PANDEGLANG ( KONTAK BANTEN) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang menegaskan akan meningkatkan pengawasan menjelang pencoblosan mendatang. Pasalnya, potensi pelanggaran diprediksi akan masif terjadi saat mendekati pemungutan suara.
Ketua Bawaslu Pandeglang, Febri Setiadi menuturkan, sejumlah potensi yang paling diawasi adalah terkait money politic dan netralitas ASN. Mengingat dua hal itu menjadi salah dua indikator yang membuat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pandeglang tertinggi di Banten.
"IKP ini tentunya disusun tidak serampangan, dilihat dari yang pernah terjadi di Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 kemudian disusun lah yang disebut dengan IKP itu dan hari ini memang Pandeglang ini menempati posisi pertama," katanya, Jumat (26/1/2024).
Febri mengatakan, di masa tenang nanti, pihaknya juga akan melakukan Patroli Pengawasan bersama badan adhok di bawah. Salah satu yang menjadi sasaran patroli ini adalah menghindari praktik politik uang.
"Kita juga akan melakukan patroli pengawasan di H-3 kan ketika masuk masa tenang termasuk di area kita akan melakukan patroli pengawasan satu kali 24 jam kaitan soal politik uang," ucap dia.
Tidak hanya potensi pelanggaran dari peserta Pemilu, Bawaslu juga tengah menyusun daftar inventarisir masalah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah soal DPT dan perilaku pemilih. Dalam hal ini, Pengawas TPS harus memastikan penyelenggara Pemilu mengakomodir hak pemilih.
"Kami sedang menyusun DIM, Daftar Inventarisir Masalah dari kejadian-kejadian Pemilu sebelumnya agar ini menjadi gmbaran ketika nanti teman-teman PTPS melakukan pengawasan di tahapan pungut hitung," kata dia.
Febri melanjutkan, sejauh ini pihaknya baru menemukan pelanggaran yang paling fatal soal netralitas empat ASN dan seorang Kepala Desa. Namun semuanya telah ditindak dan diberi rekomendasi ke masing-masing lembaga pembina.
"Sejauh ini pelanggaran yang paling banyak dilakukan adalah soal pemasangan APK dan ini sudah kami tertibkan sebanyak tiga kali," ucap Febri.
0 comments:
Post a Comment