Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat dengan Komisi II DPR di Senayan Jakarta, Selasa (21/6/2022).

"Tolong rekan-rekan, sampai dengan 30 Juni realisasi belanja kita baru mencapai 39,62 persen gabungan provinsi kabupaten kota. Ini sudah bulan Juli , idealnya ya mungkin di atas 40 persen,"

  Jakarta ( Kontak Banten)  - Kementerian Dalam Negeri meminta Pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja barang, modal, dan jasa di APBD.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui, hingga pertengahan tahun ini, realisasi belanja gabungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota masih rendah.

"Tolong rekan-rekan, sampai dengan 30 Juni realisasi belanja kita baru mencapai 39,62 persen gabungan provinsi kabupaten kota. Ini sudah bulan Juli , idealnya ya mungkin di atas 40 persen," katanya dalam Acara Bertajuk 'APIP Kawal Kepatuhan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah' secara daring, Selasa (26/7/2022).

Tito menyebut, realisasi belanja tingkat provinsi per 30 Juni mencapai 41 persen. Sementara di tingkat Kabupaten Kota baru mencapai 38 persen.

"Lebih baik provinsinya daripada kabupaten kota," kata dia.

Bekas Kapolri ini juga mengingatkan pemerintah daerah untuk maksimal dan sesuai kebutuhan, saat membelanjakan anggaran mereka.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga perlu mendapat pemasukan sesuai target agar tidak terjadi defisit keuangan.

Maluku Tengah, lanjut Tito, menjadi provinsi dengan realisasi belanja APBD terendah, yaitu baru sebesar 19 persen. Sementara Jawa Barat, menjadi provinsi dengan realisasi belanja daerah tertinggi, mencapai 49 persen.

"Saya minta atensi betul Maluku Utara itu baru 19 persenan realisasi belanjanya sementara realisasi pendapatannya baru 30 persen," jelasnya.

Mendagri Tito juga mengingatkan target realisasi belanja harus dicapai setiap bulannya, agar pada saat akhir tahun serapannya bisa mencapai 80 atau di atas 90 persen.

Namun, ia mengakui penyerapan anggaran tidak bisa 100 persen, lantaran tetap harus ada sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa.

"Daerah harus ada silpa untuk Januari tahun berikutnya, khususnya untuk membayar gaji pegawai," pungkas Tito Karnavian.

"Nggak boleh terjadi adalah keluarnya banyak, pemasukannya sedikit sehingga terjadi defisit. Oleh karena itu semua kita berusaha mengejar target pendapatan sesuai dengan target, dan yang belanja harus dibelanjakan sesuai target," jelas Tito Karnavian.