38 Anggota dan Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Tersangka

JAKARTA– Kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho memunculkan tersangka baru. Sebanyak 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho, terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota dewan di periode tersebut.

Ketua DPRD Sumatera Utara Wagirin mengatakan tetap menghormati langkah prosedur hukum. “Kita juga hormati kawan-kawan yang 38 itu belum tentu bersalah,” kata Wagirin kepada wartawan saat menghadiri acara Wisuda Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Wasliyah (UMN AW) di Selecta Medan, Sabtu (31/3).

“Jangan buru-buru divonis, karena itu belum tentu. Oleh karena itu, kita jaga situasi dan kondisi yang kondusif di Sumut,“jelasnya.

Untuk menenangkan situasi yang sedang bergejolak, Wagirin mengajak masyarakat menjaga Sumut agar tetap kondusif. Karena Sumut adalah barometer nasional.

Menurutnya siapa yang mampu memimpin Sumut, akan mampu memimpin nasional.

Terkait langkah apa yang akan dilakukan DPRD Sumut, Wagirin mengatakan kita tetap menunggu yang penting tidak boleh terganggu tugas-tugas dewan.

Ke 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut masing-masing Rizal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zulukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmawati, Muslim Simbolong, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean.

KPK masih mengembangkan kasus suap yang diberikan kepada anggota DPRD Sumut terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara 2010-2014, persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Sumatera Utara 2012-2014 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut 2015

Read More

Persija Petik Kemenangan 3-1 atas Arema

JAKARTA – Persija Jakarta memetik kemenangan 3-1 atas Arema FC dalam laga pekan ke-2 Liga 1 2018. Tim asuhan Stefano Cugurra itu berhasil merebut poin penuh saat tampil di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (31/3/2018) malam WIB.

Persija langsung berinisiatif tampil menekan sejak pertandingan dimulai. Persija melancarkan sejumlah serangan ke lini pertahanan Arema dari berbagai sisi. Pertandingan pun berjalan menarik lantaran kedua tim sama-sama menginginkan tiga poin.

Persija berhasil membuka keunggulan melalui gol Marko Simic di menit 27. Skema serangan tim berjuluk Macan Kemayoran itu berhasil menggetarkan jala gawang Arema. Tim tuan rumah pun unggul 1-0 atas lawannya tersebut.

Tertinggal 1-0, Arema berusaha meningkatkan tempo permainan dan melancarkan serangan balik. Terbukti pada menit 34, Ahmet Atayew mengantarkan Arema untuk menyamakan kedudukan sehingga skor berubah menjadi 1-1.

Kedua tim saling melancarkan serangan dan beberapa peluang tercipta. Namun, tak ada lagi gol tambahan hingga 45 menit pertama berakhir. Kedua tim bermain imbang 1-1 di babak pertama.

Memasuki babak kedua, Persija tak mengendurkan serangan dan terus berusaha mengungguli Arema. Alhasil, Marko Simic sukses menjebol gawang tim tamu untuk kedua kalinya. Persija pun unggul 2-1.

Kedua tim tampil impresif dan menunjukkan permainan menarik. Namun, sejumlah peluang belum menghasilkan angka hingga menit 80.

Akhirnya, Persija memperlebar keunggulan mereka di menit 82 melalui gol Jaime. Sontak, pendukung Macan Kemayoran makin bergemuruh dan skor pun berubah menjadi 3-1.

Kedua tim tak lagi menambah pundi-pundi golnya hingga peluit panjang berbunyi. Persija berhasil meraih tiga angka di laga tersebut. Sebelumnya di laga perdana Liga 1 musim ini, Macan Kemayoran ditahan Bhayangkara FC dengan skor kacamata 0-0.

Dengan hasil itu, Persija menempati peringkat kedua di klasemen sementara Liga 1 2018 dengan raihan empat poin. Sedangkan Arema berada di urutan kesembilan lantaran baru mengumpulkan satu poin usai sebelumnya juga bermain imbang di laga perdana melawan Mitra Kukar dengan skor 2-2.

Read More

DPRD Minta UNBK di Tangsel Tanpa Kendala

TANGERANG-Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi para siswa sekolah di tingkatan SMA/SMK dan SMP yang diselenggarakan serentak secara nasional tinggal menunggu hitungan hari.

Dari jadwal yang diperoleh TangerangNews.com disebutkan pelaksanaan UNBK tingkat SMK akan dilaksanakan mulai tanggal 2-5 April, SMA dilaksanakan pada 9-12 April dan tingkat SMP dilaksanakan pada 23-26 April.Ketua Komisi II Bidang Kesra DPRD Tangsel Ahmad Syawqi berharap pelaksaaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun 2018 tidak ada kendala atau berjalan lancar.

Oleh sebab itu, bagi sekolah yang akan melaksanakan UNBK dirinya meminta agar mengecek ulang kesiapan dan persiapannya agar pada saatnya tidak ada permasalahan, baik secara teknis maupun faktor lain.“Masih ada waktu untuk berbenah mengupayakan penyempurnaan persiapan dan kesiapan atau minimal mengurangi permasalahan saat pelaksanaan UNBK," ujar Syawqi.

Selain itu, mengantisipasi permasalahan yang timbul saat pelaksanaan UNBK tahun lalu, pihak DPRD menurutnya telah meminta jauh-jauh hari agar Dinas Pendidikan Tangsel serius mempersiapkan sarana dan infrastruktur yang dibutuhkan, apalagi mengingat pelaksanaan UNBK tingkat SMA dan SMP tahun ini 100% menggunakan komputer.

“Dari hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan Tangsel sudah 100% UNBK, Komisi II DPRD Tangsel jauh-jauh hari selalu mengingatkan persiapan dan kesiapan menghadapi UNBK tersebut, kita ingin hasil UNBK tahun ini lebih baik dari tahun lalu,” lanjut Syawqi yang juga Ketua KNPI Tangsel ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tangsel Taryono mengatakan, pihaknya optimis UNBK di Tangsel tahun ini dapat berjalan lancar sehingga permasalahan yang timbul di tahun sebelumnya sudah dapat diantisipasi lebih baik." Sudah dilakukan simulasi 3 kali, Alhamdulillah berjalan lancar. Insya Allah tanpa kendala," ujar Taryono

Read More

Konten Menarik, Humas Pemkot Tangerang Boyong 5 Penghargaan PRIA 2018

 

Pemkot Tangerang berhasil memperoleh lima penghargaan sekaligus dalam Malam Penghargaan PR Indonesia Awards (PRIA) 2018, yang diselenggarakan di Jalan Tunjungan, Surabaya (29/3/2018).

TANGERANG-Pemkot Tangerang berhasil memperoleh lima penghargaan sekaligus dalam Malam Penghargaan PR Indonesia Awards (PRIA) 2018, yang diselenggarakan di Jalan Tunjungan, Surabaya (29/3).

Adapun penghargaan yang dirah Pemkot yakni kategori Media Cetak Internal untuk Majalah LIVE, Aplikasi Tangerang LIVE, Program Digital PR dari “Aplikasi LAKSA - Menghimpun Aspirasi Masyarakat Bercitarasa Lokal”, Departemen PR dan Kota yang Paling Populer di Media.

Bagi Pemkot Tangerang, capaian tahun ini pada ajang penghargaan tahunan bagi praktisi Public Relations (PR) di seluruh Indonesia mendapatkan peningkatan.

Tahun 2017 yang lalu, total empat penghargaan telah berhasil dibawa pulang dan untuk tahun ini, selain dapat mempertahankan kategori Aplikasi dan Majalah Internal terbaik, Pemkot juga berhasil meraih dua trophy GOLD untuk Program Digital PR dan Departemen PR terbaik bersama-sama dengan Pemkot Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Penjurian PRIA 2018, yang diinisiasi oleh Majalah PR Indonesia, dilaksanakan tanggal 28 Februari-8 Maret 2018.

Pejabat Sementara (PJs) Wali Kota Tangerang, H M Yusuf yang hadir untuk menerima penghargaan, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian tersebut. "Ini tentunya kebanggan bagi instansi pemerintah daerah seperti Kota Tangerang, yang telah dinilai unggul dan mampu bersaing dengan pemerintah daerah lain di Indonesia, dengan membawa lima kategori penghargaan," ucapnya.usuf juga menyampaikan bahwa terlepas dari apa yang telah dicapai, kegiatan kehumasan dan layanan informasi yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang harus terus ditingkatkan. Salah satunya dengan membuat konten yang memiliki konsep menarik dan unik.

"Sebenarnya, untuk alat digital seperti sistem dan aplikasi dapat kita bangun atau meniru dari daerah lain. Tetapi untuk konten tidak bisa karena itu hak cipta dan ini yang harus kita tingkatkan agar tidak monoton," tambahnya.

Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi Budaeri yang turut hadir dalam malam penghargaan, juga menambahkan bahwa untuk beberapa kategori yang belum didapatkan akan terus dilakukan evaluasi.

"Kini Kota Tangerang sudah selevel dengan ibu kota provinsi seperti Surabaya dan Bandung. Dan untuk kategori yang belum kita dapatkan akan terus kita lakukan evaluasi dan perbaikan," ujar Dadi.

Tabrani, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang juga akan terus melakukan evaluasi dan pembaruan konten yang telah ada.

"Kita punya berbagai media cetak ataupun media sosial untuk publikasi, seperti Tangerang TV, Koran Benteng, Live Magazine. Tentunya hal itu akan kita terus update sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan publik," tutupnya.

Read More

Koperasi Rajawali Kuta Baru Tawarkan Pinjaman Tanpa Riba

Keluarga besar Koperasi Rajawali Kuta Baru.

TANGERANG-Koperasi Rajawali Kuta Baru yang berkantor di Jalan Perumahan Cendana 1 Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, menawarkan pinjaman kepada anggotanya tanpa riba.

Hal itu dikatajan Ketua Penasehat Koperasi Rajawali Kuta Baru M Nawa Said Dimyati, Sabtu (31/3/2018). Dia mengatakan bahwa dengan menjadi anggota koperasi ini, maka telah melakukan pencegahan terhadap riba.

"Riba sering dilakukan oleh para rentenir dalam meminjamkan uang kepada masyarakat dengan bunga yang cukup tinggi, hingga mencekik leher nasabah. dan barang siapa yang meminjamkan dan meminjam, maka hal tersebut adalah perbuatan dosa," jelasnya.

Koperasi yang baru di dirikan setahun lalu ini juga telah berkembang pesat. Saat ini ada 170 anggota dengan simpanan sebesar Rp75 juta."Hal ini sangat positif perkembangannya, dan kedepannya mungkin akan terus bertambahnya," kata Nawa Said yang juga Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Nawa menambahkan, manfaat ikut koperasi merupakan sebuah wujud untuk membangun bangsa juga untuk memperbaiki ekonomi keluarga.

Dengan itu anggota Koperasi Rajawali diajarkan untuk tidak berpangku tangan kepada pemerintah dan itu merupakan warisan leluhur dalam gotong royong, dengan menghimpun modal usaha bersama, swadaya dalam swasembada koperasi untuk kemajuan masyarakat.

"Untuk kedepannya koperasi Rajawali Kuta baru harus segera mengurus legalitasnya demi berkembangnya koperasi ini, agar legalitasnya diakui serta memberikan rasa aman dan nyaman untuk para anggotanya," tuturnya.

Read More

Disdukcapil Kabupaten Pandeglang Percepat Layanan KTP-El

 

Kepala Disdukcapil Pandeglang, Tubagus Syaprudin sedang menguji coba kendaraan operasional pelayanan KTP elektronik untuk masyarakat.*

PANDEGLANG, (KB).- Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang, Wawan Sukrawandi mengatakan, saat ini sedang fokus meningkatkan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan untuk masyarakat.

Salah satunya mengerahkan mobil keliling kependudukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan yakni kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), akta kelahiran dan kartu keluarga (KK).

“Dengan mobil kependudukan ini, kami bisa jemput bola pelayanan. Sehingga warga yang tinggal di kecamatan dan desa bisa mudah membuat identitas kependudukan,” kata Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Pandeglang, Wawan Sukrawandi kepada Kabar Banten, Rabu (28/3/2018).

Ia mengatakan, pelayanan cepat identitas kependudukan tersebut rutin dilaksanakan. Namun pelaksanaannya secara bergilir agar terjadi pelayanan adil dan merata. “Ini adalah program mobil keliling pelayanan dokumen kependudukan yang diprogramkan pemerintah daerah. Para petugas langsung mendatangi warga di setiap kecamatan,” ujarnya.

Read More

Penanganan Informasi Belum Optimal

SERANG, (KB).- Prosedur penanganan informasi yang diterima sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Serang dinilai masih belum optimal atau belum sesuai prosedur. Salah satunya terkait informasi yang dikecualikan. “Jadi, ada sebagian informasi yang bisa disampaikan secara terbuka oleh OPD dan ada juga yang dikecualikan,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang, Hamsin , Rabu (28/3/2018).

Ia menuturkan, banyak OPD yang tidak mengetahui prosedur untuk informasi yang dikecualikan tersebut. Selain itu, informasi tidak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga masuk ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten. “Jadi, ada informasi tertentu yang tidak boleh dikonsumsi publik, ada juga yang tidak dapat disampaikan ke publik. Dari sini masih banyak OPD yang belum mengetahui prosedurnya seperti apa,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Tubagus Urip Henus mengatakan, informasi menjadi kebutuhan dasar manusia. Sehingga, perlu peran semua pihak untuk dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada publik. Salah satunya dengan menyelaraskan peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di Kota Serang bersama Komisi Informasi.

“Informasi publik merupakan kebutuhan yang tidak bisa dielakkan badan publik. Karena ini memberikan banyak manfaat dan keterbukaan kepada publik khususnya di Kota Serang,” ucapnya. Ia berharap, ke depan semua OPD yang ada di Kota Serang dapat segera menyusun daftar informasi publik dan standar operasional prosedur (SOP) sesuai daftar informasi publik (DIP), SOP pelayanan permohonan informasi publik, SOP konsekuensi, dan SOP sengketa.

Kepala Bidang Diseminasi dan Komunikasi Publik pada Diskominfo Kota Serang, Wiwi Laraswijayanti menjelaskan, saat ini Pemkot Serang sedang menyusun DIP yang akan menjadi acuan bagi OPD untuk memberikan informasi. Menurut dia, DIP tersebut nantinya akan menjadi peraturan di bawah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain DIP, dalam peraturan Wali Kota Serang akan diatur daftar informasi yang dikecualikan. (

Read More

PDAM TB Kota Tangerang Belajar Pelayanan Publik ke Aetra

PDAM TB Kota Tangerang dan PT Aetra menggelar Diskusi Pelayana Publik di Kantor PT Aetra Kabupaten Tangerang.

TANGERANG-PDAM TB Kota Tangerang dan PT Aetra menggelar Diskusi Pelayana Publik, bertempat di Kantor PT Aetra Kabupaten Tangerang. Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PDAM TB terhadap masyarakat Kota Tangerang.

Diskusi ini di ikuti oleh bagian yang terkait di bidangnya seperti Hubungan Pelanggan, Kehumasan, Pencatat Meter, Pengembangan dan Disdahil.

Mereka di bantu oleh para ahli yang mumpuni di bidang air bersih di lingkungan PT Aetra selaku pihak swasta yang berkompeten dalam mengelola air bersih.

Humas PDAM TB Kota Tangerang Ichsan Sodikin mengatakan, peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi pembiayaan.

"Artinya ketika pelayanan umum yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada pihak yang dilayani berjalan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau mekanisme atau prosedurnya tidak berbelit-belit, akan mengurangi biaya atau beban bagi pihak pemberi pelayanan dan juga penerima pelayanan," jelasnya, Jumat (29/3/2018).

Sementara instansi pemerintah dan BUMD terbagi ke dalam unit-unit pelayanan yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

"Ukuran keberhasilan pelayanan akan tergambar pada indeks kepuasan masyarakat yang diterima oleh para penerima pelayanan berdasarkan harapan dan kebutuhan mereka yang sebenarnya," jelas Ichsan.

Namun sebenarnya pelayanan publik dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau diserahkan kepada swasta apabila memang dipandang lebih efektif dan sepanjang mampu memberikan kepuasan maksimal kepada masyarakat selaku konsumen.

"Tapi kita ingin belajar langsung dengan Aetra sehingga bisa menerapkan pelayanan yang baik secara mandiri," papar Ichsan.

Read More

Waspada, Sarden Kalengan Bercacing Masih Dijual di Tangerang

TANGERANG-Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM RI menarik 27 merek ikan kalengan atau Sarden Makarel yang menunjukkan hasil pengujian positif mengandung parasit cacing.

Dari 27 merek yang diumumkan, 16 merupakan produk impor dan 11 merupakan produk dalam negeri.Berikut 27 merek sarden yang mengandung parasit cacing berdasar temuan BPOM.

1. ABC    MD 543909389002    Ikan Makarel Saus Tomat
    MD 543909390002    Ikan Makarel Saus Ekstra Pedas
    MD 543909391002    Ikan Makarel Saus Cabai
2. ABT    ML 543909001547    Ikan Makarel Saus Tomat
3. AYAM BRAND    ML 543909008251    Ikan Makarel Saus Tomat
    ML 543909015251    Ikan Makarel Goreng
    ML 543909024251    Ikan Makarel Saus Padang
4. BOTAN    MD 517113006021    Ikan Makarel Saus Tomat
    MD 543911013097    Ikan Makarel Saus Tomat
    MD 543913001464    Ikan Makarel Saus Tomat
    MD 543922019034    Ikan Makarel Saus Tomat
5. CIP    MD 543913017182    Ikan Makarel Saus Tomat
    MD 543913018182    Ikan Makarel Saus Ekstra Pedas
6. DONGWON    ML 543909458014    Ikan Makerel Larutan Garam
7. DR. FISH    MD 543913013160    Ikan Makarel Saus Tomat
8. FARMERJACK    ML 543929007175    Ikan Makarel Saus Tomat
9. FIESTA SEAFOOD    MD 543908031013    Ikan Makarel Saus Tomat
    MD 543908032013    Ikan Makarel Saus Cabai
    MD 543908033013    Ikan Makarel Saus Balado
10. GAGA    MD 543910055083    Ikan Makarel Saus Tomat Cabe
11. HOKI    ML 543909501660    Ikan Makarel Saus Cabai
12. HOSEN    ML 543909419060    Ikan Makarel Saus Cabai
13. IO    ML 543929070004    Ikan Makarel Saus Cabai
14. JOJO    ML 543909002987    Ikan Makarel Saus Cabai
15. KING'S FISHER    MD 543922014034    Ikan Makarel Saus Cabai
16. LSC    ML 543929033021    Ikan Makarel Saus Tomat
17. MAYA    MD 517113001021    Ikan Makarel Saus Tomat
      MD 543913006464    Ikan Makarel Saus Tomat
      MD 543913015464    Ikan Makarel Saus Cabai MD 543913049021    Ikan Makarel Saus Cabai
18. NAGO/NAGOS    ML 543929068004    Ikan Makarel Saus Tomat
      ML 543929068004    Ikan Makarel Saus Tomat
19. NARAYA    ML 543909311660    Ikan Makarel Saus Tomat
      ML 543909419060    Ikan Makarel Saus Tomat
20. PESCA    MD 517113040021    Ikan Makarel Saus Tomat
21. POH SUNG    ML 543929001006    Ikan Makarel Saus Tomat
22. PRONAS    MD 517122037021    Ikan Makerel Saus Pedas
      MD 543922010004    Ikan Makarel Saus Tomat
23. RANESA    MD 543911008097    Ikan Makarel Saus Tomat
      MD 543913009182    Ikan Makarel Saus Cabai
24. S&W    ML 543909094054    Ikan Makerel Larutan Garam
25. SEMPIO    ML 543909287014    Ikan Makerel Kaleng
      ML 543909294014    Ikan Makerel Larutan Garam
26. TLC    ML 543929002175    Ikan Makarel Saus Tomat
27. TSC    ML 543929003004    Ikan Makarel Saus Tomat

Hasil temuan 27 merek ini merupakan tindak lanjut penjelasan BPOM pada sepekan lalu tentang temuan cacing pada produk ikan makarel kemasan kaleng.

Beberapa merek produk sejenisnya pun masih di pasarkan di sejumlah retail yang ada di Kota Tangerang, Kamis (29/3/2018).

Seperti di Alfamart, Jalan Kisamaun Kota Tangerang, berbagai merek produk ikan makarel kaleng yang kerap menjadi sajian keluarga masih menghiasi minimarket ini.

"Masih ada. Tempatnya di samping," kata Efan Efe, kasir Alfamart MD 543913049021    Ikan Makarel Saus Cabai
18. NAGO/NAGOS    ML 543929068004    Ikan Makarel Saus Tomat
      ML 543929068004    Ikan Makarel Saus Tomat
19. NARAYA    ML 543909311660    Ikan Makarel Saus Tomat
      ML 543909419060    Ikan Makarel Saus Tomat
20. PESCA    MD 517113040021    Ikan Makarel Saus Tomat
21. POH SUNG    ML 543929001006    Ikan Makarel Saus Tomat
22. PRONAS    MD 517122037021    Ikan Makerel Saus Pedas
      MD 543922010004    Ikan Makarel Saus Tomat
23. RANESA    MD 543911008097    Ikan Makarel Saus Tomat
      MD 543913009182    Ikan Makarel Saus Cabai
24. S&W    ML 543909094054    Ikan Makerel Larutan Garam
25. SEMPIO    ML 543909287014    Ikan Makerel Kaleng
      ML 543909294014    Ikan Makerel Larutan Garam
26. TLC    ML 543929002175    Ikan Makarel Saus Tomat
27. TSC    ML 543929003004    Ikan Makarel Saus Tomat

Hasil temuan 27 merek ini merupakan tindak lanjut penjelasan BPOM pada sepekan lalu tentang temuan cacing pada produk ikan makarel kemasan kaleng.

Beberapa merek produk sejenisnya pun masih di pasarkan di sejumlah retail yang ada di Kota Tangerang, Kamis (29/3/2018).

Seperti di Alfamart, Jalan Kisamaun Kota Tangerang, berbagai merek produk ikan makarel kaleng yang kerap menjadi sajian keluarga masih menghiasi minimarket ini.

"Masih ada. Tempatnya di samping," kata Efan Efe, kasir Alfamart Kisama

Read More

Gubernur Banten : LKPD Ini Kewajiban Pemda Mempertanggungjawabkan Keuangan’

SERANG-Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2017 telah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rabu (28/3). Banten menjadi salah satu daerah yang tepat waktu dalam menyampaikan LKPD tersebut.
“Kita tepat waktu, sesuai undang-undang,” kata Gubernur Banten, Wahidin Halim, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Nandy Mulya S, dan Inspektur Kusmayadi, usai menyerahkan LKPD tahun 2017 di kantor BPK RI Perwakilan Banten, di Palima, Pabuaran, Kabupaten Serang. Ia berharap, hasil pemeriksaan LKPD 2017 tersebut tidak ditemukan adanya kerugian negara maupun maladministrasi.
“Semua yang berkaitan dengan catatan-catatan, administrasi, laporannya bagaimana. Ada uang yang dikorupsi apa enggak. Sudah ada standarnya. Tentu berharap jangan sampai ada kerugian-kerugian negara, jangan sampai maladministrasi. Saya percaya BPK jelas, tegas, dan transparan,” tukasnya.
Menurut mantan Walikota Tangerang in, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan tujuan pemprov. Tetapi sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan. “Kita serahkan ke BPK, tidak bisa kita bicara peluang, karena ini bukan main bola. Karena apa, WTP bukan tujuan, WTP itu bukan tujuan,” tegas WH.
Kepala BPK RI Perwakilan Banten, Thomas Ipoeng Anjar Wasita, mengapresiasi Pemprov Banten yang tepat waktu menyerahkan LKPD 2017. “Sesuai undang-undang memang tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, paling lambat pemerintah daerah menyerahkan. Berarti akhir Maret. Provinsi Banten ini berarti tepat waktu, karena menyampaikan di bulan Maret,” kata Ipoeng.
Kepala BPKAD Banten, Nandy Mulya S, mengatakan, auditor BPK mulai memeriksa LKPD pada Senin (2/4) mendatang. “Senin depan mulai pemeriksaan selama 2 bulan, April dan Mei. BPK akan melihat dari laporan dan langsung ke masing-masing OPD dicek,” ungkapnya.
Menurutnya, LKPD 2017 sudah disusun sesuai standar akuntansi pemerintah dan telah melalui penyempurnaan-penyempurnaan dalam penyajiannya. “Laporan secara akrual sudah terpenuhi semua. Kalau yang tidak bisa disajikan kita masukan ke catatan. LKPD ini sudah sesuai standar akuntansi pemerintah,” ujarnya.
Nandy mengakui masih ada catatan-catatan dalam penyusunan LKPD 2017, terutama terkait pelimpahan P3D dari SMA/SMK. “Misalnya berkaitan dengan aset tetap saja, itu ada kan yang sudah rusak berat. Tapi tetap kita catat, kita terima. Itu dimasukan di aset lainnya. Ke depan diproses untuk penghapusan. Jadi tidak bisa kita masukan ke aset tetap. Itu sudah kita sajikan semuanya lengkap,” katanya.

Read More

Ketua DPRD Cilegon Sambut Baik Kunjungan PWI Banten

Cilegon (KB)- Menindaklanjuti hasil rapat pleno PWI Provinsi Banten pada 19 Maret 2018 lalu, yang salah satunya memutuskan bahwa peringatan Hari Pers Nasional Tingkat Provinsi Banten 2018, akan digelar di Kota Cilegon pada Mei mendatang, Ketua PWI Provinsi Banten, Firdaus  didampingi, Ketua Dewan Kehormatan PWI Banten, H. Agus Sandjadirdja, Sekretaris PWI Banten, Cahyono Adi dan Plt Ketua PWI Cilegon, Rian Nopandara, melakukan silaturahmi ke Ketua DPRD Cilegon, H Faqih Usman.

Dalam pertemuan singkat tersebut, Ketua PWI Banten, Firdaus mengatakan bahwa, kunjungan yang dilakukan, selain membahas pelaksanaan peringatan HPN 2018 Tingakat Provinsi Banten di Kota Cilegon, juga merupakan bentuk sinergi terhadap kemajuan bersama Cilegon kedepan.

“Saya orang Cilegon. Dan saya berfikir apa yang dapat saya berikan untuk Cilegon. Minimal, jika HPN Banten dilaksanakan di Cilegon,  dapat membranding potensi Cilegon di kancah nasional,” ujar Firdaus.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon, H. Faqih Usman, menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan Ketua PWI Banten beserta jajaran ke DPRD Cilegon.

“Kami siap mendukung. Ini merupakan keuntungan PWI  Cilegon, ditunjuk sebagai tuan rumah. Kita siap dukung dan sufort, dan saya ucapkan terimakasih atas kunjungan Pak Firdaus beserta jajaran,” pungkasnya.

Read More

Perusahaan Ojek “Online” Sepakat Naikkan Tarif

Sejumlah pengemudi taksi daring (online) dari berbagai komunitas melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/3). Mereka menolak Permenhub No 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, menggelar rapat dengan pimpinan perusahaan aplikator transportasi online Go-Jek dan Grab di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (28/3). Seusai rapat, Moeldoko mengungkapkan perusahaan yang menaungi Go-Jek dan Grab sepakat menaikkan tarif per kilometer untuk dibayarkan kepada pengemudi.

“Aplikator itu intinya ingin juga menyejahterakan para driver-nya. Prinsipnya, mereka akan menyesuaikan (tarif per kilometer). Mereka siap untuk menaikkannya,” ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Rabu (28/3). Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, serta Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya, para pengemudi ojek online ini melakukan aksi unjuk rasa menuntut dinaikkannya tarif per kilometer, di depan Istana Presiden, Selasa (27/3). Mereka diterima Presiden Joko Widodo. Para pengemudi mengeluhkan perang tarif antar-aplikator. Perang tarif antar-perusahaan aplikasi tersebut dinilai telah mengorbankan kesejahteraan para pengendara ojek online.

Presiden Jokowi kemudian memerintahkan Menhub dan Menkoinfo menjadi penengah dalam persoalan ini. Saat ini, tarif per kilometer yang dibayarkan aplikator kepada pengendara ojek online adalah 1.600 rupiah. Moeldoko belum mengetahui berapa besaran kenaikannya. Sebab, hal itu adalah kewenangan perusahaan aplikator.

“Besaran kenaikan adalah hak perusahaan untuk menentukan. Kami tidak boleh menekan. Sebab, mereka juga punya perhitungan tersendiri untuk mengeluarkan seberapa per kilometernya,” ujar Moeldoko. Berdasarkan kesepakatan bersama, perusahaan aplikator segera mengalkulasi berapa kenaikan tarif untuk pengendara. Rencananya, keputusan tersebut akan diumumkan lagi pada Senin (2/4).

Wewenang Perusahaan

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengusulkan tarif yang harus dibayarkan perusahaan aplikasi transportasi online kepada pengendara ojek online 2.000 rupiah per kilometer. Usulan itu naik 400 rupiah dari yang berlaku saat ini, yakni 1.600 rupiah. Menurut Budi Karya, usul ini diajukan setelah mempelajari berbagai hal.

“Usulan kami 2.000 rupiah itu bersih yang dibayarkan ke pengendara ojek online ya, bukan dipotong menjadi 1.500 rupiah,” kata Budi Karya. Meski demikian, Budi menegaskan, hal itu sebatas usulan. Pemerintah pada dasarnya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan suatu perusahaan.

Di tempat yang sama, Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, mengatakan pihaknya siap berdiskusi dengan para driver ojek online terkait masalah tarif itu. “Kita akan siapkan forumnya, mohon nanti diberitahu saja orangnya,” kata Ridzki. Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga akan mengikuti arahan pemerintah.

“Pemerintah sudah niat baik tadi, meminta kita untuk bernegosiasi. Kita paham inti permasalahannya adalah pendapatan,” jelasnya. Meski begitu, ia meminta kepada pengemudi ojek online juga memahami bahwa terkait pendapatan itu unsurnya bukan hanya tarif. Tarif tersebut ada kaitannya dengan tiga unsur, yakni pengemudi, penumpang, dan perusahaan. “Jadi, kita harus perhatikan itu,” ucapnya. 

Read More

KPK Tahan Anggota DPR Fayakhun Andriadi

USAI DIPERIKSA - Anggota DPR, Fayakhun Andriadi mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/3). Fayakhun ditahan KPK sebagai tersangka kasus suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla yang berasal dari APBN-P tahun anggaran 2016

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fayakhun Andriadi, Rabu (28/3).

Politikus Golkar, yang menjadi tersangka kasus suap pembahasan dan pengesahan rencana pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla), langsung dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK, di belakang Gedung Merah Putih KPK, untuk memudahkan proses penyidikan selanjutnya.

“KPK menahan Fayakhun Andriadi untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu (28/3). KPK menetapkan Fayakhun sebagai tersangka kasus suap sejak 14 Februari 2018. Politikus Golkar yang menjadi anggota DPR periode 2014–2019 disangkakan menerima uang senilai 12 miliar rupiah dan 300 ribu dolar AS ketika masih menjabat sebagai anggota Komisi I DPR.

Fayakhun sendiri kini sudah pindah Komisi III dan bermitra dengan KPK. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat mengumumkan status tersangka Fayakhun beberapa waktu lalu menyebutkan, tim penyidik KPK menemukan sejumlah alat bukti atas keterlibatan Fayakhun. Bukti-bukti itu juga didukung sejumlah fakta dalam persidangan.

Seluruh alat bukti itu menunjukkan Fayakhun diduga memuluskan anggaran Bakamla. Alex mengatakan Fayakhun diduga menerima fee 1 persen atau 12 miliar rupiah dari total anggaran Bakamla 1,2 triliun rupiah.

Pemberian suap ini dilakukan secara bertahap empat kali dari tersangka Direktur Utama Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Dharmawansyah, melalui anak buahnya, Muhammad Adami Okta. Selain itu, ia diduga menerima 300 ribu dollar AS.

Read More

KPK Kembali Tahan 5 Anggota DPRD Kota Malang

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kem­bali menahan lima anggota DPRD Kota Malang 2014–2019 yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pembahasan APBD Perubah­an Pemkot Malang Tahun Ang­garan 2015. Mereka ditahan untuk 20 hari pertama di tiga rutan yang berbeda.

“Lima anggota DPRD Kota Malang yang ditahan itu adalah Salamet dan Mohan Katelu di Rutan Polres Jakarta Selatan, Su­prapto dan Wiwik Hendri Astuti di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK, dan HM Zainud­din di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK yang ber­lokasi di Pomdam Jaya Guntur,” kata Juru Bicara, KPK Febri Di­ansyah, di Jakarta, Rabu (28/3).

Komisi antirasuah itu kema­rin menjadwalkan memeriksa enam anggota DPRD Kota Ma­lang yang telah ditetapkan se­bagai tersangka. Namun, satu tersangka lagi yakni Sahrawi tidak memenuhi panggilan.

Sebelumnya, pada Selasa (27/3), KPK juga telah menahan Wali Kota Malang 2013–2018, Moch Anton, dan enam Ang­gota DPRD Kota Malang 2014–2019 dalam kasus yang sama.

Moch Anton ditahan di Ru­tan Cabang Guntur dan enam anggota DPRD ditahan di em­pat rutan yang berbeda. Pena­hanan dilakukan untuk 20 hari pertama.

Enam anggota DPRD Kota Malang yang ditahan yakni Heri Pudji Utami dan Ya’qud Ananda Gudban di Rutan Kelas IIA Jakarta Timur, Pondok Bambu, Abdul Rachman di Ru­tan Polres Jakarta Selatan, Hery Subianto dan Sukarno di Rutan Polres Jakarta Timur, serta Ra­hayu Sugiarti di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK.

Pada Agustus 2017, KPK te­lah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang, M Arief Wicaksono, dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB), Jarot Edy Sulistyono.

KPK pun mengumumkan kembali Moch Anton bersama 18 anggota DPRD Kota Malang 2014–2019 lainnya sebagai ter­sangka dalam pengembangan kasus suap tersebut pada Rabu (21/3).

Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, mencermati fakta persidan­gan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyidikan baru de­ngan 19 tersangka.

Moch Anton selaku Wali Kota Malang diduga memberi hadiah atau janji padahal ini bertentangan dalam jabatan­nya.

Read More

Meski Sampah Berserakan, Cisadane Dipakai Warga Cuci Pakaian

TANGERANG – Kota Tangerang, Provinsi Banten, termasuk salah satu wilayah yang dibentangi sungai Cisadane. Warga sekitar pun banyak memanfaatkan sungai tersebut untuk memancing dan mencuci pakaian.

Seperti di kawasan dekat Jembatan Merah, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Tangerang. Warga sekitar tampak asyik memancing dan mencuci pakaian.

Padahal, kondisi sungai Cisadane di kawasan tersebut tidak terlalu bersih. Pantauan Poskotanews.com di lokasi, masih ada sampah berserakan di pinggir sungai.

Namun, dikatakan Dina (42), warga Babakan Kota Tangerang yang tengah mencuci pakaian di sungai Cisadane mengatakan, ia sudah terbiasa mencuci pakaian di sungai tersebut.

“Sudah biasa, dari dulu, dari kecil.  Dulu ada getek di sini,” ucapnya kepada Poskotanews.com, Kamis (29/3/2018).

Dina sendiri tidak mempermasalahkan jika di sungai Cisadane masih ada sampah yang berserakan. Tapi, ia mengakui jika air di sungai Cisadane memang tidak sejernih dulu.

“Bersihan dulu, kalau dulu mah bisa dipakai buat cuci beras,” paparnya.

Dina melanjutkan, alasan dirinya memilih mencuci pakaian di sungai Cisadane bukan karena air di rumahnya tidak bagus, melainkan karena ia lebih nyaman saja.

“Kalau di sini enak, tidak usah dibilas lagi,” katanya.

Selain Dina, warga sekitar lainnya juga sering mencuci pakaian di sungai Cisadane. Hal tersebut sudah dianggap sebagai tradisi oleh warga sekitar.

“Memang sudah tradisi orang-orang sini gitu,” tandasnya.

Sekedar informasi, selain dijadikan tempat memancing dan mencuci pakaian, banyak warga sekitar yang melakukan aktivitas lainnya, seperti bermain layangan, duduk-duduk di bangku pinggir sungai Cisadane, dan berolahraga lari.

(cw6/sir)

Read More

Setnov Dituntut 16 Tahun Penjara, Denda Rp1 Miliar

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Setya Novanto (Setnov) dengan hukuman 16 tahun  penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider 6 bulan. Juga disuruh membayar kerugian negara sebesar 7 juta dolar Amerika Serikat.

Tuntutan itu dibacakan oleh JPU Komisi Pemberasan Korupsi (KPK) di sidang tuntutan Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/2018).

Kalau tidak bisa maka harta terdakwa akan disita. Jika harta Setnov, tidak mencukupi maka ditambah hukuman 3 tahun. Selain itu Setnov juga mendapat hukuman tambahan dengan tidak boleh menduduki jabatan publik, setelah lima tahun menjalaniu hukuman.
Setnov sebelumnya didakwa menyalahgunakan kewenangan selaku anggota DPR dalam proyek pengadaan KTP-el hingga menyebabkan kerugian negara Rp2,3 triliun.

Menurut jaksa, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu secara langsung atau tidak langsung mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek KTP-el tahun 2011-2013. Saat proyek itu berlangsung Setnov menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR.

Penyalahgunaan kewenangan itu dilakukan Setnov untuk menguntungkan diri sendiri sebesar 7,3 juta dolar AS dan ia pun menerima jam tangan merek Richard Mille seharga Rp1,3 miliar, serta memperkaya orang lain dan korporasi.

Oleh jaksa, Setnov didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1.

Ancaman hukuman dalam pasal tersebut minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup.

Read More

Bahaya, Kabel Listrik Putus Halangi Jalan di Cikokol

Tampak Kabel listrik terputus menggantung di tengah Jalan Perintis Kemerdekaan Cikokol, Kota Tangerang, Kamis (29/3/2018).

TANGERANG-Teramat membahayakan bagi pengguna jalan yang melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Cikokol, Kota Tangerang.

Pasalnya, kabel listrik yang melintang di kawasan jalan tersebut putus. Kabel yang putus itu pun menghalangi jalan, Kamis (29/3/2018).pada pukul 12.00 WIB, terlihat kabel yang putus itu menggantung dari atas hingga ke jalan raya.

Para pengguna jalan yang melintas pun mencoba menghindari kabel yang putus itu. Sesekali mereka yang melintas dengan cepat harus menabrak ujung kabel tersebut.Putusnya kabel itu berada tepat di seberang kantor PDAM TKR, Cikokol, Tangerang. Hingga berita ini diturunkan, kabel putus itu masih menjuntai. Dan belum ada petugas yang menanggapinya.

Read More

Demo, Pedagang Pulsa di Kota Tangerang Bakar 10 Ribu SIM Card

Para pemilik konter ponsel yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celuller Indonesia (KNCI) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Tangerang, sebagai bentuk penolakan terhadap PM Kominfo No 21 Tahun 2017 mengenai registrasi kartu perdana berbayar.

TANGERANG-Ratusan pedagang kartu perdana ponsel menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Tangerang, Jalan Satria Sudirman, Kota Tangerang, Rabu (28/3/2018).

Para pemilik konter ponsel yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celuller Indonesia (KNCI) ini mengadu nasibnya kepada DPRD Kota Tangerang.Dalam aksi tersebut mereka juga membakar 10.000 SIM Card (kartu perdana) dari berbagai operator seluler sebagai bentuk penolakannya terhadap Peraturan Menteri Kominfo No 21/2017 mengenai registrasi kartu perdana berbayar.Seperti diketahui, salah satu aturan dalam regulasi tersebut yakni membatasi registrasi kartu perdana yang bisa dilakukan oleh pengguna secara mandiri hanya terbatas sebanyak 3 kartu perdana pada setiap operator untuk 1 NIK.
Menurut Koordinator Aksi Aan Anwarudin, jika kebijakan tersebut terus menerus diterapkan, sebanyak 3.000 pedagang kartu perdana di Kota Tangerang terancam bangkrut.Yang kami tolak ini adalah kebijakan yang membatasi kartu perdana, kalau itu ditetapkan usaha kami sebagai pedagang pulsa akan mati," ujarnya di sela-sela aksi demonstrasi tersebut.

Aan menjelaskan, pemasukan para pedagang konter lebih signifikan keuntungannya melalui penjualan kartu perdana, sebab penjualan pulsa tidak mampu memberikan keuntungan dan menutupi operasional outlet.

"Pengguna tetap diperbolehkan memiliki lebih dari 3 kartu perdana, akan tetapi untuk aktivasi selanjutnya wajib datang ke gerai resmi operator. Tentu hal ini membawa dampak yang sangat merugikan bagi kami," jelas Aan.

Aksi ini pun sempat mengalami gesekan antara para pendemo dengan pihak kepolisian karena insiden pembakaran ribuan kartu perdana.

Aan menuturkan, jika aksi ini tak ditanggapi, maka pihaknya akan melakukan demonstrasi yang lebih lanjutan. "Kami akan maju terus ke presiden," paparnya.

Read More

Cekcok dengan Kekasih, Wanita Ini Nyaris Bunuh Diri di JPO Mall Bale Kota

Seorang wanita ingin melakukan aksi bunuh diri di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Mall Bale Kota Tangerang, Rabu (28/3/2018)

TANGERANG-Sepasang kekasih di Tangerang ini terlibat cekcok hingga sang perempuan nekat ingin mengakhiri hidupnya di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Mall Bale Kota Tangerang, Rabu (28/3/2018).

Saksi mata seorang Driver ojek online, Hendrik, 30, yang sedang mangkal di lokasi tersebut mengungkapkan, sepasang kekasih yang belum diketahui identitasnya itu terlihat saling beradu argumentasi.

Hendrik pun tak mengetahui detail mengenai penyebab keduanya cekcok. "Yang saya tahu dia berdua lagi berantem. Tiba-tiba dia (wanita) naik ke teralis (JPO) ini nih sudah ada setengah jam lamanya," kata Hendrik.Insiden yang terjadi sekitar pukul 11.30 WIB ini sempat membuat heboh masyarakat dan pengguna jalan yang melintas. Sebab, perempuan tersebut nekat ingin lompat dari JPO.

Rayuan permohonan pun dilakukan oleh sang pria untuk membujuk kekasihnya itu turun dari atas pagar JPO.

Sementara masyarakat yang berkumpul tak berbuat banyak. Mereka hanya melihat insiden ini dari bawah JPO.

"Terus cowoknya dan security sempat ngebujuk juga pas si cewek masih ada di teralis," ucap Hendrik.Berselang beberapa menit, sang wanita pun terbujuk hingga akhirnya ia turun dari atas besi JPO.

"Setelah dibujuk, wanitanya mau turun. Dia berdua juga langsung dibawa tapi sama mobil polisi," ungkap Hendrik.

Kapolsek Tangerang Kompol Ewo Samono ketika dimintai keterangannya, mengungkapkan bahwa dirinya tak mengetahui insiden ini meskipun sempat mendatangi tempat kejadian itu.

"Saya nggak ketemu sama yang mau bunuh diri. Tadi memang ada tapi sudah dibawa sama polisi. Nggak tahu polisi mana, tahu-tahu saya kesana sudah nggak ada," jelasnya.

Read More

Aroma Zaki Iskandar dari Calon Tunggal Tangerang Hingga Calon Mendagri

Ahmed Zaki Iskandar dekat dengan rakyat.

TANGERANG-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang saat ini kembali maju sebagai calon Bupati Tangerang pada 2018 tidak hanya dikenal di Tangerang atau Banten. Aroma Zaki juga sampai ke tingkat Nasional.

“Kalau cerita soal dia (Zaki) ya tidak jauh dari aroma kopi,  banyak cita rasa. Salah satunya responsif,” ujar Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, di kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (25/3/2018).
Karenanya, kata dia, PSI tidak ragu menyebut nama Zaki sebagai calon Menteri untuk membantu Presiden Jokowi sebagai salah satu kandidat  Mendagri.

“Ini usulan masyarakat, nanti kita publis ke sosial media,” ujarnya.

Meski Zaki merupakan politisi Golkar, PSI tak mempermasalahkan itu. Pada Pilkada Kabupaten Tangerang diketahui saat ini, putra dari Ismet Iskandar itu kembali maju pada Pilkada Kabupaten Tangerang 2018 menggandeng Mad Romli.Pemilihan Bupati Kabupaten Tangerang dipastikan hanya mengusung satu calon. Pasangan Ahmed Zaki Iskandar-Mad Romli satu-satunya yang mendaftar ke KPU Tangerang. Pasangan itu diusung 12 Parpol yaitu Golkar, PDIP, NasDem, Demokrat, Hanura, PKS, PPP, PKB, Gerindra, Perindo, PKPI, PAN, dan PBB.Hanura, PKS, PPP, PKB, Gerindra, Perindo, PKPI, PAN, dan PBB.

Zaki memang memiliki paradigm baru tentang pemerintahan dengan pendekatan lebih humanis. Setelah menjabat sebagai Bupati Tangerang dia mampu melakukan transformasi pembangunan. Tidak hanya melanjutkan, tetapi juga melakukan evolusi.  Harapan dan impian masy arakat akan tokoh muda Tangerang melenggang ke kancah Nasional bisa terwujud. Sementara itu, Zaki sendiri mengatakan, diera serba digital perti saat ini satu klik saja bisa merubah semua orang. Dia tidak ingin jumawa terhadap banyaknya dukungan kepada dirinya, termasuk dari sejumlah partai di Pilkada.

"Dari awal saya tidak berharap menjadi calon tunggal, tapi keputusan parpol terutama para mitra yang lain ini kan keputusan internal mereka kami enggak bisa mengintervensi," kata Zaki.

Zaki mengaku saat itu dia tak melamar ke semua parpol, salah satunya ke Gerindra. Menurutnya Gerindra saat itu memiliki calon tersendiri, tetapi di akhir waktu Gerindra memberi dukungan padanya.

"Saya paham itu, tapi saya dalam perjalanan enggak semua parpol saya daftar. Contohnya Gerindra itu juga saya terima surat dukungannya itu dua haria menjelang pembukaan pendaftaran," ujar Zaki.

Read More

Malaysia Airlines Bergabung ke Terminal 3 Soekarno-Hatta

TANGERANG-Kantor Cabang Utama Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyampaikan kepada calon penumpang maskapai  Malaysia Airlines untuk mengamati tiket, gate dan terminal keberangkatan. Karena pada Senin 9 April 2018 nanti, maskapai tersebut telah menjalankan operasionalnya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Executive General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, M Suriawan Wakan menjelaskan, untuk mendukung kelancaran operasional perpindahan di Terminal 3, PT Angkasa Pura II  telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk memberikan kenyamanan lebih kepada para pengguna jasa ketika melakukan kegiatan.

“Calon penumpang diharapkan untuk memperhatikan gate dan terminal keberangkatan pada tiket dan mengamati  signage  serta videotron,” terang M Suriawan Wakan, Selasa (27/03/2018).

Terminal 3 Soekarno-Hatta memang diproyeksikan menjadi bandara transit terbesar se-Asia Tenggara. Keberadaan Malaysia Airlines di Terminal 3, dapat menaikkan daya saing, serta branding airlines dalam industri penerbangan.

Sebab seperti diketahui PT Angkasa Pura II telah mampu berevolusi menjadi bandara digital dengan diawali Terminal 3.

Mulai dari tersedianya  e-parking, crowd management system, free wifi , self check-in (on progress), digital banner, e-kiosk wayfinding, body scanner, autogate imigrasi, trolley management system serta e-survey toilet. 
Era digital menuntut banyak pihak untuk segera tanggap dengan segala perubahan yang terjadi. PT Angkasa Pura II mampu bertransformasi, kami kini berharap para pengguna jasa dapat menikmati adanya peningkatan fasilitas di Terminal 3 ,”tutupnya.

Read More

Keluarga Tidak Mampu Disediakan Rusun Sewa Berfunitur

Bangunan Rusunawa yang ada di Serua, Ciputat.

TANGERANG-Pemerintah menyiapkan 64 unit rumah susun sewa berfunitur ditujukan bagi keluarga tidak mampu di Kota Tangsel dijadwalkan dapat difungsikan akhir tahun 2017.

"Rencananya memang akhir tahun 2018. Bangunan dan fasilitasnya sudah, cuma bangunan ini kan ada fasilitas mebel, itu baru ada di APBN-nya tahun ini," kata Carsono Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangerang Selatan.

Adapun sarana prasarana yang diberikan di Rusunawa ini adalah mushola, kantor pengelola dan ruang bersama di lantai dasar.

Sementara beberapa sarana prasarana yang belum diadakan seperti taman, balai warga, lapangan olahraga dan parkir akan dianggarkan di tahun 2019. "Soalnya kalau yang sarana prasarana luar gedung itu kewenangan Pemkot," kata dia.

Terpisah Plt Disperkimta Uus Kusnadi menjelaskan jika sebelumnya Tangsel sudah memiliki rusunawa di lokasi yang sama. Namun dibandingkan sebelumnya, rusunawa yang rencananya akan segera diresmikan ini memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Serta luas yang lebih lebar.

"Tapi kalau persyaratan tetap sama. Yakni pasangan menikah, memiliki KK dan KTP Tangsel. Kemudian berpengasilan di bawah UMR namun tetap serta tidak memiliki rumah," ujar Uus saat dikonfirmasi.

Untuk biaya sewa masih mengikuti perda retribusi yang lama. Kisarannya Rp200-300 ribu. "Ketentuannya, paling lama menempati rumah tersebut selama tiga tahun. Lebih dari tiga tahun tidak boleh," ujarnya.

Dia juga menambahkan jika tahun 2019 mendatang Pemkot akan membangun Rusunawa di daerah Serpong khusus untuk ASN Kota Tangsel yang belum memiliki rumah atau tempat tinggal.

Read More

Harga Baja Diperkirakan Tetap Membaik Di 2018

Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

CILEGON-Manajemen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk memperkirakan membaiknya harga baja masih berlanjut di tahun 2018  terutama untuk Hot Rolled Coil (HRC) berada dalam kisaran 468 sampai 700 dolar AS per ton.

"Membaiknya harga baja internasional telah memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan di tahun 2017. Diperkirakan  kondisi demikian masih akan berlanjut di 2018," kata Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Mas Wigrantoro Roes Setiyadi di Hotel Royal Krakatau, Kota Cilegon, Banten, Selasa.

Menurut Mas Wigrantoro, kebijakan pemerintah Tiongkok sebagai produsen baja terbesar dunia untuk mengurangi pabrik yang tidak ramah lingkungan, telah membuat harga baja dunia yang sempat jatuh kembali normal, bahkan mengalami kenaikan.Belajar dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, Mas Wigrantoro telah meminta  kepada pemerintah untuk tetap mewaspadai dan memantau praktek dagang tidak "fair" terhadap produk baja asal Tiongkok ke depannya.

Disisi lain perlunya memperbanyak ikatan perjanjian jangka panjang dengan konsumen (long term supply agreement/ LTSA) agar tidak rentan apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan harga, kata Mas Wigrantoro.

Lebih jauh Direktur Pemasaran PT Krakatau Steel, Purwono Widodo menambahkan, pengenaan bea masuk baja dan aluminium oleh AS dikhawatirkan akan membuat Tiongkok melempar produk bajanya terutama baja paduan ke Asia termasuk Indonesia.

"Kondisi demikian akan membuat baja paduan asal Tiongkok yang memang tidak kena bea masuk akan membanjiri pasar Indonesia, praktek tidak fair ini yang harus diantisipasi," kata dia.

Purwono berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan dengan menegakan peraturan terkait peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Sedangkan Direktur Keuangan PT Krakatau Steel, Tambok P. Setyawati S mengatakan, dengan naiknya harga baja tersebut membuat pendapatan perusahaan naik 7,76 persen di tahun 2017 menjadi 1,5 miliar dolar AS, sehingga membuat laba operasi ikut naik 10 kali lipat lebih menjadi 50,74 juta dolar AS dari tahun sebelumnya 4,4 juta dolar AS.

Kondisi demikian membuat rugi bersih perusahaan terus membaik kalau di tahun 2015 masih 320 juta dolar AS, di 2016 171 juta dolar AS, maka di 2017 tinggal 81,7 juta dolar AS, kami optimistis di 2018 kinerja keuangan semakin membaik seiring dengan membaik harga baja dan efisiensi yang dijalankan perusahaan, jelas Tambok.

Mas Wigrantoro menambahkan progress fisik pembangunan pabrik baja canai panas (hot strip mill) 2 telah mencapai 58 persen lebih per akhir Februari 2018, dengan beroperasinya pabrik ini yang dijadwalkan triwulan 2019 akan menambah kapasitas produksi HRC 1,5 juta ton per tahun.

Dengan rampungnya pabrik ini juga akan membuat PT Krakatau Steel dapat meningkatkan kapasitas produksi HRC disamping menghemat penggunaan bahan baku sampai dengan 50 dolar AS per ton.

Terkait dengan pengembangan usaha, Mas Wigrantoro juga menyampaikan rencana IPO PT Krakatau Bandar Samudra, rencana perluasan Rumah Sakit Krakatau Medika, dan perluasan Hotel Royal Krakatau, serta tahap perampungan jalur pipa Cipasauran yang diharapkan meningkatkan kapasitas PT Krakatau Tirta Industri dalam memasok kebutuhan air bersih sebesar 600 liter per detik.

Read More

Pemkot Tangerang Siapkan Jambore Sepeda Nasional

 

TANGERANG-Sekretaris Daerah Kota Tangerang mengajak para komunitas sepeda yang ada untuk bersama-sama dengan pemerintah menggelar gelaran jambore sepeda.

"Kita buat jambore yang levelnya kalau tidak nasional, ya level internasional. Karena kegiatan jambore dengan level nasional maupun internasional sangat sejalan dengan salah satu moto Kota Tangerang yaitu visitable city," katanya di Tangerang Senin.Diharapkan, dengan adanya kegiatan level nasional dan Internasional maka akan menambah jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Tangerang.

Sebelumnya, Kota Tangerang menjadi tempat persinggahan rombongan pesepeda ontel Kirab IVCA 2018 yang memulai perjalanan dari Anyer Banten dan berakhir di Sanur Bali dengan jarak tempuh sejauh 1.500 KM.

Dirinya juga mengharapkan dengan singgahnya para peserta konvoi tersebut, bisa membangkitkan kembali gairah komunitas sepeda yang ada di kota Tangerang untuk dapat kembali membuat kegiatan positif yang bisa mengangkat nama kota Tangerang.

"Di kota Tangerang sebenarnya banyak komunitas sepeda baik itu ontel ataupun sepeda lainnya, tapi belum ada event yang bisa merangkul itu semua," katanya.

Sementara itu, Irmano, ketua pelaksana kirab IVCA 2018 mengungkapkan dirinya beserta rombongan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada segenap jajaran yang ada di kota Tangerang atas sambutan yang diterimanya beserta rombongan saat memasuki wilayah kota Tangerang.

"Luar biasa sambutannya kepada kami, bahkan kami sempat terharu dan meneteskan air mata karena begitu pedulinya kepada kami. Terima kasih juga atas kepolisian dan TNI atas pendampingan yang diberikan," ujarnya.

Untuk diketahui, rombongan kirab IVCA 2018 diikuti sebanyak 10 goweser sebagai tim inti dan akan menempuh perjalanann sejauh 1500 KM menuju Sanur, Bali dengan lama perjalanan mulai tanggal 24 Maret - 12 April 2018.

Untuk selanjutnya mengikuti 38th International Bali - Indonesia Congress & Rally IVCA 2018 yang diselenggarakan pada tanghal 14 -15 april 2018 di Bali.
 

Read More

Pemkot-Kejari Tangerang Selatan Jalin Kerja Sama

Proses penandatanganan MOU Pemkot Tangsel bersama Kajari Tangsel di Puspemkot

TANGERANG-Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan mengenai bidang perdata dan tata usaha.

"Melalui nota persepahaman (MoU) ini, kami diberitahu ada beberapa bidang yang harus kami pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan. Yang tentunya berkaitan dengan perdata dan tata usaha," kata Kepala Kajari Tangerang Selatan Bima Suprayoga usai menandatangani MOU dengan Pemkot Tangsel di Puspemkot, Ciputat, Tangsel, Senin.

Menurut Bima, MOU juga berisi mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh Kejari akan sesuai dengan ketentuan. Bagaimana hukumnya yang berlaku akan dikerjakan oleh Kejari.

Tidak hanya soal tindakan, Kejari juga bertugas memberikan saran terkait dengan kebijakan yang akan dibuat oleh Pemkot atau pejabat daerah.

"Tidak hanya hanya ada masalah hukum. Kami juga bisa memberikan pendapat dan sarang yang bisa menjadi sebuah bentuk dukungan terhadap Pemkot dalam membuat sebuah kebijakan," ujarnya.

Sementara Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengaku kerja sama dengan Kejari ini akan membantu Pemkot terlebih soal pengurusan hukum perdata dan tata usaha.

"Saat ini kami berusaha bersinergi agar masyarakat dan media tahu kalau sekarang ada Kejari di Tangsel. Karena itu untuk memfasilitasi mereka agar kinerjanya meningkat, Pemkot akan membangun gedung Kejari tahun ini," kata Airin.

Menurutnya MOU ini menjadi payung hukum antara Pemkot dan Kejari dalam menertibkan dan mendukung proses pembangunan daerah yang intens dilakukan. Apalagi masih ada beberapa kasus perdata dan tata usaha yang belum selesai sejak Tangsel berdiri.

"Contohnya pengelolaan pasar. Kemarin kami lakukan pengembangan. Dengan adanya Kaeari ini sangat membantu. Banyak pokoknya," kata dia.

Dia juga menjelaskan manfaat yang dapat diterima oleh Pemkot dengan adanya MOU ini, misalnya gugatan mengenai aset kemudian dituntut sampai ke Mahkamah Agung. "Oleh karenannya akan ada banyak aset yang akan diselamatkan," ujar Airin.

Read More

Praktisi Pendidikan Diajak Kembangkan Jiwa Enterpreneurship

TANGERANG- Pjs Wali Kota Tangerang M. Yusuf mendorong para Praktisi Pendidikan Islam untuk bisa memiliki jiwa entrepreneurship, terutama dalam mengembangkan pola pendidikan islam di kalangan umat.

"Kemandirian menjadi hal penting untuk bisa bersaing di era global," ujar Pjs Wali Kota saat memberikan arahan pada acara yang diikuti oleh 1200 peserta yang berasal dari 250 Taman Kanak-kanak Al quran (TKQ) dan Taman Pendidikan Al quran (TPQ) se-kota Tangerang tersebut.

Untuk itu, Pjs Wali Kota berharap para pengelola dan pelaku pendidikan Islam bisa menggali jiwa entrepreneurship dari para santri maupun pengurus sehingga lembaga pendidikan islam bisa meningkatkan kualitasnya.Di luar sana banyak lembaga yang siap menyalurkan bantuan untuk mendanai kegiatan seperti ini, untuk itu kitanya juga kudu lebih peka dan membuka diri agar bisa bekerjasama dengan mereka. Sehingga timbul kemandirian dari kita untuk bersaing dengan lembaga pendidikan lain," imbuhnya.

Pjs Wali Kota juga berharap dari kegiatan Gelar Aneka Lomba Islami tersebut muncul generasi yang mempunyai mental juara yang siap bersaing dan berkompetisi secara terbuka.

"Inikan lomba bentuknya, jadi kita sendiri juga harus siap berkompetisi. Karena kalau kita ini mau mencapai sesuatu juga harus siap dengan berkompetisi. Oleh karena itu melalui ajang ini saya berharap muncul generasi yang bermental juara yang didukung semangat kemandirian yang tinggi," katanya.

Sebagai informasi, Gelar Aneka Lomba Islami tersebut diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama kota Tangerang dan akan diisi dengan berbagai lomba antara lain Mewarnai, Fashion Show Busana Islam, Hafalan Surat Pendek, Pildacil, Murotal dan Hafalan Doa Harian.

Read More

Jalan Soekarno-Hatta Lebak Rusak Parah, Diduga Disebabkan Truk Overtonase

RANGKASBITUNG – Ruas Jalan Soekarno-Hatta yang berada di perempatan Sumur Buang, Desa Kadu Agung Tengah, Kecamatan Cibadak, rusak parah.

Kondisi jalan itu bergelombang dan dipenuhi lubang. Diduga disebabkan oleh truk bermuatan pasir basah dan truk overtonase yang kerap melintas. “Jalan Soekarno-Hatta di perempatan Sumur Buang tak ubahnya seperti kubangan kerbau bila hujan turun. Kondisi itu jelas sangat mengganggu pengguna jalan,” kata Agus, warga Kecamatan Cibadak, kemarin.

Menurutnya, selain karena kerap dilintasi truk bermuatan pasir basah, kerusakan ruas jalan itu juga karena teknis perbaikan yang kurang optimal. “Ya, setiap harinya puluhan truk pasir basah melebihi tonase hilir mudik mengangkut pasir, tanpa ada yang menindak. Karena itu, kami minta dinas terkait untuk melakukan penindakan terhadap truk pasir basah melebihi tonase tersebut,” ujarnya.

Agus berharap, Pemkab Lebak mengambil tindakan tegas dengan melaksanakan penertiban kendaraan yang memuat pasir basah dan overtonase seperti beberapa waktu lalu.

“Tentunya jika ini tak segera ditindak, jalan akan semakin rusak parah. Sudah lama saya kira Pemkab tak melakukan penertiban truk pasir basah,” katanya.

Dihubungi melalui telepon seluler, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak Wawan Kuswanto mengatakan, status Jalan Soekarno-Hatta adalah jalan nasional. Jadi, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan ruas jalan tersebut.

Ia mengakui, salah satu penyebab rusaknya jalan tersebut akibat kerap dilalui truk angkutan pasir basah. “Itu menjadi kewenangan nasional. Kita hanya sebatas mengusulkan saja,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Lebak Yogi Rohmat meminta Pemkab Lebak melalui dinas terkait untuk kembali melakukan razia terhadap truk pasir basah overtonase. Sebab, akhir-akhir ini truk pasir basah overtonase bebas hilir mudik di jalan. “Parahnya, kini tidak lagi truk mengangkut pasir basah melebihi tonase di malam hari, tapi siang hari juga mereka mengangkutnya. Akibat mengangkut pasir basah melebihi tonase, tidak sedikit truk pasir mogok saat menanjak di tanjakan Cibeureum, Kalanganyar,” kata Yogi.

Read More

Jalan Poros Desa Rusak Parah, Warga Tunjungteja Tanami Pohon Pisang

TUNJUNGTEJA – Warga Desa Bojong Catang, Kecamatan Tunjungteja menanam pohon pisang di tengah Jalan Malanggah-Bojong Catang, Minggu (25/3). Aksi tersebut dipicu luapan kekesalan lantaran kondisi jalan rusak parah.

Pantauan Radar Banten, Minggu (25/3), sepanjang jalan Malanggah-Bojong Catang rusak parah. Jalan poros desa itu berlubang dan tergenang air hujan. Sejumlah warga pun beramai-ramai menancapkan pohon pisang di jalan berlubang yang kondisinya paling parah.

Koordinator aksi Aldi Elsaumadona mengatakan, aksi warga dipicu melihat kondisi jalan yang dinilai sudah tidak laik. Jalan sulit dilewati kendaraan lantaran kondisinya yang rusak parah. “Sudah sepuluh tahun tidak dibangun,” keluh Aldi.

Diungkapkan Aldi, jalan merupakan akses satu-satunya masyarakat menuju beberapa desa. Olah karena itu, Aldi pun meminta pemerintah setempat segera memperbaiki jalan sebelum menimbulkan korban. “Jalan ini poros ekonominya masyarakat,” tegasnya.

Menurut Aldi, jalan statusnya poros desa yang merupakan kewenangan pemerintah desa. Aldi mengaku, pihaknya sudah sering meminta pemerintah desa segera melakukan perbaikan jalan. “Ini jalan desa, penghubung antara Desa Malanggah dan Desa Bojong Catang,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Camat Tunjungteja Tarkul Wasit mengaku, pihaknya sudah mengajukan proposal pembangunan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait jalan tersebut. “Sudah diajukan, sudah masuk paripurna (sidang paripurna DPRD Kabupaten Serang-red) juga,” tegasnya.

Tarkul tidak menampik jika kondisi jalan rusak parah. Hal itu lantaran kontur jalan yang sudah tergerus air hujan. Tarkul mengaku, belum bisa memastikan rencana perbaikan jalan. “Kita terus berkomunikasi dengan Dinas PUPR. Saya juga sudah minta ke desa untuk diurug dulu sementara,” katanya. “Saya juga sudah meminta kepada masyarakat untuk sabar. Saya juga berharap segera dibangun,” harapnya.

Read More

Hapus Tarif Pengesahan STNK, Ini Kata Samsat Cilegon

CILEGON – Terhitung sejak tanggal 14 Maret 2018 lalu, UPT Samsat Bapenda Cilegon Provinsi Banten sudah menghapuskan beban biaya pengesahan STNK tahunan dan lima tahunan. Langkah tersebut menyusul pembatalan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri oleh Mahkamah Agung (MA).

Namun demikian, Kepala UPT Samsat Bapenda Cilegon Provinsi Banten, Raden Berly Rizky mengungkapkan hal tersebut tidak serta merta menggugurkan pelaksanaan pasal 70 ayat 2 juncto pasal 288 ayat 1 yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Jadi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK itu akan dipidana dengan kurungan paling lama dua bulan dan denda paling besar Rp500 ribu. Karena yang dibatalkan MA itu hanya terkait tarif pengesahan STNK saja. Jadi kami satu visi dengan Satlantas Polres Cilegon, mengimbau masyarakat untuk tetap melakukan pengesahan STNK tahunan dengan cara membayar pajak tepat waktu,” ujarnya saat ditemui di sela razia kelengkapan surat kendaraan di kawasan Bonakarta, Senin (26/3/2018).

Sebelumnya diketahui, untuk biaya pengesahan STNK tahunan, pemilik kendaraan roda dua (R2) dikenakan biaya Rp25 ribu, dan roda empat (R4) senilai Rp50 ribu. Sedangkan untuk pengesahan STNK lima tahunan, R2 dikenakan Rp100 ribu dan R4 Rp200 ribu.

Dengan melibatkan Satlantas Polres Cilegon dan Dinas Perhubungan, kata dia, giat operasi sejenis dinilai cukup efektif dalam peningkatan pendapatan daerah. Dalam razia saat itu saja, lewat mobil Samsat Keliling yang disiagakan, pihaknya berhasil membukukan pendapatan pajak kendaraan sekira Rp25,7 juta dari 20 unit R2 dan 12 unit R4 yang terjaring razia.

“Kendaraan yang ditilang itu umumnya kecenderungan akan langsung membayar pajaknya, tidak hanya membayar denda saja. Jadi razia ini efektifitas sangat baik dan sekaligus memberikan efek jera kepada pengendara,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kaur Binops Satlantas Polres Cilegon Iptu Benny Galingging mengatakan perilaku pengendara yang tidak melengkapi diri dengan surat-surat kendaraan saat berkendara masih didapatkan dalam setiap operasi.

“Ya masih ada saja yang ngga bawa STNK, SIM dan itu kami tilang. Makanya terus kami imbau, termasuk dalam operasi perbantuan saat ini, kita libatkan 10 orang personel,” ucapnya.

Read More