DPR RI Bertolak ke NTT Awasi Penanganan Pascagempa Magnitudo 7,7

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  — DPR RI memastikan akan bertolak ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengawasi penanganan pascagempa, termasuk memastikan proses tanggap darurat berjalan sebagaimana mestinya.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pimpinan DPR bersama tim pengawasan bencana telah berkoordinasi dengan anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) NTT yang lebih dulu bergerak di lapangan.

“Terkait gempa di NTT, kami dari DPR RI hari ini akan berangkat ke lokasi. Kami dengan beberapa anggota DPR RI yang ada di dapil sana, kemudian tim pengawasan bencana, sudah berjalan komunikasinya,” kata Cucun, Minggu (16/8/2026).

Kehadiran DPR di lokasi bencana ditujukan untuk mengawasi penanganan tanggap darurat yang dilakukan pemerintah. DPR juga akan memastikan proses percepatan pemulihan masyarakat berjalan tanpa hambatan.

Cucun mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menangani dampak gempa.

“Pemerintah juga sudah turun, kita akan mengawasi sejauh mana penanganan tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah. Kita juga sudah lihat semua kementerian dan lembaga dikerahkan untuk menangani tanggap darurat bencana ini,” tuturnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, tim pengawasan DPR telah meluncur ke lokasi bencana untuk memastikan penanganan dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

“Tim Pengawasan, sudah meluncur ke lokasi. Kita akan pastikan penanganan bencana di NTT berjalan dengan semestinya,” ujarnya.

Gempa Magnitudo 7,7 Guncang NTT

Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nagekeo, NTT, pada Sabtu (15/8/2026).

Berdasarkan pemutakhiran data hingga Minggu (16/8/2026) pukul 00.00 WIB, lebih dari 5.000 warga mengungsi. Jumlah pengungsi terbesar tercatat berada di Kabupaten Sikka dengan 3.356 jiwa.

Para pengungsi di Sikka tersebar di GOR Samador sebanyak 1.356 jiwa, sementara 2.000 jiwa lainnya mengungsi secara mandiri di 10 titik pengungsian.

Bencana tersebut juga dilaporkan menyebabkan 47 orang meninggal dunia dan 101 orang luka-luka. Selain korban jiwa, gempa mengakibatkan kerusakan pada ratusan rumah serta puluhan fasilitas publik.

DPR RI memastikan pengawasan di lapangan dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak sekaligus mendorong agar penanganan tanggap darurat dan pemulihan berjalan cepat serta tepat sasaran.(TIM)