"JEMPOLIN" Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik & QRIS

 

Presiden Jokowi pada peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan QRIS. (Ist)

JAKARTA  ( Kontak Banten) - Presiden Jokowi mengapresiasi peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan QRIS (QR Code Indonesian Standard), yang diluncurkan pada hari ini, Senin (29/8).

Menurutnya, perkembangan ekonomi digital saat ini, betul-betul berada pada kecepatan yang luar biasa. Teknologinya muncul duluan. Regulasinya kebingungan mengikuti. Ini terjadi di semua negara.

"Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan juga QRIS (QR Code Indonesian Standard) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia, adalah bukti bahwa negara kita Indonesia ini  mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya, kita ini tidak ketinggalan amat," papar Jokowi di sela peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antar Negara di Jakarta, Senin (29/8).

Terkait KKP Domestik, Jokowi meminta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan kalangan perbankan - utamanya Himbara - untuk betul-betul mendampingi dan mengawal kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, untuk segera masuk ke sistem ini, ke platform ini. Agar terjadi kecepatan pembayaran.

"Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur. Dengan kartu kredit in,  mestinya begitu transaksi, bayarnya sudah masuk ke rekening kita," kata Jokowi.

Karena saat ini, lanjutnya , kita juga sudah membangun, agar penggunaan produk-produk dalam negeri ini betul-betul kita taati bersama. Sehingga belanja-belanja pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, semuanya menuju kepada pembelian produk-produk dalam negeri.

"Jangan sampai, saya sudah pesan betul, saya pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah, baik dari pajak, atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), masuk menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)  masuk menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tetapi belanjanya produk-produk impor," beber Jokowi.

Kepada Kepala.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jokowi juga menyampaikan berkali-kali  agar sistem yang mengawal ini betul-betul bisa segera selesai. Dengan semangat yang sama, semua daerah membeli produk-produk dalam negeri.

Yang sudah komitmen, saat ini melewati angka Rp 800 triliun. Realisasinya, sudah lebih dari Rp 400 triliun. Ini artinya, sudah lebih dari target.

Tapi, kalau bisa masuk ke Rp 800 triliun betul, dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri, apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan," papar Jokowi.

Untuk QRIS, Jokowi minta agar bisa dikoneksikan antarnegara. Sehingga  memudahkan UMKM dan dunia pariwisata kita, untuk berhubungan dengan negara-negara lan. Baik dengan Thailand, ataupun dengan semua negara ASEAN.

"Kita harapkan terjadi efisiensi. Kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga memiliki sebuah platform. Aplikasi yang penggunanya akan semakin banyak," tandas Jokowi.