Insiden Bendera di Piala Thomas, Politisi PDIP: Ini Bukan Masalah Kecil

 

Jakarta (Kontak Banten)  - Kembalinya Piala Thomas   ke Tanah Air sejak 19 tahun lalu, menjadi berita suka cita bagi masyarakat Indonesia. Sayangnya kemenangan itu tercederai oleh sanksi badan doping dunia ( WADA )  yang melarang berkibarnya bendera Merah-Putih di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, pada Minggu (17/10/2021) malam WIB, dalam upacara penghormatan pemenang.

Politisi PDIP Aria Bima apa yang terjadi benar-benar memalukan.

"Ini mempermalukan simbol-simbol negara dan ini ranahnya bisa pidana loh, ranah hukum. Ini bukan masalah kecil, karena dampaknya membawa kehormatan negara, sehingga perlu dicek," tegas Aria Bima dalam sebuah program Catatan Demokrasi pada Selasa (19/10/2021) malam dengan mengambil tema Piala Thomas: Seleberasi Tanpa Merah-Putih.

Sanksi tersebut hadir lantaran WADA menganggap jika Lembaga Anti Doping Indonesia  (LADI) dianggap tidak mematuhi regulasi pelaporan tes doping rutin.

Kepengurusan LADI yang baru berusia tiga bulan itu pun sontak meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan umumnya kepada masyarakat Indonesia pada Senin lalu, terkait insiden tersebut Tak hanya itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali  pun sudah melakukan hal sama seperti LADI.

Politisi PDIP Aria Bima menilai permasalahan ini sama sekali bukan pada Menpora Amali. Aria Bima bahkan menilai luapan kekecewaan pada menpora salah alamat.

"Lah ini kasian ini, menteri ini (Menpora-Red) punya prestasi malah di maki-maki gara-gara ini," katanya.

Apa yang disebut Aria Bima memang bukan tanpa alasan. Pasalnya, semenjak menjabat sebagai Menpora dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Zainduin Amali telah menorehkan beberapa prestasi terhadap olahraga, salahsatunya peningkatan perolehan medali di ajang Olimpiade Tokyo 2020, kesuksesan penyelenggaraan PON XX Papua 2021, hingga kesuksesan merebut kembali trofi Oiala Thomas serta sederet pencapaian atlet Indonesia lainnya di pentas internasional.

Pada acara itu, Aria Bima juga mengatakan jika sanksi WADA itu berawal dari persoalan yang sifatnya administratif, tekhnis, kemudian menjadi persoalan besar karena menyangkut nama bangsa dan negara, simbol kehormatan serta harga diri bangsa.

Untuk itu, Aria Bima meminta untuk di investigasi dengan tuntas, karena menurutnya ini bukan hanya persoalan ego sektoral, namun juga sudah menyangkut masalah negara.