Presiden Curiga Terjadi Praktik Monopoli dalam Bisnis Logistik

 

JAKARTA – Adanya dugaan praktik monopoli dalam bisnis logistik sehing­ga menyebabkan biaya transportasi laut menjadi mahal mesti segara disikapi oleh pihak terkait. Selain segera dilaku­kan pembenahan waktu bongkar muat kapal di pelabuhan, pengawasan harus juga diperketat agar terjadi persaingan usaha yang sehat.

Presiden Joko Widodo pada rapat ter­batas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/3/), telah meminta para menteri un­tuk melihat masalah biaya logistik yang masih mahal secara detail dan kompre­hensif. Presiden juga curiga ada per­masalahan waktu bongkar muat kapal di pelabuhan yang terlalu lama hingga ada praktik monopoli di industri logistik.

“Apakah masalahnya di pelabuhan, misalnya urusan dengan dwelling time atau ada praktik monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang se­hingga biaya logistik tidak efisien,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengaku menda­patkan laporan bahwa biaya yang sulit turun karena tidak seimbangnya pe­ngiriman dari timur ke barat dan seba­liknya. “Ini memang betul terutama dari wilayah timur, ada ketidakseimbangan jumlah muatan barang yang diangkut dari barat ke timur penuh. Tapi begitu dari timur kembali ke barat itu muatan­nya jauh berkurang,” tuturnya.

Presiden juga mengungkapkan biaya kirim barang antarprovinsi lebih mahal ketimbang kirim barang ke negara lain.

“Contoh biaya pengiriman dari Jakar­ta ke Padang, Jakarta ke Medan, Jakar­ta ke Banjarmasin, Jakarta ke Makassar jauh lebih mahal dibanding pengiriman Jakarta ke Singapura, Hong Kong, Shang­hai. Begitu juga Surabaya ke Makassar jauh lebih tinggi dibanding Surabaya ke Singapura,” terangnya.

Oleh karena itu, Jokowi mengingin­kan agar program tol laut terus diakseler­asikan. Jokowi pun mengingatkan tujuan awal program tol laut adalah mengu­rangi disparitas harga antarwilayah serta memangkas biaya logistik yang mahal.

“Ada dua hal yang perlu menjadi fo­kus kita bersama. Yang pertama me­ngontrol dan membuat tol laut semakin efisien. Kedua, biaya logistik antardae­rah antarwilayah, antarprovinsi harus bisa diturunkan,” ujarnya.

Jokowi juga meminta agar bisa me­ningkatkan nilai tambah tol laut dari perekonomian daerah sebab kontribusi transportasi laut terhadap Produk Do­mestik Bruto (PDB) sangat kecil.

Sebelumnya, Bank Dunia mengung­kapkan Indonesia menempati posisi pertama di Asia sebagai negara yang mengeluarkan biaya logistik terbesar (lihat infografis). Kian besarnya biaya logistik ini pertandan tidak efisien se­hingga mengurangi minat investor.

Banyak Kepentingan

Ekonom senior Indef, Enny Sri Har­tati, mengatakan adanya dugaan mo­nopoli dwelling time karena banyak kementerian atau lembaga yang memi­liki kewenangan di pelabuhan, bahkan jumlahnya sampai 16 lembaga dan ma­sing-masing punya kuasa.

Ada jalur hijau, jalur pertahanan, jalur karantina, dan sebagiannya se­hingga membuat tidak ada otoritas tunggal yang jelas. “Antara syahbandar, bea cukai, dan lembaga-lembaga lain itu tidak jelas, siapa yang memiliki kuasa tertinggi. Tidak ada satu instumen atau satu sistem yang jelas sehingga bagai­mana mau efisien,” katanya.

Enny mengatakan selama jalur pela­yaran hanya satu arah dari Jawa ke luar Jawa tidak akan mungkin tercipta skala ekonomi yang membuat harga logistik turun. Dan untuk membuat jalur pela­yaran niaga menjadi dua arah tidak ada cara lain, kecuali tercipta supply chain yang setara antara Jawa dan luar Jawa.

“Dan untuk menciptakan permin­taan dari Jawa ke luar Jawa tidak ada cara lain, kecuali menciptakan skala industri di luar Jawa yang setara. Kondisi ini tidak bisa tercipta sendiri kalau tidak ada rekayasa yang matang,” kata Enny.

Sementara itu, peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Arif Wismadi, mengatakan per­kara dwelling time dan isu monopoli ter­jadi karena struktur industri pelayanan pelabuhan masih vertically integrated.

“Arah reformasi seharusnya menuju efisiensi dengan cara kompetisi. Kon­sepnya adalah pengelola pelabuhan sebagai land lord. Di pelabuhan yang skalanya cukup untuk kompetisi, ope­rator hendaknya lebih dari satu agar masing-masing berkompetisi mening­katkan pelayanan, dan menurunkan ta­rif,” katanya.