JAKARTA-Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Poros Revolusi Mahasiswa
Bandung (PRMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa
Barat. Mereka menuntut dibatalkannya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law
dan mendesak agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera
disahkan.
Berdasarkan pantauan detikcom, demo
baru dimulai Kamis (16/7/2020) pukul 15.00 WIB. Berbagai atribut demo
seperti spanduk dan poster bentuk kritikan dan sarkasme kepada
pemerintah dipajangkan. Seperti tulisan 'Menteri Bukan Wayang', 'Omnibus
Buat Rakyat Tergerus' dan lain-lain.
"Hidup perempuan yang melawan, hidup rakyat yang melawan, hidup
mahasiswa yang melawan," teriak Ilyas sebagai salah satu orator dalam
aksinya.
RUU Omnibus Law yang rencananya akan disahkan hari ini, Kamis
(16/7/2020) di DPR RI, mengundang kontroversi dan penolakan dari
masyarakat di berbagai daerah. Massa aksi menganggap RUU Omnibus Law
secara subtantif menyimpan sejumlah permasalahan jika ditinjau dari
segala aspek melalui analisa legal formal dan ekonomi politik.
"Dari
segi aspek legal formal, Penerapan Konsep Omnibus secara sekilas dapat
menjadi solusi dari tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Akan tetapi, Konsep ini dapat menjadi permasalahan apabila
diterapkan di Indonesia yang menganut sistem Hukum Civil. Potensi
Permasalahan akan Muncul dari Implementasi Omnibus Law di Indonesia,"
katanya.
Dia mengatakan, selain RUU Omnibus Law, pihaknya juga
menuntut adanya percepatan pengesahan Rancangan Undang Undang Pengapusan
Kekerasan Seksual (RUU PKS). Pihaknya menyebut berdasarkan data pada
tahun 2019 kasus kekerasan terhadap anak meningkat sebesar 65% 1.417
kasus pada tahun 2018, 2.341 kasus pada tahun 2019.
"Oleh Karena
itu, dalam menyikapi segenap permasalahan terakhir yang sedang terjadi
di negara ini, kami sebagai Gerakan Mahasiswa yang tergabung dalam PRMB
menyatakan menuntut DPR RI untuk menghentikan pembahasan dan membatalkan
pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sepenuhnya, cabut UU Minerba
yang baru, angkat dan sahkan RUU PKS, tinjau Kembali UU Nomor 2 Tahun
2020 COVID-19," ujar Ilyas.
Aksi demo ini dikawal oleh puluhan
petugas kepolisian. Adapun kondisi jalan area Gedung Sate hingga DPRD
Jawa Barat Jalan Dipenogoro ditutup dan kondisi lalu lintas tidak
terjadi kemacetan.
0 comments:
Post a Comment