Laju Investasi Masih Terganjal Izin dan Pajak

JAKARTA – Indonesia dinilai masih belum menjadi tujuan investasi yang menarik bagi pemodal. Ini antara lain terlihat dari pertum­buhan investasi pada kuartal III-2019 yang ha­nya 4,21 persen, jauh dari target tahunan seki­tar tujuh persen.

Padahal, Indonesia seharusnya bisa meng­ambil manfaat dari perang dagang antara Ame­rika Serikat (AS) dan Tiongkok, dengan cara menampung relokasi industri dari Negeri Tirai Bambu ke Tanah Air.

Namun, berbagai industri itu lebih memi­lih beralih dari Tiongkok ke negara tetangga, seperti Vietnam, Thailand, serta Malaysia. Se­bab, perizinan investasi di Indonesia dianggap masih berbelit-belit ditambah jenis pajak yang banyak, serta masih maraknya biaya siluman yang memicu ekonomi biaya tinggi.

“Kenapa kita nggak bisa naik? Kita masih punya banyak PR apalagi untuk investor yang mau mulai bisnis, proses perizinannya itu lama,” ujar Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti, di Jakarta, Kamis (7/11).

Menurut dia, perizinan untuk berinvestasi atau memulai bisnis di Indonesia masih mem­butuhkan waktu sekitar 20 hari kerja dan untuk izin konstruksi dibutuhkan waktu 200 hari.

Selain itu, untuk perizinan listrik juga mem­butuhkan waktu lebih dari sebulan dan dengan biaya yang tidak sedikit. “Untuk perizinan pro­perti itu kita ranking 100 dan butuh waktu se­kitar 27,6 hari. Kemudian, untuk administrasi pertanahan kita berada di posisi 14,5 dari skala 0–30,” kata Esther.

Dia melanjutkan, ada juga masalah perpa­jakan yang menyebabkan Indonesia tidak dil­irik oleh para investor. “Investor harus bayar pajak 42 kali dalam setahun, itu bayangkan ba­nyak sekali,” tukas dia.

Oleh karena itu, Esther menilai dibutuhkan insentif yang lebih tepat bagi para investor yang ingin berinvetasi dan membuka pabrik di Indo­nesia agar bisa menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, maka akan ada tempat untuk pem­buatan produk dan Indonesia tak hanya men­jadi pasar.

Terkait iklim investasi, Direktur Pusat Stu­di Masyarakat (PSM) Yogyakarta, Irsad Ade Irawan, mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid 2 mesti bertekad dan secara nyata memberantas praktik pajak siluman, kriminalisasi perkara perdata, dan kroni kapitalisme untuk bisa lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah-bawah atau low middle income trap.

Sebab, sejumlah praktik tersebut merupa­kan akar masalah utama yang membuat Indo­nesia tidak maju. Selain itu, berbagai praktik itu juga membuat Indonesia tidak menarik untuk investasi asing langsung atau Foreign Direct In­vestment (FDI).

“Padahal, investasi asing sangat dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehingga Indonesia keluar dari kemiskinan dan beranjak menjadi negara maju,” jelas Irsad, be­lum lama ini.

Kepercayaan Investor

Presiden Jokowi pun menegaskan aparat hu­kum harus bisa menjamin kepercayaan diri para investor, pelaku industri, serta birokrat dalam berinovasi dan menjaga program-program pe­merintah. Ia pun berharap aparat hukum tidak dibajak oleh para mafia sehingga program pe­merintah terhambat. “Jangan sampai para mafia yang menggigit dan menghadang program pem­bangunan justru terus berkeliaran. Enggak, ini harus kita balik hal ini,” kata Presiden, pekan lalu.

Sementara itu, peneliti Indef, Ariyo DP Irham­na, menilai tekad mendorong investasi masih se­batas janji. Bahkan, masalah Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) sampai kabinet berganti juga belum tampak ada perubahan. Apalagi insentif lain yang diperlukan pengusaha untuk mem­buka ataupun mengembangkan bisnisnya.

Ariyo menjelaskan, sampai saat ini OSS ma­sih jauh dari ramah bagi investor. Pemerintah mengharapkan ada relokasi bisnis dari Tiong­kok masuk ke Indonesia dan tidak memilih Vietnam, namun kenyataannya di OSS sam­pai sekarang belum ada format bahasa Inggris. Tampilan OSS juga belum user-friendly dan daf­tar jenis lapangan usaha juga belum lengkap.

“Artinya, kalau soal sederhana saja belum juga beres bagaimana dengan insentif-insentif pen­ting untuk mengalahkan Vietnam?” papar Ariyo.

Menurut dia, untuk mengatasi pajak silu­man dan kerumitan birokrasi, seharusnya system full online diperbaiki segera sehingga setiap investasi tidak perlu ketemu pimpinan lembaga atau menteri hanya untuk mengurus izin investasi.