Tingkatkan Pengawasan Belanja Gubernur dan Menteri

PROYEK APBN I KRL Commuterline Bogor-Jakarta melintas di bawah proyek jalan layang RE Martadinata yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 97 miliar rupiah di Bogor, Jabar, Senin (4/11). Publik meminta pengawasan penggunaan APBN ditingkatkan agar anggaran efektif dorong kesejahteraan rakyat.

JAKARTA – Publik mengharapkan institusi pengawal anggaran, yakni Lembaga Kebijakan Pengadaan Ba­rang/Jasa Pemerintah (LKPP), DPR, dan DPRD meningkatkan sistem dan pertanggungjawaban pengawasan belanja daerah dan kementerian.

Pengawasan yang ketat sepanjang proses penggunaan anggaran akan membuat uang rakyat benar-benar efektif dan tepat guna untuk berbagai kegiatan yang menyejahterakan rak­yat, bukan sekadar membakar ang­garan, menguap tanpa hasil.

“Rakyat minta sistem pertang­gungjawaban Dewan dan LKPP da­lam mengawasi anggaran belanja pemerintah daerah maupun kemen­terian ditingkatkan. Kalau LKPP me­laksanakan tugasnya sejak awal pe­rencanaan maka penggunaan APBD berpeluang besar bisa sepenuhnya dinikmati rakyat,” ujar Direktur Ekse­kutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad, di Jakarta, Senin (4/11).

Dia menambahkan legislatif, baik DPR dan DPRD, sebenarnya memang bertugas mengawasi pelaksanaan ang­garan negara maupun anggaran dae­rah. Fungsi itulah yang perlu diperkuat Dewan dengan sistem pertanggungja­waban yang terus ditingkatkan.

“Jadi, bukan hanya ketat meng­awasi anggaran rutin, tapi juga perlu melacak APBD yang menguap dan dikorupsi,” ujar dia.

Menurut Syaiful, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu rawan dikorupsi karena minim pengawasan sejak awal perencanaan dan penyusunannya. Padahal, saat ini sudah ada sistem e-budgeting sehingga pengawasan APBD semestinya lebih mudah.

“APBD itu harus rinci dan trans­paran mulai dari perencanaan be­lanja, tender, hingga pelaksanaan. Bahkan, data mengenai vendor atau pemasoknya juga mesti dicantumkan lengkap dengan susunan pengurus, dari direksi hingga pemegang saham lalu ditampilkan pada website agar bisa dievaluasi oleh publik secara ter­buka,” ungkap Syaiful.

Secara terpisah, Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto, mengemukakan upaya digitalisasi dan transparansi peng­adaan barang dan jasa sudah kerap dilakukan. Menurut dia, lewat digi­talisasi sistem pengadaan barang dan jasa, ada efisiensi 154 triliun rupiah yang bisa dilakukan.

“Jadi era digital LKPP sudah trans­formasi, dulu manual, dimulailah muncul e-catalog, e-procurement, pe­nyempurnaan sistem aplikasi berjalan terus. E-catalog juga sistemnya selalu disempurnakan, sistem layanan juga, membuat clearing house, pelaporan ti­dak perlu ke LKPP. Artinya, kita berikan yang terbaik melalui digitalisasi yang kami yakin dengan procurement itu bisa saya sebut tadi efisiensi,” kata Roni, dalam satu diskusi, di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan lewat sistem digi­tal, pengadaan barang dan jasa ma­kin terbuka dan akuntabel. Namun, ungkap dia, masih saja ada orang ti­dak berintegritas yang menjebol sis­tem demi bisa melakukan korupsi.

“Semakin transparan dengan prin­sip pengadaan yang efisien, efektif, terbuka bersaing, adil, akuntabel, kita bisa buktikan, walau masih terjadi tindak pidana korupsi. Tapi, sistem­nya yang tetap dijebol orang tidak berintegritas,” ungkap Roni.

Dia menilai ada pihak yang se­ngaja membuat celah agar korupsi masih bisa dilakukan. Menurut Roni, korupsi dalam era sistem pengada­an digital tak pernah terjadi sendiri. “Tidak pernah ditemukan korupsi itu sendirian, selalu ada perselingkuhan, dengan menteri, pelaksanaan kegiat­an, satker,” papar dia.

Direktur Penelitian dan Pengem­bangan Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK), Sari Anggraini, menge­mukakan ada pergeseran modus korupsi seiring makin transparannya pengadaan barang dan jasa. Dia me­nyebut terbitnya Perpres 54 Tahun 2010 juga membatasi korupsi di pro­ses pelaksanaan administrasi peng­adaan barang dan jasa.

“Bergeser, pola korupsi ke bagian hulu, tadinya bagian pelaksanaan, sekarang di proses perencanaan ang­garan, karena proses ini salah satu proses belanja terkait pengangga­ran. Pada saat proses penetapan dan pembahasan di situ mulai kongka­likongnya,” tukas dia.

Rinci dan Transparan

Sebelumnya, sejumlah kalangan mengemukakan informasi pengelo­laan APBD mesti dilakukan secara rinci dan transparan mulai dari pe­rencanaan belanja, tender, hingga pelaksanaan. Bahkan, data lengkap pengurus vendor atau pemasoknya juga mesti dicantumkan. Data tersebut kemudian dimuat di website agar bisa dievaluasi oleh publik secara terbuka.

Pakar komunikasi politik dari Uni­versitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo, menambahkan Ke­menterian Pendayagunaan Apara­tur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) layak mewajibkan pemerintah daerah untuk memubli­kasikan lewat situs resmi terkait pe­rencanaan APBD, pelaksanaan, dan hasil program pembangunan.

Hal itu, lanjut dia, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Pub­lik (KIP) yang mewajibkan setiap ba­dan publik menyediakan informasi tentang penyelenggaraan kegiatan. Pemerintah daerah yang menolak memublikasikan anggaran, kegiatan atau program dapat dituntut.

“Selama ini sebetulnya setiap badan publik telah memiliki PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumenta­si) yang tugas menyediakan informasi untuk publik. Jadi, baik diminta atau tidak oleh publik, maka badan publik harus menyediakan, kecuali informasi yang dikecualikan,” jelas Suko