terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan.

Menurut Direktur Jenderal Bina Pembangunan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Chudori, beberapa indikator makro pembangunan mampu dicapai dengan baik seperti tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran terbuka yang mengalami tren penurunan.

Hudori merinci, tingkat kemiskinan Banten tahun 2018 tergolong rendah sebesar 5,24 persen berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 9,82 persen. Tren tingkat kemiskinan Provinsi Banten tahun 2014-2018 cenderung terus mengalami penurunan dan selalu berada di bawah rata-rata nasional.

Akan tetapi, tiga kabupaten/kota di Provinsi Banten yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Serang masih harus mendapatkan perhatian. Sebab, di bawah rata-rata nasional angka kemiskinan ketiganya masih di atas rata-rata Provinsi Banten.

Pembangunan manusia di Banten, kata dia, secara konsisten terus mengalami kemajuan, tandanya IPM yang meningkat. Pada tahun 2018, IPM Banten telah mencapai 71,95, atau meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,42.

Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2018 juga mengalami akselerasi atau percepatan. Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,74 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2017 yang hanya 0,65 persen. Status pembangunan manusia Banten pada tahun 2018 ada pada level atau kategori tinggi.

“TPT Provinsi Banten tahun 2018 mencapai 8,52 persen berada di atas rata-rata Nasional 5,34 persen dan paling tinggi se-Indonesia. Namun, berdasarkan tren selama 2014-2018, TPT Provinsi Banten cenderung mengalami penurunan meski masih di atas rata-rata nasional,” ujarnya saat acara Seminar Pembangunan Daerah “Refleksi 19 Tahun Provinsi Banten” di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (3/10/2019).

Namun, kata dia, Banten masih perlu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan kapasitas produksi dan sumber daya manusia, deregulasi dan debirokratisasi, menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta menyukseskan program bantuan sosial yang digagas pemerintah. Sehingga, hasil pembangunan dan capaian indikator makro akan lebih optimal.

Kemiskinan dan pengangguran

Hal hampir senada dikatakan Ketua DPRD Banten Andra Soni, bahwa Banten sudah mengalami perkembangan meski belum pesat. Politisi Partai Gerindra ini mencatat, ada bagian persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah, di antaranya angka penduduk miskin di Provinsi Banten yang masih tinggi. “Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019 sebesar 5,09 persen, atau sebanyak 654,46 ribu jiwa,” ucapnya.

Kemudian, investasi yang secara tren sudah berkembang baik namun belum memberikan dampak serapan tenaga kerja bagi masyarakat Banten. “Hal itu terbukti masih tinggi tingkat pengangguran terbuka (TPT), pada Februari 2019 angka pengangguran mencapai 7,58 persen dimana pada tahun 2018 angka pengangguran Banten sebesar 8,52 persen, merupakan angka tertinggi di Indonesia,” tuturnya.

Angka pengangguran perlu diselesaikan dengan inovasi pemerintah daerah dalam membuka berbagai lapangan kerja bagi masyarakat Banten. “Saya berharap semoga di usia Provinsi Banten yang ke-19 Pemerintah Provinsi Banten dapat memberikan berbagai peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat, terutama berbagai pelayanan dasar,” kata pria alumni STIE Bakti Pembangunan ini.

Masyarakat Banten, lanjut dia, harus hidup layak dan mendapatkan rasa aman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. “Dirgahayu Provinsi Banten, Banten membangun, masyarakat sejahtera,” tuturnya.

Akademisi Untirta Suwaib Amirudin, juga menilai Banten mengalami perubahan dari semenjak berdiri menjadi provinsi. Sebab, masyarakat sudah mendapatkan kemudahan dalam berbagai aspek. Misalnya pelayanan administrasi kependudukan yang tertata dengan baik dan infrastruktur sudah dirasakan sampai pelosok desa dan lain-lain.

Akan tetapi, ada persoalan yang menurutnya masih perlu perhatian lebih dari Pemprov Banten. “Dari segi lapangan kerja ini memang menjadi pekerjaan rumah di Pemprov Banten. Karena 19 tahun ini sudah semakin dewasa perlu didorong kontrak antara industri di Banten, berapa persen yang harus diserap dari orang lokal,” ujarnya.

Menurut dia, kontrak tersebut penting dilakukan untuk memastikan masyarakat sekitar indusrtri mendapatkan kepastian lapangan kerja. “Karena kawasan industri ada hal yang perlu dilibatkan dalam masyarakat lokal,” ucapnya.

Selain itu, keberadaan industri juga perlu memperhatikan kelestarian lingkungan. Kehadiran industri tidak seharusnya merusak lingkungan sekitar seperti sungai. “Nah Banten saat ini kita lihat dari segi kemajuan dibanding tahun sebelumnya,” tuturnya.

Tidak kalah penting, Pemprov Banten juga harus melakukan peningkatan kualitas pendidikan. “Misalnya sarana pembelajaran, guru yang harus ditingkatkan kualitasnya. Jadi kalau kita bermain dengan angka bahwa sudah sekian persen masyarakat mengenyam pendidikan, itu harus sinergikan dengan kualitasnya. Apalagi muncul SMK banyak yang tidak terserap. Makanya ini harus didobrak oleh Pemprov Banten untuk kerja sama dengan industri agar menyerap tenaga terampil,” katanya.

Begitu juga menurut Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STKIP Setia Budhi Rangkasbitung, Iman Sampurna. Ia mengatakan, Provinsi Banten di usia 19 tahun mengalami perkembangan. “Banyak perubahan dalam pembangunan di Banten saat ini. Salah satu yang menonjol dan monumental saat ini, yaitu penataan kawasan Banten Lama,” ujarnya.

Menurutnya, kepemimpinan WH – Andika mengerti sejarah dan sangat memahami filosofi Banten, patut diapresiasi. “Kerajaan Banten pernah mengalami puncak kejayaan dan menjadi bandul bagi perekonomian Indonesia pada waktu itu.”Banten dulu sangat gemilang, dan era kejayaan itu sedang ditunjukkan WH ddan Andika,” katanya.

Optimistis

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim menuturkan, pada usia ke-19 tahun Banten sudah berkembang lebih baik dan berhasil mengejar ketertinggalan oleh provinsi lain. “Jalan sudah bagus, tata kelola keuangan terbaik sekarang menjadi pilot project untuk pengelolaan anggaran. Dari sisi administratif, reformasi birokrasi sudah dilaksanakan. Dapat apresiasi loh. Bahkan penanganan kebencanaan kita dapat apresiasi. Ini jadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.

Gubernur optimistis, pada 2020 semua misi pembangunan akan selesai dan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Salah satunya, Kawasan Kesultanan Banten yang menjadi satu bagian inti yang telah dilakukan terhadap revitalisasi pembangunan yang mengalami degradasi.

Menurutnya, Banten memiliki peradaban yang terkenal. Di antaranya, Kesultanan Banten sebagai pencetak uang sendiri, Kesultanan Banten termasuk kerajaan Islam terbesar di Indonesia. “Masjid Agung Banten juga dicontoh di daerah lain, orang Banten juga terkenal pintar salah satunya Syech Nawawi Al Bantani. Banyak orang yang berziarah ke Kesultanan Banten dan Tanara untuk mendapatkan jejaknya,” katanya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Banten untuk berperan aktif dalam memberikan pendapat dan pemikiran sesuai hati nurani untuk membangun masyarakat Banten. “Banten hari ini dan Banten masa depan, dapat memberikan masukan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat Banten. Kemudian masyarakat juga lebih aktif dalam memberikan pendapat untuk Gubernur Banten,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Muhtarom menuturkan, berbagai kemajuan pembangunan di Banten dua tahun belakangan ini masih dapat dioptimalkan. Sehingga, Provinsi Banten bisa lebih maju dan bersaing dikancah regional maupun nasional. “Dengan kondisi seperti ini tentunya menuntut untuk terus melaksanakan pembangunan efektif,” ucapnya.

Pembangunan yang ada di Provinsi Banten saat ini terfokus pada lima visi, yaitu pembangunan di bidang tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi