BANTEN KONTAK BANTEN Sikap tidak biasa ditunjukkan Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, saat ditanya terkait pengisian kekosongan jabatan eselon II Pemprov Banten.
Beberapa waktu lalu, Dimyati sesumbar pengisian kekosongan jabatan tersebut bisa dilakukan atau diisi oleh pejabat dari luar daerah dengan kuota 10 persen. Namun, belakangan pernyataan itu berubah dan diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur Banten Andra Soni.
Diketahui, belasan jabatan yang kosong itu yakni untuk posisi Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Biro Umum, Inspektur Daerah Provinsi Banten, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Selanjutnya, untuk jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Biro Hukum, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud).
Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah memastikan, pengisian kekosongan jabatan eselon II itu, sepenuhnya kewenangan Gubernur Banten Andra Soni. Bahkan, dia membantah akan ada pejabat dari Pemkab Pandeglang yang pindah ke Pemprov Banten.
“Dari Pandeglang enggak ada (pejabat eselon II pindah-red). Intinya, sudah ada di kantong Pak Gubernur Banten (komposisi dan nama-nama calon pejabat eselon II-red),” katanya, Selasa (26/8/2025).
Ditanya terkait adanya penundaan pelantikan dan penempatan pejabat eselon II dilingkungan Pemprov Banten? Dimyati mengaku hal itu terjadi akibat beberapa hal, salah satunya karena ada satu pejabat eselon II Pemprov Banten yang pensiun dalam waktunya dekat.
“Karena ada yang mau pensiun, Pak Yusuf (Asisten Pembangunan Perekonomian dan Pengadaan-red). Paling nanti nunggu setelah pensiun, supaya enggak mulai lagi,” tambahnya.
Dimyati mengatakan, secara keseluruhan Pemprov Banten sudah memiliki komposisi pejabat eselon II yang nantinya akan mengisi kekosongan belasan jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jabatan setingkatnya.
“Daripada diputer-puter lagi, ya setelah pak Yusuf pensiun baru (dilakukan pengisian kekosongan jabatan-red), sekarang udah mulai beberapa nama sudah ada, sudah ada komposisinya, disini, disini, sudah ada,” ujarnya.
Dimyati mengatakan, pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama akan dilakukan paling lambat akhir bulan September mendatang. Bahkan, ada beberapa nama pejabat dari kabupaten/kota lain yang akan masuk ke Pemprov Banten.
“Pelantikan september In Sha Allah, dari luar Pemprov ada, dari hitungan kurang dari lima lah, semuanya dari Banten, kan kurang dari lima kabupaten/kota ada delapan ya kurang separuhnya lah,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Deden Apriandhi mengakui pihaknya sudah menerima dua orang pegawai Pemkab Pandeglang. Keduanya, kata dia, sudah resmi bekerja sebagai staf disalah satu instansi pemerintahan di lingkungan Pemprov Banten.
“Setahu saya, yang sudah tercatat di saya, yang sudah pindah ke sini ada dua orang, namanya saya lupa. Tapi di sininya staf, nah diluar itu belum tahu,” pungkasnya.
Deden mengakui, pihaknya menerima banyak pengajuan perpindahan pegawai, bukan hanya dari Kabupaten Pandeglang, melainkan dari kabupaten/kota lain di Banten. Saat ini, semua usulan itu masih dalam tahap proses dan belum mendapatkan persetujuan dari Gubernur Banten Andra Soni.
“Kalau proses usulan pindahan ada beberapa, tapi belum mendapat persetujuan dari pak Gubernur, kan prosesnya juga panjang,” tandasnya.
Deden mengatakan, banyaknya pegawai yang mengajukam pindah itu karena beberapa hal, selain untuk jenjang karir, juga karena banyak posisi jabatan di Pemprov Banten yang mengalami kekosongan. Meski demikian, pihaknya memastikan semua jabatan itu akan terisi diakhir tahun 2025 ini.
“Kalau tahun ini, in sha allah terisi, kita punya waktu sampai Desember tahun ini, ya mudah-mudahan saja semua kekosongan itu bisa terisi,” imbuhnya.
0 comments:
Post a Comment