Komisi III Nilai Kebijakan Gubernur Bisa Mematikan Bank Banten

 

Warga pemilik rekening Bank Banten antre melakukan penarikan uang

SERANG – Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat mengkritisi kebijakan yang diambil Gubernur Banten tentang penetapan rekening kas umum daerah pada Bank BJB. Dampaknya Bank Banten tak lagi menyimpan seluruh penerimaan daerah dan untuk seluruh pengeluaran daerah.

“Misalnya uang dari pembayaran retribusi dan pajak serta uang untuk pembayaran PNS, semua kini dialihkan ke BJB. Dampaknya besar dan tentunya merugikan Bank Banten,” katanya, Jumat (24/4/2020).

Ia menilai, kebijakan tersebut tidak tepat karena Bank Banten masih membutuhkan perhatian dari Pemprov Banten. Lebih mengherankan lagi, Gubernur tak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Komisi III DPRD Banten tentang pemindahan kas umum daerah dari Bank Banten. Padahal, kebijakan itu dianggap strategis dan perlu dibahas secara bersama DPRD Banten

“Jadi harusnya Gubernur fokus membantu penyehatan Bank Banten. Karena Gubernur kan dalam hal ini selaku PSPT. Publik akan bertanya, sejauh ini apa yang untuk menyehatkn Bank Banten, bukan malah sebaliknya,” katanya.

Kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Banten tersebut sama saja secara perlahan mematikan Bank Banten. “Padahal di situ ada amanah rakyat, harus mengamankan uang rakyat, di situ ada modal rakyat. Sekarang kan kita tahu, rekam jejaknya bahwa Gubernur tidak sama sekali melakukan langkah-langkah penyehatan,” katanya.

Buktinya, lanjut dia, sejak awal Gubernur membiarkan Bank Banten hingga terjadi seperti sekarang ini. “Pasti publik akan mempertanyakan itu kepda Gubernur. Karena Gubernur hanya bilang Bank Banten tidak sehat kepada kita semua. Tapi Gubernur lepas tanggungjawab, tidak ikut bekerja menyehatkan Bank Banten. Menurut saya itu salah, saya pikir rakyat Banten harus datang rame-rame menanyakan ini kepada Gubernur Banten, karena Gubernur sudah membiarkan Bank Banten kolaps,” ujarnya.

Selama ini ia mengaku tak melihat langkah strategis yang dibuat Gubernur Banten dalam menyehatkan Bank Banten. “Mana buktinya, enggak ada toh. Semua tahu enggak ada langkah strategis. Gubernur itu pemimpin, harus menyeimbangkan diantara keduanya,” ujarnya.

Ia juga menyayangkan kebijakan diambil di tengah situasi sedang pandemi Covid-19. Harusnya Gubernur Banten fokus dalam penanganan Covid-19 bukan malah mengeluarkan kebijakan yang bisa berakhir dengan pro kontra. “Kami DPRD Banten tidak mengetahui apa alasannya. Karena tidak pernah diajak bicara oleh Gubernur Banten terkait kebijakan ini,” ujarnya.