Bantuan Pangan Non Tunai, Beras untuk KPM Harus Berkualitas

 

Salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Lebak saat menerima beras program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).*

LEBAK, (KB).- Sejumlah agen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Lebak menyambut gembira adanya kenaikan margin yang diberikan oleh penyuplai dalam setiap transaksi kepada mereka dari Rp 4 ribu menjadi Rp 5 ribu.

“Tentu adanya kebijakan dari penyuplai menambah margin atau keuntungan buat kami sebagai agen menjadi penyemangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ujar Ahmad, seorang agen BPNT di Kecamatan Rangkasbitung kepada Kabar Banten, beberapa waktu yang lalu.

Menurut dia, meski ada penyuplai lain mengiming-imingi dengan keuntungan sebesar Rp 8 ribu setiap kali transaksi, namun dirinya belum ada rencana untuk pindah kepada suplayer tersebut, karena kuatir kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan tidak sama dengan suplayer sebelumnya.

“Jujur, kalau kami hanya mencari keuntungan semata tentu kami akan pindah ke penyuplai yang akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Namun, ini menyangkut misi sosial, dan masyarakat harus mendapatkan beras premium,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Rahman, salah seorang agen atau e-warung di Kecamatan Warunggunung, dia mengatakan, selama ini belum pernah ada komplain dari KPM terkait dengan kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan, semuanya tepat waktu.

“Alhamdulillah belum ada satu pun KPM yang komplain ke kami, baik itu tentang kualitas beras maupun jumlah beras yang disalurkan setiap bulannya kepada keluarga miskin tersebut,” ujar Rahman.   

Ayu, seorang penyuplai dari PT Aam saat dihubungi menjelaskan, dinaikannya keuntungan untuk para agen atau e-warung karena pihaknya ingin agar para agen dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada keluarga penerima manfaat. “Kami jamin kualitas beras yang kami berikan adalah beras premium sesuai harapan,” ujarnya.

Ia mengaku, pihaknya bukan tidak mampu memberikan keuntungan sebesar Rp 8 ribu setiap kali transaksi kepada agen sebagaimana yang dijanjikan oleh suplayer lain. Namun pihakya tidak bisa menjamin kualitas beras yang disalurkan bukanlah beras premium super.   

“Sebagai putra daerah, tentu saya ingin berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Saya ingin KPM itu puas dengan kualiatas beras yang disalurkan,” ujar Ayu.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebak, Eka Darmanaputra mengatakan, dalam penyaluran BPNT, pihaknya hanya berorientasi kepada peserta penerima atau KPM dengan prinsip 6 T yakni tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi.

“Adapun masalah keuntungan dari penjualan pangan oleh suplayer kepada agen yang disalurkan kepada KPM berlaku hukum pasar. Tetapi harus dengan harga yang wajar dan masyarakat tidak dirugikan,” ujar Eka.