Mayoritas Parpol Tidak Transparan

RAPAT DI DPR I Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) berfoto bersama Wakil Ketua KPK (dari kiri ke kanan): Saut Situmorang, Basaria Panjaitan, Laode Muhammad Syarif, dan Alexander Mawarta saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/11).

JAKARTA – Hampir semua partai politik ti­dak berkenan melaporkan secara transparan sumber keuangan dan pembelanjaan parpol. Padahal transparansi keuangan itu merupak­an salah satu rekomendasi yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk pencegahan korupsi partai politik.

“Terus terang hampir semua partai politik tidak berkenan untuk membuat transparan keuangan partai politik,” kata Komisioner KPK, Laode Muhammad Syarif, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11). Salah satu agenda yang dibahas adalah soal program pencegahan korupsi.

Selain soal transparan keuangan parpol, KPK dan LIPI juga merekomendasikan par­pol agar membuka proses kaderisasi. Laode mendapatkan banyak keluhan terkait mahal­nya biaya untuk masuk ke dalam partai poli­tik. Masalah ini membuat banyak kader yang pindah-pindah partai. “Banyak kader yang merasa tidak bisa sampai ke atas karena eng­gak punya modal. Oleh karena itu, kita usul­kan juga agar proses kaderisasi di partai poli­tik itu berdasarkan merit sistem,” ungkap dia.

Rekomendasi ketiga terkait penegakan etika di partai politik. Bila masalah transparansi keuangan, kaderisasi, hingga etik ini sudah terselesaikan, pemerintah pun bisa menambah sumbangan terhadap pengelolaan partai politik.

KPK meminta ketiga isu atau rekomendasi ini menjadi syarat untuk memperoleh dana parpol dari pemerintah. KPK dan LIPI mengu­sulkan agar dana parpol dinaikkan dari 1.000 rupiah per surat suara menjadi 10 ribu rupiah. Namun, kenaikan itu dilakukan secara berta­hap selama 10 tahun. “Jadi kalau semuanya itu sudah baik, kita berharap bahwa pemerintah itu bisa menambah sumbangan pemerintah terhadap pengelolaan partai politik. Tapi terus terang, belum ada satu partai politik yang memenuhi ketiga syarat,” jelasnya.