SETU KONTAK BANTEN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan uji kelayakan terhadap seluruh logistik yang akan digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Pengujian kelayakan tersebut dilakukan di gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel, yang berlokasi di kawasan pergudangan Taman Tekno, Sabtu (2/11).
Pengujian dilakukan langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamad Acep bersama Koordinator Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Tangsel, Karina Permata Hati, beserta jajarannya.
Sedangkan KPU Tangsel, diwakili oleh Sekretaris, Dina Kurnia Sari beserta jajarannya.
Seluruh logistik mulai dari bilik suara, tinta, hingga segel pengaman kotak suara tak luput dari pengujian.
Berdasarkan hasil pengujian, Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamad Acep membeberkan, terdapat sejumlah catatan yang dijumpainya.
Pertama, yakni saat dirinya melakukan uji kelayakan terhadap kotak suara.
"Ketika kita melakukan pengujian terhadap kotak suara itu ketika dites dengan diduduki itu diprotes. Protes karena kotak ini bukan untuk diduduki. Kan kita menguji daya tahan kotak ini. Ya kalau misalkan dibanting atau ditumpuk dengan kotak lain yang berisi barang-barang kira-kira rusak enggak. Itu tadi saya duduki sedikit amblas. Itu untuk kotak," ujar Acep.
Selanjutnya, Acep melanjutkan pengujiannya pada logistik bilik suara. Setelah diuji, Bawaslu berpendapat bahwa bilik suara sangat rentan untuk mengalami kerusakan.
"Bilik suara tidak ada berapa ketebalannya, spesifikasi ketebalannya. Ada unsur duplek dan karton, jadi ada lima lapis. Tapi seharusnya ada, ketebalannya berapa. Itu mudah sekali untuk ditekuk dan mudah untuk rusak menurut kami Bawaslu," ungkapnya.
Berlanjut pada pengujian tinta. Menurut Acep, tinta yang disiapkan kali ini mudah untuk dihilangkan.
"Tintanya itu memang seperti lem setelah dicelupkan ke jari. Tapi kalau dicelupkan ke air yang dicampur deterjen atau sabun, itu mudah hilang tintanya. Tidak sulit untuk dihilangkan," katanya.
Tak berhenti sampai di situ, pengujian juga dilakukan terhadap logistik kertas segel.
Acep mengakui, kertas segel pada Pilakda kali ini kuat. Namun yang dikhawatirkan, kertas segel ini bisa dilepas pasang.
"Sayangnya kita tudak bisa menguji ketika tertempel di suatu benda kemudian dicopot lagi apakah tertinggal atau dia masih utuh. Memang segelnya sangat kuat tidak seperti dulu. Sehingga memungkingkan ini bisa dicopot buka, dipindahin, dicopot buka. Ketika segel itu ditutup, kemudian segel itu dibuka ladi untuk buka gembok. Jadi riskan sebetulnya untuk pembukaan beberapa kali kotak suara oleh petugas yang punya kepentingan kepada hal tersebut," kata Acep.
Seluruh logistik tersebut, diuji dengan teliti. Termasuk juga saat Bawaslu menguji alat bantu tuna netra. Terdapat sejumlah perbedaan ketika perhelatan Pilpres lalu.
"Setelah kita uji, itu ketika surat suara dimasukan ke alat, karena makai semacam amplop. Surat suara dimasukkan ke amplop dulu baru bisa dicoblos. Coblosannya hanya untuk bagian nama. Nanti dikasih lubang, untuk mencoblos nama bukan gambar. Sehingga, bisa tertandai bahwa si tuna netra ini memilih siapa. Dengan dia mencoblos di bagian nama. Dia bisa menjadi sebuah penanda. Berbeda dengan waktu penanda di Pilpres. Kalau ini ada penandanya untuk mencoblos di titik mana," paparnya.
Kemudian pengujian berlanjut untuk memastikan kualitas kabel ties. Kali ini, kabel ties yang digunakan memiliki ukuran lebih pendek.
Kendati demikian, Acep mengakui kabel ties yang digunakan dalam Pilkada kali ini sangat kuat dan tidak mudah putus.
"Kemudian bantal, sekarang ini dibungkus kain. Kalau dulu semacam pelapis jaket yang berlubang. Kalau dulu dilapisi itu, sekarang dilapis dengan kain, ketika dicoblos akan berbekas coblosan. Kalau dulu tidak berbekas," imbuhnya.
Acep menerangkan, pengujian ini dilakukan guna memastikan kualitas logistik yang akan digunakan di hari pencoblosan 27 November mendatang.
"Namun yang saya sayangkan, itu di Kasek dari KPU itu begitu protect sekali. Ketika kita memberi tahu. 'Ini nanti bisa rusak loh, ini akan bisa terjadi sebagai penanda', itu selalu dibantah. Saya menyayangkan itu. Sedangkan ini dibiayai oleh uang rakyat. Bukan dibiayai oleh uang KPU, tapi uang negara uang rakyat. Jadi harus dipastikan bahwa barang yang disediakan oleh KPU itu harus sesuai dan bermutu tinggi," pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment