Terdapat banyak isu yang menjadi perhatian Gusdurian dalam menelurkan sembilan rekomendasi untuk Indonesia, beberapa waktu lalu. Salah satu isu yang hingga kini masih kerap menjadi problem adalah soal ekonomi yang berbasis pada nilai kemanusiaan.
Salah seorang perumus rekomendasi Gusdurian untuk Indonesia adalah Akademisi Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Abdul Gaffar Karim. Ia mengatakan, inti dari rekomendasi soal ekonomi itu adalah agar perekonomian negeri ini tidak hanya dikendalikan oleh segelintir kalangan.
“Poin intinya agar bagaimana tercipta keadilan ekonomi sehingga ekonomi tidak hanya dikendalikan sedikit kalangan yang mengendalikan sumberdaya sangat besar. Lalu sisanya adalah masyarakat banyak yang terengah-engah mengambil bagian dari ekonomi,” kata Gaffar dalam tayangan galawicara di TV9 Nusantara, Sabtu (19/12) kemarin.
Karena itu, lanjut Gaffar, langkah yang diambil Jaringan Gusdurian adalah menguatkan kapasitas ekonomi kecil, meningkatkan literasi ekonomi di kalangan masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar pengusaha kecil memiliki investasi pribadi sehingga usahanya akan berkelanjutan.
“Salah satunya adalah pemberian akses untuk modal dan mengelola secara produktif. Jadi (modalnya) tidak buru-buru habis. Dan itu ternyata tidak selalu diketahui oleh para pedagang kecil,” jelas Gaffar.
Poin ketujuh rekomendasi Gusdurian untuk Indonesia soal ekonomi adalah, “Perlu dibangun paradigma ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis pada nilai kemanusiaan dan keadilan lingkungan. Selama ini paradigma pembangunan lebih menekankan pada aspek pertumbuhan ekonomi yang hanya melayani kepentingan investasi tanpa mengindahkan aspek keadilan dan pemerataan, sehingga mengakibatkan eksploitasi besar-besaran atas sumber daya alam dan melahirkan ketidakadilan lingkungan (environmental injustice).”
Sementara poin kedelapan berbunyi, “Pemerintah perlu memperkuat ekonomi dan keuangan bagi kelompok lemah dengan mendorong kemudahan akses fasilitas-perkreditan-permodalan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pemerintah juga perlu melakukan upaya serius untuk memangkas ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kemampuan daya beli rakyat. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan untuk melindungi dan menumbuhkan sektor pertanian pangan, dan kelautan, serta mengembangkan perekonomian kreatif yang memfasilitasi rantai produksi dan distribusi perekonomian nasional.”
Jaringan Gusdurian juga memperhatikan soal kemandirian energi. Hal ini juga menjadi salah satu poin penting dari sembilan rekomendasi untuk Indonesia yang terdapat dalam poin keenam.
Dalam poin tersebut dinyatakan bahwa eksploitasi sumberdaya alam telah mengakibatkan bencana alam sehingga berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Kini, dunia sedang menghadapi krisis global perubahan iklim.
Penyebabnya adalah kenaikan emisi gas rumah kaca yang di antaranya disumbang oleh eksploitasi sumber daya alam dan konsumsi energi kotor. Oleh karena itu, Gusdurian memandang perlu untuk dilakukan percepatan transisi energi bersih di Indonesia. Karena energi kotor, terutama energi batu bara, merupakan salah satu penyumbang terbesar krisis perubahan iklim skala global.
“Kalau kita terkoneksi ke energi fosil yang dikendalikan oleh aktor-aktor tertentu di tingkat global, maka kita selamanya akan tergantung di situ. Salah satu solusinya adalah menggunakan energi yang ada di sekitar,” ungkap Gaffar.
Jika menggunakan energi yang ada di sekitar maka kelak akan membuat masyarakat mampu memenuhi kebutuhan energi tanpa banyak bergantung kepada mekanisme global yang terkadang diskriminatif terhadap negara yang berkekuatan kecil.
“Prinsip berpikir kami, konsisten dari poin ke poin yaitu mengedepankan kemanusiaan dan keadilan. Upaya untuk mempercepat transisi ke energi bersih adalah upaya untuk mempercepat keadilan dalam berenergi,” tutur Gaffar.
Sebenarnya, kata Gaffar, pemerintah sudah ada roadmap atau peta jalannya soal transisi ke energi bersih. “Nanti tinggal kita menguatkan diseminasi ke masyarakat agar orang memiliki pemahaman yang sama,” sambungnya.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menjelaskan bahwa untuk menelurkan sembilan rekomendasi itu, pihaknya tidak sendirian. Melainkan juga mengundang orang-orang yang bergerak pada berbagai isu yang dibahas dalam rekomendasi tersebut.
“Misalnya dalam isu ekonomi. Kami mengundang teman-teman yang bergerak dengan perspektif ekonomi kerakyatan. Bukan ekonomi industri. Atau bukan pihak yang cara berfikirnya menganut liberalisme pasar,” pungkas Alissa.
0 comments:
Post a Comment