Helldy maupun Sanuji, terus berupaya melakukan reformasi birokrasi

 

Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamerta

CILEGON - Normalnya, kepala daerah yang terpilih dalam pilkada, berkuasa lima tahun. Polemik revisi UU Pilkada, mengancam kepemimpinan hanya berjalan sekitar 3,5 tahun, seperti di Kota Cilegon yang baru dilantik pada 26 Februari 2021.

Walikota Cilegon Helldy Agustian-Sanuji Pentamerta, mengaku tak akan memaksakan programnya bisa diselesaikan dalam jangka waktu 3,5 tahun. Dimana, seharusnya visi misi Paslon dalam kampanye yang tertuang dalam RPJMD, harusnya bisa dijalankan selama lima tahun masa kepemimpinan.

Jika merujuk pada Undang-undang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada), maka Pilkada berlangsung tahun 2024.

Untuk pilgub Banten sendiri, jika UU Pilkada direvisi dan jadwal pilkada dinormalisasi, maka pemilihan Gubernur Banten digelar pada 2022 mendatang.

“Yang lima tahun ya diukur lima tahun, kalau 3,5 tahun ya kita uji dengan 3,5 tahun juga, enggak mesti kita kejar,” kata Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamerta, ditemui diruangannya, Jumat (05/03/2021).

Seperti janjinya untuk menyiapkan 5 ribu beasiswa bagi pelajar di Kota Cilegon. Jika hanya memimpin Kota Baja selama 3,5 tahun, menurut Sanuji, hanya akan disiapkan 3.500 beasiswa saja.

Sanuji mengklaim akan berupaya semaksimal mungkin, program kerja 5 tahun mereka bisa diselesaikan dengan jangka waktu 3,5 tahun.

“Namanya juga dikurangin, jadi targetnya dikurangin juga. Mudah-mudahan tercapai. Kita siapkan energi untuk lari, enggak bisa main-main. Siap enggak siap, harus siap,” terangnya.

Sejak hari pertama menjabat sebagi kepala daerah di ujung barat Pulau Jawa itu, baik Helldy maupun Sanuji, terus berupaya melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan keterbukaan informasi bagi masyarakat luas.

Politisi PKS itu juga berupaya melakukan reformasi anggaran, untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kota Cilegon. Termasuk berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita lakukan transparansi anggaran, kita perlu juga melakukan efisiensi. Konsisten apa yang sudah kita anggarkan, kita jalankan. Yang sudah jadi program, pendapatannya harus di optimalisasi,” jelasnya