"Mengapa untuk membangun ibu kota negara (IKN) yang baru, pemerintah ada dana. Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup."
"Namun untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar rakyat, pemerintah justru tidak sanggup. Lidah kami kelu untuk menjawabnya," kata Ahmad Syaikhu saat menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi secara daring pada Kamis (1/9/2022) malam.
PKS memahami bahwa Presiden Jokowi akan memberikan bantuan sosial (Bansos) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, bantuan langsung tunai (BLT) adalah kebijakan yang dulu sering Presiden Jokowi kritisi.
"Karena itu (bansos) tidak baik untuk peningkatan produktivitas masyarakat. Bansos hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh seluruh masyarakat terdampak. Efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan. Terlebih, pemberian bansos selama ini juga masih banyak catatan," tegasnya.
Catatan tersebut dikatakan oleh Presiden PKS seperti ketidakakuratan data penerima bansos, sehingga tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya penyalahgunaan bansos dalam bentuk korupsi.
"Kami memandang, bahwa pembengkakan biaya APBN seharusnya bisa dikurangi dengan usaha yang lebih ekstra dalam melakukan efisiensi. Agar bebas dari pemborosan belanja dan menghindari praktik korupsi serta pengawasan yang lebih ketat dalam konsumsi BBM bersubsidi," ujarnya.
0 komentar:
Posting Komentar