Wabah Virus Korona Tekan Ekonomi Tiongkok

JAKARTA – Wabah virus korona yang terus berkembang telah menekan perekonomian Tiongkok. Bukan saja aktivitas perdagangan yang menurun, nilai tukar yuan melemah terha­dap dollar AS, Bursa Efek Tiongkok pada Senin (3/2) juga anjlok setelah kembali dibuka usai 10 hari tutup karena libur Tahun Baru Imlek.

Sejumlah ekonom mengatakan akibat wa­bah korona tingkat pertumbuhan Tiongkok di­prediksi turun 2 persen pada kuartal pertama tahun 2020. Skala itu sama dengan kehilangan 62 miliar dollar AS atau sekitar 868 triliun ru­piah. Hal ini didukung dengan meningkatnya utang dan dampak dari perang dagang dengan AS yang membuat pertumbuhan Tiongkok ta­hun lalu menjadi yang terlemah dibanding per­tumbuhan ekonomi pada tiga dasawarsa lalu.

Otoritas Tiongkok telah berjanji akan meng­gunakan berbagai kebijakan moneter untuk memastikan likuiditas cukup memadai. Bank Sentral Tiongkok atau People’s Bank of Tiong­kok (PBOC) bahkan telah menyiapkan dana likuiditas senilai 1,2 triliun yuan atau 173,8 miliar dollar AS atau setara 2.363 triliun ru­piah (kurs 13.600 per dollar AS). Dana itu juga dimaksudkan untuk mendukung perusahaan yang terkena dampak epidemi virus.

Ekonom Tiongkok Zhang Ming menjelas­kan pemerintah Tiongkok harus lebih agresif untuk mencegah perlambatan ekonomi. Pe­merintah dapat memotong pajak dan mening­katkan perawatan kesehatan publik serta pela­tihan kerja. “Jika demikian, Bank Sentral juga kemungkinan memotong suku bunga lebih ba­nyak untuk menstabilkan perekonomian,” ujar Zhang di Beijing, Senin (3/2).

Menurut Zhang, langkah seperti itu secara keseluruhan dapat membantu rebound per­tumbuhan pada kuartal berikutnya dan men­dorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahunan menjadi sekitar 5,7 persen. “Meskipun itu lebih rendah dari pertumbuhan 6,1 persen tahun lalu, itu akan sejalan dengan banyak ha­rapan analis,” terangnya.

Indonesia Terpengaruh

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mul­yani Indrawati, mengatakan penurunan eko­nomi Tiongkok akan merembet ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. “Kinerja ekspor Indonesia ke Tiongkok akan turun. Selain itu, industri pariwisata juga akan terkena dampak karena larangan terbang dari dan ke Tiongkok, sehingga wisatawan dari Negeri Panda tak bisa mengunjungi Indonesia,” katanya usai mem­berikan kuliah umum di Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, Senin.

Diketahui, ekspor Indonesia ke Tiongkok pada November 2019 mencapai 25,4 miliar dol­lar AS. Namun, neraca perdagangan Indonesia selalu defisit karena Tiongkok banyak melaku­kan impor (lihat infografis).

Pengamat ekonomi dari Universitas Air­langga, M Nasih, mengatakan apabila pertum­buhan ekonomi Tiongkok di bawah 4 persen akan berpengaruh ke negara pengekspor ba­han baku seperti Indonesia.

“Inilah risiko negara yang mengandalkan ekspor bahan baku. Seharusnya, Indonesia segera mengembangkan industri pengolahan berkualitas sehingga tahan terhadap perubah­an global,” ujarnya.

Financial Times edisi Senin (3/2) menurun­kan artikel yang menyebutkan wabah korona telah mendorong dua kerentanan, pertum­buhan global yang lemah secara struktural dan bank-bank sentral yang kurang efektif. Kini, se­makin sulit bagi pasar untuk memperlakukan kerapuhan seperti berada di luar cakrawala, terutama dengan sejumlah ketidakpastian lain, termasuk terulangnya ketegangan perda­gangan, meningkatnya realisasi dampak per­ubahan iklim, guncangan teknologi, polarisasi politik, dan perubahan demografi.

Disebutkan, ritel, perdagangan, dan perja­lanan adalah cara sederhana untuk menggam­barkan apa yang sedang terjadi di Tiongkok. Perdagangan menghadapi gangguan dramatis yang melibatkan penghentian lalu lintas virtual, sementara pemasok merasa lebih sulit dan lebih lambat untuk memindahkan barang dagangan mereka, baik di dalam maupun di dalam dan luar negeri. Juga terjadi penurunan besar dalam perjalanan ke Tiongkok, yang menghadapi pu­kulan lain untuk kegiatan ekonomi yang diru­sak oleh mobilitas internal yang lemah.

Melemahnya Tiongkok juga menjadi masa­lah bagi Eropa, karena Bank Sentral Eropa se­cara efektif kehabisan amunisi produktif dan para politisi belum menerapkan paket kebijak­an pro-pertumbuhan yang komprehensif.