Presiden Jokowi harap angka kemiskinan ekstrem jadi nol pada 2024

 

JAKARTA-Presiden RI Joko Widodo berharap angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga posisi nol pada 2024.

Hal itu disampaikan Presiden melalui pengantarnya dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.

"Kita harapkan nanti di 2024 untuk kemiskinan ekstrem, kita bisa berada pada posisi nol," ujar Presiden.
 

Presiden mengatakan merujuk data Badan Pusat Statistik, Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan yang sebesar 11,22 persen pada 2015, menjadi 9,22 persen pada 2019.

Jokowi menekankan angka di bawah 10 persen tersebut adalah pencapaian yang sangat baik. Namun, dia menyatakan pekerjaan besar belum selesai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.

"Masih ada 24,7 juta jiwa yang harus dientaskan dari kemiskinan," ujar Kepala Negara.

Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga lebih fokus lagi dalam menyasar penduduk yang sangat miskin. Berdasarkan standar angka kemiskinan internasional yang dikeluarkan Bank Dunia, penduduk sangat miskin di Indonesia saat ini sebanyak 9,91 juta jiwa.
 

"Oleh sebab itu kita bisa fokus menangani terlebih dulu yang 9,91 juta jiwa ini," ujarnya menjelaskan.

Presiden meminta, data siapa dan dimana warga sangat miskin tersebut harus betul-betul akurat sehingga program-program bisa disasarkan tepat pada kelompok sasaran yang diinginkan pemerintah, sehingga angka kemiskinan ekstrem dapat menjadi nol pada 2024.

Selain itu, Presiden juga meminta strategi pengentasan kemiskinan betul-betul terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran sehingga siapa yang melakukan apa menjadi jelas.
 

Intervensi dan program dari kementerian dan lembaga misalnya program JKN, KIS, PKH, BPNT, kartu sembako, dan intervensi dari sisi program untuk income generating warga miskin baik itu KUR, Mekar, Bank Wakaf Mikro, dana desa, menurutnya juga harus menyasar kepada upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem nol persen.

Termasuk juga dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN dan CSR sektor swasta yang bisa diarahkan ke arah tersebut.

"Kalau ini betul-betul bisa kita lakukan dan terkonsolidasi, saya yakin angka nol persen bisa kita lakukan," tutur Presiden.