Temui Kapolda Banten, Mahasiswa Dorong Polri Netral untuk Ciptakan Pilkada Damai

 

BEM mendatangi Kapolda Banten Irjen Pol. Suyudi Ario Seto di Mapolda Banten.

 BANTEN KONTAK BANTEN Mahasiswa mendorong Kepolisian Republik Indonesia  (Polri) netral dan memastikan Pilkada 2024 di Banten berjalan damai dan demokratis.

Dorongan itu disampaikan sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung di Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM ) yang langsung mendatangi Kapolda Banten Irjen Pol. Suyudi Ario Seto di Mapolda Banten Jumat 27 September 2024.

Juru bicara Aliansi BEM Banten Gymnastiar mengatakan, pertemuan dengan Kapolda Banten lebih fokus membahas seputar pilkada. Menurutnya, mahasiswa ingin penegak hukum, terutama Polri untuk netral serta menjaga agar berjalan demokratis dan damai.

“Untuk pertemuan mahasiswa dengan Kapolda ada beberapa poin dibahas, yang pertama terkait seputar pilkada, mahasiswa menginginkan untuk menggelar deklarasi pilkada damai,” kata Gymnastiar kepada wartawan, Kamis 3 Oktober 2024.

Menurutnya, mahasiswa kembali mengingatkan agar kepolisian tetap netral agar tercipta pilkada yang kondusif.

“Dan meminta jika ada anggota kepolisian daerah Banten melakukan tindakan tidak netral, untuk bisa disanksi dengan tegas,” ujarnya.

DEKLARASI PILKADA DAMAI

Tidak hanya menyambangi Polda Banten, Aliansi BEM juga menggelar deklarasi Pilkada Damai di Kampus Untirta, Rabu 2 Oktober 2024.

“Ini bentuk komitmen kita atau dorongan mahasiswa terhadap penyelenggaraan ataupun para pengawas yang melaksanakan Pilkada untuk bisa berkomitmen bisa menjaga atau tidak mengotori jalannya Pilkada,” kata Gymnastiar pasca deklarasi.

Pihaknya tidak ingin pejabat publik seperti penyelenggara, aparatur sipil nega

“Yang kita khawatirkan ketidaknetralan penyelenggara, ASN dan APH. Ini yang kita dorong agar berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Mahasiswa juga membuka pos pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran. Selain juga akan ikut menyosialisasikan bahaya politik uang di Pilkada.

“Pasca dari kegiatan ini kita mahasiswa membuka pos pengaduan kecurangan Pilkada. Kita juga akan sosialisasi ke kabupaten kota terkait bahaya politik uang dan mempertegas pejabat publik harus netral,” kaya Gymnastiar.

SANSKI TEGAS POLRI

Sementara itu, Kasubbag Renmin Biro Ops Polda Polda Banten, Kompol Dwi Hary yang hadir dalam deklarasi damai mengatakan, Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan agar tidak terjadi perpecahan politik yang dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Sebagai pengayom masyarakat, sikap anggota polisi diwajibkan netral dan tidak berpihak dengan cara mengarahkan serta memobilisasi untuk memenangkan salah satu kandidat di pesta demokrasi.

“Sikap Polri netral, seluruh jajaran aparat kepolisian di Polda Banten harus bersikap netral,” kata Dwi Hary.

Ia menegaskan bagi anggota polisi yang tidak netral akan diberikan sanksi mulai dari ringan, sedang hingga berat oleh pimpinan. “Jika ada yang melanggar akan diberi sanksi tegas,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah akademisi juga mendorong aparat penegak hukum dan aratur negara menjaga netralitas Pilkada.

“Jadi kita dorong Bawaslu, KPU, aparat hukum ASN dan Polda pada Pilkada yang dilaksanakan 27 November nanti berjalan netral,” kata Dekan Fakultas Hukum Untirta Ferry Fathurokhman.

Menurutnya, potensi konflik harus bisa dihindari oleh semua kalangan. Oleh karena itu, semua unsur harus menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Meski ada potensi kecurangan itu pasti, karena ini ada pertarungan untuk memperebutkan kekuatan. Maka penyelenggara dan wasitnya harus netral, bahkan harus terlihat netral dan menunjukkan netral nya. Kita dorong itu,” kata Ferry.

ra (ASN) hingga aparat penegak hukum (APH) ikut mendukung salah satu calon.