Festival Pencak Silat Tradisional, Pencak Silat Dapat Perkuat Karakter Anak

SERANG, (KB).- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengapresiasi seluruh peguron yang membantu memperkuat karakter anak di Kabupaten Serang.

Hal itu disampaikan Tatu dalam sambutannya sebelum membuka Gebyar Festival Pencak Silat Tradisional di Pantai Florida Kampung Ciparaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka.

Tatu menjelaskan, peguron bukan hanya mengajarkan jago beladiri, namun juga membentuk karakter disiplin dan keimanan.

“Pastinya sebelum berlatih ditanya sudah salat dan ngaji belum,” ujarnya.

Dia juga berkomitmen, melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan mendorong keberadaan peguron untuk melestarikan seni pencak silat.

“Dengan lomba ini sikap sportif perlu ditanamkan sejak dini. Jadi, kalah atau menang mereka harus mengakui,” katanya.

Dia menilai, ajang festival sebagai ajang silaturahmi antar padepokan.

“Bisa juga sebagai evaluasi selama latihan yang sudah dilakukan,” tuturnya.

Tatu juga berpesan agar peguron mendidik anak Kabupaten Serang menjadi atlet tingkat nasional hingga internasional.

“Di bawah pengawasan peguron, saya percaya anak-anak tidak akan terbawa arus negatif,” ucapnya.

Selain itu, ia berharap kegiatan tersebut berdampak pada peningkatan perekonomian dan menjadi daya tarik wisatawan di Cinangka dan Anyer. Alasannya, tingkat kunjungan wisawatan masih belum pulih, setelah bencana tsunami pada akhir tahun 2018 lalu.

“Semoga dengan kegiatan ini bisa menjadi daya tarik wisatawan, baik dari kecamatan lain atau daerah lain di Provinsi Banten,” katanya.

Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang Asep Nugraha, pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Serang, dan ribuan peserta festival pencak silat.

Ketua Pelaksana Gebyar Festival Pencak Silat Tradisional Zona Serang Barat Isa Sarmani, mengapresiasi dukungan Pemkab Serang dengan bisa terselenggaranya festival.

“Pada intinya kami mengucapkan terima kasih khususnya Ibu Bupati Serang karena selalu mendukung keberadaan peguron dalam melestarikan pencak silat,” ujarnya.

Read More

Atasi Banjir, Ciwandan Butuh ”Water Long System”

 

Banjir mengenangi Jalan Raya Anyer di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, Rabu (29/1/2020).*

CILEGON, (KB).- Camat Ciwandan Agus Ariadi, mengatakan untuk mengantisipasi banjir di Ciwandan dibutuhkan “Water Long System” (WLS).

”Ini (wilayah banjir) adalah jalur negara dan kami memohon Pemprov Banten membuat Long Water System (LWS). Pembuatannya seperti drainase panjang di pinggir jalan negara dengan skala besar” kata Agus kepada Kabar Banten,Kamis (30/01/2020).

Dia menutur, salah satu contoh pembuatan LWS dengan kedalaman 2,5 meter kemudian lebarnya 2 meter sepanjang jalan mulai perempatan Krakatau Bandar Samudera (KBS) dengan daerah Samangraya dan Warnasari apalagi di lingkungan industry Krakatau Steel (KS).

Pembuatan LWS, kata dia, pernah dibicarakan, akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada realisasinya.

“Untuk antisipasi banjir sangat bagus sekali, nanti diujung KBS dengan ujung tanah KS yang dibangun LWS itu dikasih pompa, sehingga jika ada titik-titik banjir yang tidak tertampung akan dibuang melalui pompa dan bisa disalurkan ke kanal,” ujarnya.

Kemudian, di beberapa titik dibuatkan sodetan yang mengarah ke laut. Ia menuturkn, pihak industry terutama PT KS harus memberikan ruang untuk jalur air ke arah laut.

Untuk itu, pihaknya berharap pembuatan LWS dapat didukung oleh industry PT KS, mengingat program tersebut diperuntukan jalan nasional, sementara tanahnya memang milik BUMN.

“Beberapa persoalan yang menimbulkan banjir selain curah hujan yang cukup tinggi dan drainase yang sempit di area PT KAI menjadi salah satu penyebab banjir yang melanda di 4 Kelurahan di Kecamatan Ciwandan. Jadi, salah satu pencegahannya adalah pembuatan LWS tadi,” tuturnya.

Dari 4 Kelurahan yang mengalami banjir, kata Agus, dampak yang paling parah adalah Lingkungan Penauan Kelurahan Kubangsari. Dimana, puluhan KK sempat mengungsi beberapa jam ke masjid yang ada disekitar daerah tersebut.

“Kami bersama Pak Danramil, Kapolsek langsung meninjau ke lokasi tersebut dan memberikan bantuan. Selain di Lingkungan Penauan Kelurahan Kubangsari,banjir dengan ketinggian 100 CM juga terjadi di Kelurahan Kepuh. Dimana puluhan rumah terendam akibat air yang mengalir dari atas ke dataran rendah,” ucapnya.

Sementara itu Kabid Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon Afuh Mafruh mengatakan, banjir yang sempat surut pada pukul 19.00 WIB, sempat naik lagi karena intensitas hujan yang tinggi.

Berdasarkan data sementara yang diperoleh hasil evaluasi, kata dia, ratusan rumah terendam dari 4 kelurahan di Kecamatan Ciwandan.

Jumlah Rumah Warga yang terendam diantaranya di Kelurahan Kubangsari 160 rumah, di Kelurahan Kepuh 14 rumah, di Kelurahan Tegal ratu hanya akses jalan nasional yang terendam. Sementara di Kelurahan Warnasari data belum masuk. Jumlah tersebut, kata dia, bisa berubah karena tim masih melakukan pendataan

Read More

Sejahtera Antara Jauh Panggang Dari Api "kemiskinan Yang Semangkin Jadi"

 

SAMPAI sekarang, kemiskinan itu tidak pernah lari dari Indonesia. Hanya beranjak. Benar adanya bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia sudah berada pada angka satu digit, 9,41% dari total jumlah penduduk.

Namun, lonceng peringatan berbunyi lantang dari Bank Dunia bahwa 115 juta penduduk Indonesia berada pada kategori menjelang kelas menengah. Mereka belum masuk pada kategori kelas menengah yang jumlahnya sekitar 52 juta jiwa atau 20% dari populasi Indonesia.

Memang mereka punya potensi untuk naik kelas, tetapi juga justru bisa turun kelas kembali ke dalam kemiskinan. Hampir separuh penduduk Indonesia itu rentan kembali miskin saat mengalami turbulensi ekonomi, rawan terpuruk hanya karena faktor seperti gejolak harga pangan atau sakit panjang.

Menjadi keniscayaan bagi pemerintah untuk membangun pagar agar 115 juta orang yang berada di tubir garis ketidakmampuan itu tidak kembali terpuruk. Pemerintah harus menyadari bahwa kategori tersebut juga perlu mendapat kebijakan dan program afirmatif.

Karena itulah, butuh kebijakan yang tak sekadar fokus pada perlindungan sosial yang bersifat sementara, tetapi juga kebijakan yang bersifat pemberdayaan, berupa pemberian insentif yang memadai. Berikanlah pancing dan kail alih-alih menyodorkan ikan.

Apalagi pemerintahan ini punya modal kuat, yakni paradigma ekonomi yang berpihak pada program pemerataan pembangunan. Artinya, tak hanya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, hal itu juga bisa membantu dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Dengan demikian, mereka yang masih rentan ini tetap harus mendapat prioritas bantuan pendidikan meskipun tak lagi berhak memperoleh bantuan pangan nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Begitu juga dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Pasalnya, sampai sekarang produktivitas bangsa kita masih cukup rendah. Padahal, produktivitas yang tinggi akan memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat sehingga angka kemiskinan akan makin mudah diminimalkan.

Peningkatan produktivitas lewat pemberdayaan sumber daya manusia inilah yang mampu memutus kemiskinan itu sendiri, bukan sebaliknya, melahirkan generasi miskin kembali.

Selain itu, peningkatan kondisi ekonomi penduduk kelas ini juga akan mengerek pertumbuhan ekonomi bangsa karena mereka merupakan sumber dari hampir setengah total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Pada tahap selanjutnya, tentu ketersediaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja tidak cukup hanya dari anggaran pemerintah, tetapi juga harus dari investasi. Di situlah substansi peringatan dari Bank Dunia bahwa di tengah masih berlanjutnya kelesuan ekonomi global, tidak mudah untuk menciptakan lapangan kerja.

Karena itu, upaya pemerintah untuk mempermudah kesempatan berusaha lewat rencana pembahasan omnibus law patut didukung, antara lain kebijakan untuk memangkas perizinan sehingga investasi lebih gampang mengalir, industri yang kuat, dan mendorong partisipasi UMKM.

Hal itu mendorong masyarakat untuk meraih kondisi ekonomi yang benar-benar kuat, tidak rapuh. Masyarakat yang benar-benar mampu mengentaskan diri berkat kemandirian ekonomi, bukan dientaskan bantuan-bantuan sosial yang bersifat sementara.

Read More

KPU Mesti Selesaikan Perangkat dan Sistem “E-Rekap”

Untuk bisa menyuseskan pemilihan dengan baik dan efisien, masyarakat harus membantu proses persiapan penerapan rekapitulasi elektronik.

JAKARTA - Komisi Pemilih­an Umum (KPU) mesti segera menyelesaikan perangkat dan sistem rekapitulasi elektro­nik (e-Rekap) pada April 2020 yang sedang dipersiapkan saat ini. Target tersebut diperlukan mengingat pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan diselenggarakan.

“KPU perlu melakukan pe­latihan dan persiapan hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS),” kata anggota Ko­misi II DPR, Mardani Ali Sera, di Jakarta, Kamis (30/1).

Target tersebut perlu di­persiapkan, termasuk teknologi yang teraudit dan sudah meng­alami uji publik. Semua sudah harus tuntas. Komisi II DPR belum mendapat laporan leng­kap terkait persiapan e-Rekap. Walau demikian, dia optimistis KPU dapat menyelesaikan per­siapan penarapan e-Rekap. Ma­sih ada waktu bagi KPU untuk menyiapkan semuanya.

Mardani menilai penerapan e-Rekap menjadi inovasi yang memudahkan penyelenggara pemilu dalam proses reka­pitulasi suara. Namun, yang perlu diantisipasi KPU yaitu memastikan payung hukum sebagai landasan penerapan e-Rekap sudah kokoh. Kemudian, teknologi sebagai penunjang e-Rekap sudah teraudit dan te­lah melalui uji publik. Niat baik harus diikuti sistem dan pelak­sanaan yang rapi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta berharap e-Rekap di­lakukan sebagai dampingan dari rekapitulasi manual. “Ka­lau ternyata e-Rekap dampin­gan ini bagus maka mungkin sebelum 2024 itu sudah ada progres,” ucapnya.

Belum Maksimal

Menurut Suminta, dari sisi persiapan, KPU belum mak­simal untuk menerapkan e-Rekap. Mulai dari hal teknis, KPU tidak memiliki rancang bangun yang cukup jelas di hadapan publik memgenai sis­tem e-Rekap.

“Katanya, e-Rekap menjadi proyek percontohan, padahal itu berbeda dengan rintisan. Proyek percontohan itu seper­ti sebuah riset atau uji coba. Dalam pemilu tidak boleh me­lakukan uji coba, karena pemilu tidak boleh parsial. Pemilu ha­rus diselenggarakan serentak,” katanya.

Dari sisi teknologi, sambung Suminta, KPU belum punya ka­pasitas untuk menerapkannya di Pilkada 2020. Berkaca dari Sistem Informasi Perhitung­an (Situng) dan sistem lainnya, KPU tidak mempunyai prestasi yang cukup menggembirakan.

Ia berharap e-Rekap ini cu­kup menjadi kajian dan tidak ada daerah yang dilakukan uji coba. Ia menilai upaya uji coba akan berbahaya jika dilaksana­kan. “Kita harus menghormati demokrasi di setiap daerah. Ja­ngan sampai daerah ada yang dikorbankan,” katanya.

Hal terpenting yang harus di­lakukan KPU, menurut Suminta, adalah meyakinkan publik bah­wa komisinya berintegritas. Saat ini KPU dibayangi kasus dugaan penerimaan suap penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024 yang menyangkut Komisioner KPU, Wahyu Setiawan sebagai tersangka. Hal itu mencoreng nilai integritas yang sudah diba­ngun KPU selama ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustofa mengatakan Komisi II DPR berharap penerapan e-Rekap di Pilkada 2020 menjadi sand­ingan data pembanding dari rekapitulasi manual. Harapan ini disampaikan karena pene­rapan e-Rekap dalam konteks Pilkada 2020 belum memiliki payung hukum.

“Jadi, karena memang be­lum diatur. Kemudian, selain data pembanding, e-Rekap yang akan diterapkan di Pilkada 2020 itu sebagai uji coba saja,” kata Saan.

Menurut Saan, KPU perlu menyiapkan sistem perangkat. Teknologi sekarang sudah ber­kembang dan dia yakin KPU bisa. Saat ini yang penting mempersiapkan uji coba e-Re­kap di Pilkada.

Saan menilai penerapan e-Rekap dapat mengefektifkan proses rekapitulasi suara yaitu prosesnya dapat lebih cepat dan efisien. Potensi kecurang­an bisa dihindari dan biaya bisa jadi lebih murah.

Read More

Pengamat Nilai Pemerintah Abaikan Dampak Sosial Pembebasan Lahan di Tangerang

 

(ilustrasi)

KOTA TANGERANG – Pengamat hukum Akhwil menyorot hiruk pikuk hak masyarakat atas tanah dan bangunan yang mereka tempati puluhan tahun tiba-tiba digusur oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Namun tidak diberikan haknya dengan dalih tidak memiliki alas hak atas tanah.

Menurut Akhwil, pertimbangan dalam penyediaan tanah untuk pembangunan nasional, seringkali terhambat oleh pemanfaatan tanah oleh masyarakat dalam waktu lama. Pemerintah perlu menangani dampak sosial kemasyarakatan.

Atas pertimbangan tersebut, lanjut Akhwil, tercatat pada 6 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional.

“Perpres Nomor 62 Tahun 2018 itu menjadi regulasi teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” ujar Akhwil saat ditemui BantenNews.co.id Jumat (31/1/2020).

Disebutkan dalam Perpres ini, pemerintah menangani dampak sosial kemasyarakatan kepada Masyarakat yang menguasai tanah yang digunakan untuk pembangunan nasional, baik proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional.

“Tanah sebagaimana dimaksud merupakan tanah negara atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah,” kata Akhwil sesuai bunyi Pasal 3 ayat (2) Perpres ini.

Untuk itu, Perpres ini menugaskan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan nasional dan dikuasai oleh masyarakat menyusun dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

Adapun masyarakat yang dimaksud adalah memiliki identitas atau keterangan kependudukan yang disahkan oleh kecamatan setempat dan tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya.

Sementara penguasaan tanah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud, memenuhi persyaratan antara lain telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 tahun secara terus-menerus dan menguasai atau memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilih hak atas tanah dan/atau lurah/kepala desa setempat.

“’Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diberikan santunan berupa uang atau relokasi,’ bunyi Pasal 6 Perpres ini,” papar Akhwil.

Dokumen sebagaimana dimaksud diserahkan kepada Gubernur, yang selanjutnya membentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

Selain memverifikasi dan memvalidasi data atas bidang tanah yang dikuasai masyarakat, menurut Perpres ini, Tim Terpadu juga bertugas menunjuk pihak independen untuk menghitung besaran nilai santunan, merekomendasikan besaran santunan, dan merekomendasikan daftar masyarakat yang berhak untuk mendapatkan santunan.

“Seharusnya besaran santunan dihitung berdasarkan penilaian pihak independen dengan memperhatikan biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah, mobilisasi, sewa rumah paling lama 12 bulan dan atau tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah,” kata Akhwil Koordinator Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum KIN Pusat.

Di sisi lain, dipaparkan Akhwil melihat kasus terdahulu antara warga dengan pemerintah daerah setempat di Palem Semi Kota Tangerang menuai konflik. Serta kasus terbaru pembebasan lahan Runway 3 Bandara Soetta di Kosambi Kabupaten Tangerang tengah konflik warga Kalibaru dengan perusahaan BUMN PT Angkasa Pura II (Persero).

“Itu semua karena tim pengadaan tanah untuk kepentingan umum notabenenya melibatkan pemerintah daerah setempat, tidak memperhatikan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi,” tandas Akhwil.

Timbul pertanyaan bagi Akhwil apakah ini merupakan unsur kelalaian atau kesengajaan. “Jadi persoalannya jangan dibalik masyarakat yang digugat perbuatan melawan hukum, padahal unsur kesalahan berdasarkan regulasi tersebut ada pada tim pengadaan tanah untuk kepentingan umum, apakah ini bentuk suatu dari arogansi kekuasaan.”

Read More

Bank Banten Dukung Program Penyetoran Pajak SP2D Online

 

Direktur Bank Banten Jaja Jarkasih (kiri) berfoto bersama dengan Direktur Pengelolaan Kas Negara Didyk Choiroel (kedua kiri), Direktur Jenderal Perbendaharaan (kedua kanan) dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (kanan) di acara Kick Off Meeting Uji Coba Penyetoran Pajak Ke Kas Negara yang Terintegrasi dengan Pencairan Dana Belanja Daerah (SP2D Online).

SERANG – PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) sebagai bank milik Pemerintah Provinsi Banten yang bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten mendapatkan kesempatan untuk menghadiri Kick Off Meeting Uji Coba Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang Terintegrasi dengan Pencairan Belanja Daerah (SP2D) Online.

Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI tersebut dihadiri Direktur Bank Banten, Jaja Jarkasih, Direktur Pengelolaan Kas Negara Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto, dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut para Direksi dari 26 Bank Pembangunan Daerah lainnya, 3 Bank Himbara dan 2 Bank Swasta yang memenuhi persyaratan sebagai Bank Persepsi yang mengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan diijinkan melakukan kegiatan jasa atau layanan Cash Management System (CMS).Menurut arahan yang disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto, sebagai alat dalam membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus diupayakan semaksimal mungkin untuk dicukupi dari penerimaan Negara.

Jumlah Belanja Negara dalam Postur APBN 2020 sebesar Rp2.540,4 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.683,5 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berjumlah Rp 856,9 triliun.

Jumlah belanja negara tersebut dibiayai dari pendapatan negara sebesar Rp2.233,2 triliun, dan penerimaan perpajakan menyumbang 83,5 persen dari total pendapatan Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Banten telah menerapkan SP2D online untuk mendukung program Pemerintah dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

“Bank Banten sudah bekerja sama dengan BPKAD Provinsi Banten sejak 2018 untuk menerapkan SP2D Online. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung terwujudnya good governance dan clean government,” ujarnya, Jumat (31/1/2020).

Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang Terintegrasi dengan Pencairan Dana Belanja Daerah (SP2D Online) akan memberikan manfaat lebih dari sisi akselerasi penerimaan negara dan peningkatan kanal elektronik. Hal tersebut akan membuat pencairan belanja daerah menjadi lebih cepat, realtime dan online serta menghindari keterlambatan penyetoran pajak.

Penggunaan sistem elektronik akan meningkatkan transaksi non tunai dan mempercepat penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

SP2D Online juga merupakan upaya modernisasi sistem penerimaan negara yang memenuhi tiga tuntutan modernisasi sistem penerimaan negara yaitu sisi ketepatan waktu, kemudahan bagi penyetor dan adaptasi perubahan teknologi informasi.

Read More

DLH Kota Serang Akan Buat Aplikasi Siherang

 

Kadis DLH Kota Serang, Ipiyanto

Kota Serang - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang akn membuat aplikasi. Nama aplikasi tersebut adalah "SIHERANG" yang berarti Sistem informasi lingkungan hidup.

Aplikasi tersebut bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan mendapatkan akses informasi terkait berapa jumlah sampah.

Serta dapat melihat bagaimana kondisi TPA Cilowong dan juga bagaimana cara penanganan sampahnya.

"Dari aplikasi tersebut bisa mengetahuinya. Sekarang kita sedang menyusun programnya dan nama aplikasi tersebut adalah "SIHERANG" yang berarti Sistem informasi lingkungan hidup. Dan nanti kita akan buat website juga. Kemungkinan kita akan berkoordinasi dengan Kominfo untuk aksesnya," kata Kepala Dinas LH Kota Serang, Ipiyanto,di temui di TPA Cilowong, Kamis (30/1/2020).

Ipiyanto mengatakan, pihaknya akan melihat dulu sejauh mana atau sepenting apakah aplikasi ini untuk dilakukan peresmian atau launcing. "Paling tidak saya sebagai Kepala DLH hanya berupaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kondisi di DLH," ucapnya

Tak hanya itu, lanjut Ipiyanto, Aplikasi Siherang bukan hanya informasi mengenai sampah saja, akan tetapi informasi bagaimana proses SPPL, UKL, UPL,AMDA, dan bagaimana pelayanan nya itu semua akan terakomodir dalam satu aplikasi tersebut.

"Satu Aplikasi semua nya ada, Termasuk pengujian emisi, dan rencananya kami akan setiap pengujian emisi akan kita informasikan bahwa daerah tersebut sudah dilakukan uji emisi dan akan dilakukan secara priodik per satu bulan atau tiga bulan," pungkasnya.

Read More

Cegah Korupsi, Mendagri Minta Daerah Gunakan ADM

 

Cegah kourpsi dan pungutan liar, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian beraharap daerah menggunakan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian beraharap daerah menggunakan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Provinsi Jawa Timur 2020 dan Launching Anjungan Dukcapil Mandiri Provinsi Jawa Timur “Jatim Smart Province” di Grand City Surabaya Jawa Timur.

"Harapan kita tentunya ini bisa digunakan dan didorong agar kepala daerah masing-masing supaya memiliki mesin ini, jadi jangan khawatir ini mainannya Kemendagri karena ini sudah menggunakan e-katalog, silakan berhubungan dengan e-katalog nya tanpa berhubungan dengan Kemendagri," katanya melalui siaran pers yang diterima Jumat (31/1/2020).

Dia mengatakan ADM memiliki fungsi strategis dalam mencegah korupsi. Pasalnya ADM akan meminimalisasi adanya sentuhan antara petugas dan masyarakat. Dengan begitu indikasi pungutan liar (pungli) maupun korupsi menjadi berkurang."Hilangnya sentuhan antara manusia, masyarakat dan petugas itu sudah memperoleh peluang, karena yang disentuh mesin, mesin tidak mungkin minta amplop, kecuali ada tulisan 'amplop dulu dong'. Nah ini saya kira role model bagi sistem yang lain terutama yang dianggap strategis merah rawan korupsi, sehingga peluangnya menjadi berkurang," ujarnya.

Tito juga mengatakan ADM akan mempermudah pelayanan kepada masyarakar. Adanya ADM memungkinkan masyarakat bisa mencetak berbagai kartu identitas yang dikeluarkan Dukcapil secara mandiri. "Nah ini akan mempermudah semuanya, akan memotong birokrasi yang sulit-sulit, yang kadang dihadapi masyarakat selama ini," ungkapnya.

Mantan Kapolri itu mengapresiasi langkah Provinsi Jawa Timur yang telah menerapkan ADM mandiri. Dia berharap langkah tersebut akan diikuti oleh Pemda lainnya untuk mempermudah layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.

“Jatim ini provinsi pertama, dan Magetan itu yang pertama kali mengajukan, tapi akhirnya ada empat yang serempak, Magetan, Sidoarjo, Jombang, ada empat dan semuanya di Jatim. Kadang-kadang saya hormat dengan otoritas di Jatim ya, karena selalu mengambil inisiatif, kreatif, inovatif yang sangat cepat sekali, apalagi dibantu oleh Ibu Gubernur Khofifah juga memberikan subsidi kepada mereka,” katanya.

Read More

Perpanjangan Usia Pensiun Prajurit TNI Pilihan Rasional Bagi Pemerintah

 

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, perpanjangan pensiun TNI sesuai dengan hasil pertimbangan mendalam atas kebutuhan organisasi TNI.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengusulkan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam usulannya tersebut, Presiden berencana memperpanjang masa pensiun prajurit Tamtama dan Bintara TNI hingga usia 58 tahun.

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, perpanjangan pensiun TNI sesuai dengan hasil pertimbangan mendalam atas kebutuhan organisasi TNI. Hal itu juga selaras dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 bahwa memang validasi organisasi TNI membutuhkan tambahan personel yang signifikan. ”Tugas TNI di masa mendatang akan lebih kompleks menghadapi berbagai dinamika politik nasional dan internasional,” katanya dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Kamis (30/1/2020).

Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, perpanjangan usia pensiun TNI juga memperhatikan kondisi kesehatan prajurit TNI yang sebetulnya dapat dilanjutkan lebih dari 58 tahun sebagai wujud membaiknya fungsi kesehatan di Indonesia menurut WHO. Bahkan pada satuan-satuan TNI tertentu, para prajurit yang tergolong usia lebih tua ternyata lebih produktif dibandingkan prajurit yang berusia lebih muda. ”Para prajurit yang lebih tua usianya juga menunjukkan sikap dan perilaku yang lebih matang dalam menghadapi situasi yang genting di medan penugasan,” kata perempuan yang akrab disapa Nuning.

Berdasarkan perhitungan rasio kecukupan sumber daya manusia dihadapkan tuntutan tugas dan keterbatasan anggaran, maka pilihan memperpanjang usia pensiun prajurit TNI merupakan pilihan yang rasional bagi pemerintah.

Read More

BMKG: Waspada 8 Wilayah Sesar Aktif Berpotensi Gempa Bulan Februari

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat yang berada di 8 wilayah sesar aktif yang berpotensi gempa pada bulan Februari.

“Persebaran dari kegempaan pada bulan Januari hingga bulan Februasi, kita melihat ada 8 kluster yang aktif yang berpotensi gempa,” ungkap Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam Konferensi Pers Tim Intelenjen Bencana bulan Januari 2020 di Ruang Serbaguna Dr Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Delapan wilayah sesar aktif itu diantaranya di Nias, Bengkulu hingga Selat Sunda, Jawa Barat kemudian ada Bali, Lombok, Sumba, Laut Banda, kemudian Tolitoli di Gorontalo, Ambon di Seram, Laut Maluku dan Mamberamo di wilayah Timur Indonesia.Di wilayah-wilayah tersebut, tegas Daryono aktivitas kegempaan pada bulan Februari perlu diwaspadai. Pasalnya, jika ada gempa besar di salah satu klaster maka akan terjadi gempa di klaster yang lain. “Aktivitas gempa di klaster tersebut perlu diwaspadai, karena aktivitas gempa akan berakhir menjadi gempa susulan di klaster lain ketika terjadi gempa besar. Zona potensi gempa yang paling kita waspadai adalah di 8 klaster itu untuk bulan depan,” jelasnya.

Potensi gempa di tahun 2020 ini, kata daryono adalah belajar dari gempa yang melanda Indonesia sepanjang tahun 2019 lalu. “Bahwa di Indonesia sepanjang tahun lalu terjadi gempa yang merusak sebanyak 15 kali yang disebabkan oleh tumpukan lempeng hanya 4 kali yang terjadi di Banda, Laut Banten dan di Maluku,” jelas Daryono.

Daryono menuturkan bahwa gempa yang merusak pada tahun 2019 tercatat ada 11 kali yang dipicu oleh sesar aktif. “Kita ber-euforia bahwa gempa selama ini karena megatrust, tapi jangan salah sesar aktif ini menjadi pemicu gempa di wilayah lainnya di 8 klaster yang sudah kita petakan,” katanya.

Sehingga, tegas Daryono masyarakat perlu untuk mulai belajar mengenai potensi sesar-sesar ini. “Kami pun terus belajar dari tahun sebelumnya. Kami juga meningkatkan monitoring sistem kegempaan. Bahwa selama tahun 2019, kami juga memiliki capaian dalam membangun sebanyak 370 sistem monitoring gempa. Sehingga kita harapkan dapat membantu kita semua untuk mengidentifikasi potensi gempa yang akan terjadi,” paparnya.

Read More

Sikapi Virus Corona, Presiden Disarankan Gelar Rapat Kabinet Darurat

JAKARTA - World Health Organization (WHO) telah menyatakan penyebaran virus corona yang berbahaya sebagai Kejadian Luar Biasa (Extraordinary Event). Konsekuensinya, setiap pemerintahan, termasuk Indonesia, sudah tidak lagi bisa menangani penyebaran virus corona sebagai hal biasa.

"Untuk itu Presiden perlu segera melakukan Rapat Kabinet Darurat dengan agenda paparan para menteri dalam kesiagaan Indonesia menghadapi penyebaran virus corona," kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, Jumat (31/1/2020).

Menurutnya, protokol situasi darurat di Kementerian Kesehatan dan Dinas-dinas Kesehatan di berbagai daerah harus dimulai. "Daerah yang kerap didatangi oleh turis Wuhan harus mulai mengidentifikasi warga Indonesia yang melakukan kontak dengan mereka dan mengalami gejala flu batuk," ucapnya Dia menegaskan, Kementerian Hukum dan HAM harus segera mengusulkan kepada Presiden agar untuk sementara mencabut visa bebas bagi warga China yang berkunjung ke Indonesia. "Para menteri yang bertanggung jawab di bidang ekonomi pun perlu memaparkan langkah-langkah untuk penyelamatan perekonomian Indonesia," tegasnya.

Hikmahanto berpendapat, pernyataan WHO terkait virus corona sudah dapat dipastikan akan berdampak pada pelambatan ekonomi dunia. Kemenlu dan TNI perlu untuk segera melakukan evakuasi terhadap warga Indonesia di Wuhan dan berbagai wilayah di China yang ingin kembali ke tanah air. Kominfo pun perlu untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat dalam mencegah penyebaran virus corona.

"Pemerintah perlu juga mengerahkan para ahli mikrobiologi perlu segera melakukan kolaborasi dengan mitranya diberbagai penjuru dunia dalan menemukan anti-virus corona," pungkasnya.

Read More

Bupati Serang: NU Garda Terdepan Jaga NKRI

SERANG-Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengapresiasi kalangan nahdliyin atau warga Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Tatu pun meminta masyarakat NU untuk menjaga kondusifitas di Kabupaten Serang, sebagai daerah tertua di Provinsi Banten. 

Hal itu disampaikan Tatu saat bersilaturahmi dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), serta puluhan ulama di Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ulum, Kampung Jatipulo, Desa Cakung, Kecamatan Binuang, Kamis (30/1/2020). “Saya menyambut baik kegiatan silaturahmi ini, kita harus menjaga keamanan negara kita, khususnya Kabupaten Serang harus kondusif. Garda terdepannya adalah NU, karena NU sangat moderat. Sangat menerima perbedaan,” ujar Tatu.

"Jadi pada kesempatan baik ini, saya pribadi dan atas nama pemda berterima kasih karena kondisi Kabupaten Serang kondusif. Ini merupakan bagian upaya dari para kasepuhan NU di Kabupaten Serang,” ujar Tatu menambahkan.

Kata Tatu, IPNU dan IPPNU yang merupakan generasi penerus Bangsa yang harus siap menerima estafet pembangunan serta kepemimpinan di Kabupaten Serang. “Generasi IPNU dan IPPNU akan menggantikan kami yang duduk di pemerintahan sekarang, yang sedang menjalankan roda pemerintahan. Adik-adik harus mempersiapkan dengan menimba ilmu pendidikan yang tentunya pendidikan formal dan agama,” ucapnya.

Hadir pada kegiatan tersebut, sejumlah camat, kepala desa se-Kecamatan Binuang, Ketua PC IPNU Kabupaten Serang Rekan Hafidzi, Ketua Pembina IPNU Kabupaten Serang Kiki Fauzi, Pimpinan Ponpes Darul Ulum KH Junaidi, para ulama dan ustad se-Kecamatan Binuang, serta puluhan santri-santriwati Ponpes Darul Ulum.

Pimpinan Ponpes Darul Ulum KH Junaidi berharap, baik Pemkab Serang, IPNU, dan IPPNU untuk bersama-sama membina serta menjaga kelestarian keamanan dan kedaulatan NKRI. “Kalau tidak dibina dari semenjak dini, IPNU dikhawatirkan kaum nahdliyin akan lemah. Maka dengan adanya pembinaan dari pemda khususnya Ibu Bupati Serang, mudah-mudahan semakin baik khususunya untuk NU Kabupaten Serang,” ujarnya.

Pembina IPNU Kabupaten Serang, Kiki Fauzi mengatakan, kegiatan pengkaderan dan silaturahmi bersama Bupati Serang merupakan bagian dari kebersamaan NU dalam menjaga NKRI. Saat ini, ia menilai, ada fenomena kemunculan oknum yang mengaku memiliki warisan serta mendirikan kerajaan serta organisasi yang ingin memecah NKRI. 

Selain itu, lanjutnya, kaderisasi kali ini ditekankan untuk kader IPNU-IPPNU agar bisa menyaring infromasi atau menangkal hoax di Kabupaten Serang. “Bahkan ada yang menuding kepada Ibu Bupati tidak peduli terhadap pendidikan keagamaan, dan itu fitnah atau hoax. Ibu Bupati Serang sangat peduli dengan pendidika, khususnya pendidikan keagamaan,” tegasnya.

Read More

Mesin Pengolahan Sampah DLH Kota Serang Dilirik DPRD Kabupaten Banjar

SERANG-Mesin karbon pengolahan sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang yang berhasil mengubah sampah menjadi berbagai jenis kompos bahkan menjadi karbon aktif mengundang perhatian pemerintah daerah diluar Provinsi Banten untuk mempelajarinya.

Hal itu sebagaimana dilakukan oleh anggota Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang rela datang ke Kota Serang untuk mempelajari alat pengolahan sampah modern yang dimiliki oleh DLH Kota Serang.

Salah seorang anggota Komisi III DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Yunani mengakui, bahwa detangan dirinya beserta rombongan ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Cilowong milik Pemkot Serang untuk mempelajari cara kerja dan manfaat mesin karbon pengolah sampah.

“Kami dari DPRD Kabupaten Banjar, memilih study banding ke Kota serang untuk mempelajari penanganan sampan. pengolaan sampah di Kota Serang sangat menarik dengan adanya alat pengelolaan sampah yang hanha satu di Indonesia yakni di Kota Serang,” kata Yunani  saat ditemui di TPSA Cilowong, Kota Serang, Kamis (30/1/2020).

Dari hasil study banding ini, lanjut Yunani, pihaknya akan membawa hasil tersebut untuk dirapatkan dengan Pemerintah Kabupaten Banjar bersama OPD terkait.q Karena, bagaimanapun juga cara pengolahan sampah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar terbilang masih sederhana karena tidak didukung alat moderen seperti Kota Serang.

“Hasil study banding ini akan kita bawa dan dirapatkan dengan eksekutif dalam hal ini OPD terkait  untuk memaparkan solusi penanggulangan sampah. Dan kedepannya kemungkinan kita akan bekerja sama dengan Pemkot Serang dengan mengoprasionalkan alat seperti ini di daerah kami. Karena alat ini gak ada di daerah lain selain di Kota Serang,” ucapnya.

Sementara, Kepala DLH Kota Serang Ipiyanto membenarkan bahwa kedatangan rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Banjar untuk study banding mengenai cara pengolahan sampah yang dilakukan oleh DLH Kota Serang dengan menggunakan mesin karbon.

“Kunjungan anggota dewan dari Banjar ini untuk mempelajari mesin karbon pengolah sampah milih kita, dan mereka (DPRD Banjar-red) mendengar informasi bahwa di Kota Serang ada mesin cerbon pengolah sampah dari media,” kata Ipiyanto saat ditemui awak media.

Selain DPRD Kabupaten Banjar, Pemda lainya bahkna pihak swasta pun saat ini sedang melirik cara pengolahan sampah yang dilakukan oleh DLH Kota Serang.

“yang dateng ke sini itu bukan hanya dari Banjar saja tapi ada dari Kalimantan Tengah, Semarang, nanti juga yang akan datang ke sini itu Jambi, Solo dan Sumatra Barat itu semua akan belajar kesini dan untuk mengetahui betul atau tidak alat tersebut ada,” tutupnya.

Read More

Polda Banten Laksanakan Rapat Kordinasi Tata Kelola Online Tingkat Polda

SERANG BANTEN- Irwasda Polda Banten, Kombes Pol Drs I Nyoman Labha S M.M membuka rapat koordinasi Tim Pokja Indeks Tata Kelola Online Tingkat Polda Banten di Ruang Rapat Rorena, Jum’at (31/01/2020) pukul 09.30 WIB.

Selain Irwasda Polda Banten, kegiatan ini juga dihadiri oleh Karo Rena Polda Banten, Kombes Pol Tejo Wijanarko,Sekertaris Pokja Akbp Umi Indrajayanti,SE, Penanggung Jawab masing-maaing Program serta tim pendukung dari satuan kerja di Polda Banten.

Pada penyampaian nya Irwasda menyampaikan bahwa ITK-O Tingkat Polres akan di launching pada bulan maret s/d Juli 2020 untuk itu diharapkan kepada tim Pokja tingkat Polda ini yang akan memverifikasi data Subyektif dan data Persepsi yang di upload oleh masing -masing Polres sehingga nilai capaian tiap polres dapat di ukur yaitu Sangat baik, Baik, Cenderung baik, Sedang, Cenderung buruk, buruk dan sangat buruk.Selanjutnya, I Nyoman menambahkan bahwa ITK-O ini juga akan bertahap dilaksanakan penilaian pada tingkat Polda pada tahun 2021 ujar Irwasda

Read More

Tarif Tol Dalam Kota Naik, Menteri Basuki Kaget

JAKARTA-Penyesuaian tarif tol pada ruas jalan Tol Dalam Kota yang dikelola PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) telah mulai diberlakukan pada Jumat, 31 Januari 2020 pukul 00.00 WIB.

Namun sosialisasi kenaikan tarif tol tersebut dinilai terlalu mendadak. Bahkan lebih singkat dari kewajaran, yakni selama 2 minggu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Basuki Hadimuljono tampak kaget saat mengetahui kenaikan tarif tol dalam kota dilakukan sangat mendadak. Sebab menurutnya, idealnya sosialisasi penyesuaian tarif tol paling tidak dilakukan dalam waktu 2 minggu sejak ditandatanganinya surat keputusan (SK).

“Iya, dua minggu (dari penerbitan SK),” ujar Menteri Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Momen kagetnya Basuki terkait penyesuaian tarif tersebut, terekam ketika Basuki mencoba mengonfirmasikan hal itu kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Danang Parikesit.

“Saya cek ya. Coba telepon Pak Danang. Bentar dulu,” kata Basuki ketika menerima pertanyaan wartawan.

Tak berselang lama, telepon panggilan kepada Danang Parikesit lantas tersambung dengan Menteri Basuki. Sementara para wartawan pun masih menunggu Menteri Basuki, menjawab pertanyaan soal mendadaknya sosialisasi.

“Assalamualaikum, Bos (Danang Padikesit) ini saya ditanya teman-teman wartawan ya, katanya sosialisasi kenaikan tarif itu enggak dua minggu?” ucap Basuki yang tengah menelfon.

Dalam momen itu, Menteri Basuki tampak meminta penjelasan Danang terkait mendadaknya penyesuaian tarif. Meski dengan nada yang rendah, ia tampak kaget sebab tarif tol baru telah berlaku hari ini.

Basuki pun, sempat memberitahu Danang apabila sesuai ketentuan semestinya sosialisasi perlu dilakukan dua minggu sebelumnya. Namun karena telah berlaku, jadi pihaknya tak bisa mengundur penyesuaian tarif.

“Ehmm.. harus dua minggu dong. 23? Ok. Jangan mendadak itu. Belum berlaku kan? Nanti malam kan? Kan tanggal 1,” kata dia.”Tapi karena sudah berlaku kan (sehingga tidak jadi diundur),” sambung Basuki.

Basuki mengungkap, pihaknya menandatangani SK penyesuaian tarif pada 23 Januari 2020. Jasa Marga dan CMNP sebetulnya sudah mengajukan permohonan kenaikan tarif sejak 30 Desember 2019.

Namun, Basuki baru memberi persetujuan pada 23 Januari 2020 karena kejadian banjir di Jakarta dan sekitarnya. Basuki tak mau kenaikan tarif dilakukan di tengah banjir. BPJT kemudian mengambil SK itu seminggu setelah ia tandatangani. Namun, ia tak mengetahui jika sosialisasi tak segera dilakukan dan mendadak.

“Dihitung dari saya tandatangan tanggal 23 (Januari 2020), ya walaupun pengajuan mereka kan 30 Desember (2019). Kan saya tahan itu, karena waktu itu banjir-banjir. Makanya saya tahan, setelah banjir tol diperbaiki saya tandatangan, 30-31 (Januari) mereka ngambilnya seminggu,” terang dia.

Tarif til naik untuk Golongan I-II, yakni mobil pribadi dan kendaraan besar dengan gandar 1. Untuk Golongan I, tarif meningkat dari sebelumnya Rp 9.500 menjadi Rp 10.000. Sementara Golongan II naik dari Rp 11.500 jadi Rp 15.000.

Sedangkan penurunan tarif terjadi untuk Golongan III, Golongan IV dan Golongan V, yakni tarif yang ditujukan untuk angkutan logistik. Golongan III turun dari Rp 15.500 menjadi Rp 15.000 Penurunan signifikan terjadi pada tarif Golongan IV dan Golongan V, yakni turun sebesar 10,53 persen untuk Golongan IV dan turun sebesar 26,09 persen untuk Golongan V.(Lb/Kmp/Red)

Penyesuaian tarif tol yang akan berlaku per 31 Januari 2020 pukul 00.00 WIB adalah sebagai berikut:

– Golongan I: Rp 10.000, yang semula Rp 9.500

– Golongan II: Rp 15.000, yang semula Rp 11.500

– Golongan III: Rp 15.000, yang semula Rp 15.500

– Golongan IV: Rp 17.000, yang semula Rp 19.000

– Golongan V: Rp 17.000, yang semula Rp 23.000

Read More

Guru Honorer di Kabupaten Serang Diberi Insentif hingga Rp52,2 M

SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang memberikan anggaran cukup besar untuk insentif para guru honorer berbagai kategori. Bersumber dari APBD Kabupaten Serang, total insentif yang diberikan hingga Rp 52,2 miliar. 

Tenaga pendidik atau guru yang mendapatkan insentif, yakni guru honorer kategori dua (K-2), guru honorer murni, guru madrasah diniyah (MD), guru ngaji, dan guru pendidikan anak usia dini (PAUD). “Jika dilihat yang diterima per guru memang kecil, karena kondisi anggaran pemda terbatas. Soal ini guru honorer juga paham,” kata Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah usai bersilaturahmi dengan ratusan guru honorer Kabupaten Serang di aula SMPN 1 Kramatwatu, Kamis (30/01/2020). 

Tatu menyebutkan beberapa guru yang mendapatkan insentif, yaitu guru honorer K-2 Rp6,3 miliar per tahun, diperuntukan 754 guru. Kemudian guru honorer murni tingkat SD dan SMP untuk 2.273 orang dialokasikan Rp10,9 miliar per tahun. Selanjutnya untuk 6.190 guru madrasah diniyah (MD) dianggarkan Rp14,8 miliar per tahun.

“Ada juga dana insentif guru ngaji sebanyak 9.851 orang dengan total anggaran per tahun Rp11,8 miliar. Kemudian ada untuk 3.045 guru PAUD dengan anggaran Rp5,48 miliar. Banyak lagi guru-guru non pegawai negeri yang mendapat insentif. Jumlah dana insentif totalnya Rp52,2 miliar. Kami menganggarkan setiap tahun,” paparnya. 

Tatu mengaku ingin menaikan dana insentif untuk guru honorer, karena saat ini masih jauh dari layak. “Mereka para guru honorer juga sama dengan guru pegawai negeri, bukan separuh waktu dalam mendidik siswa, sama waktunya full. Saya berharap pendapatan asli daerah Kabupaten Serang bisa lebih baik, sehingga bisa mengalokasikan anggaran insentif guru lebih banyak lagi,” ungkapnya.

Apakah guru honorer yang tersebar di 29 kecamatan baik tingkat SD dan SMP mencukupi dengan jumlah siswa yang di didik? Tatu menyebutkan untuk tingkat SD sebanyak 162.27 siswa. Jika mengandalkan gruru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang hanya 3.781 orang, maka tidak proporsional dengan jumlah siswa yang ada.

“Tapi kalau dibantu guru honorer, tentu perbandingan antara guru dan siswa tingkat SD maupun SMP, angka perbandingannya masuk. Jadi guru honorer itu sangat dibutuhkan,” tegas Tatu.

Hadir pada silaturahmi sekira 500 guru honorer yang mewakili dari 29 kecamatan, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, Kepala Dindikbud Kabupaten Serang, Asep Nugrahajaya, dan para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dindikbud Kabupaten Serang.

Kepala Dindikbud Kabupaten Serang, Asep Nugrahajaya mengatakan, insentif hanya tambahan penghasilan dari APBD Kabupaten Serang. Selama ini para guru honorer mendapatkan penghasilan dari alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS). “Karena itu pilihan mereka untuk menjadi guru honorer, sehingga kompensasi dari dana BOS,” ujarnya.

Terkait gelar pendidikan para tenaga pendidik, Asep memastikan untuk guru yang berstatus ASN sudah 99 persen berstatus strata satu (S-1) atau sarjana. "Untuk guru honorer masih ada yang belum sarjana, maka kita dorong agar mereka mengikuti pendidikan sampai S-1 baik dari beasiswa pemda atau sumber lainnya,” ujar Asep.(*)

Read More

Sandiaga Tentang 100 Hari Jokowi-Maruf: Erick Thohir Tugasnya Berat Banget Ya

JAKARTA-Politikus Partai Gerindra, Sandiaga Uno, menilai tugas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di masa 100 hari Jokowi-Ma'ruf tidak mudah. Di awal kepemimpinan Menteri Erick, banyak perusahaan pelat merah yang bermasalah.

"Erick tugasnya berat banget ya, jadi saya doa buat beliau," kata Sandiaga Uno di Hotel Kempinski, Jakarta, Kemarin.

Banyak sektor keuangan perusahaan bermasalah, seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero). Belum lagi masalah lain di tubuh maskapai penerbangan negara, PT Garuda Indonesia (Persero).

"Itu tiba-tiba muncul di awal tugasnya Mas Erick," ujar Sandi, sapaanya.

Berbagai masalah ini kata Sandi, pernah diungkapkan dirinya saat menjadi calon wakil presiden pada gelaran pilres 2019 lalu. Kala itu dia mengaku sudah mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki dan memilih pemimpin perusahaan yang berintegritas.

"Benteng ekonomi kita itu adalah BUMN dan buffer ekonomi rakyat itu dari BUMN," kata Sandi.

Sehingga, Sandi menilai terlalu dini jika menilai kinerja Erick Thohir di 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf. "Dia mau BUMN-nya lincah, langsing, terus BUMN-nya itu memberikan kesempatan," katanya.

BUMN, kata Sandi, harus jadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Membuka lapangan kerja sehingga bisa mengurangi pengangguran yang jadi masalah klasik.

Reformasi terhadap perusahaan negara pun harus terus dilakukan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Terkait kasus yang terjadi di Jiwasraya, Sandi menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu dievaluasi. Sebab, OJK memang bertugas memantau perusahaan jasa keuangan.

"Terus terang menurut saya OJK harus refleksi, anything signifikan fundamental the last for five years," tutur Sandi.

Ini perlu dilakukan untuk memastikan capital market Indonesia lebih transparan, akuntabel. Serta tak dijadikan arena untuk menggoreng saham. "Dan saya apresiasi kerja dari kejaksaan," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Erick Thohir dan Sandiaga merupakan rekan lama sesama pengusaha. Keduanya memiliki kedekatan personal meski pernah berbeda pandangan politik pada pilpres 2019 lalu.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah genap 100 hari. Banyak kejadian menarik selama periode tersebut. Salah satunya aksi bersih-bersih Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di perusahaan negara.

Menteri Erick sempat berujar bahwa keinginan bersih-bersihnya untuk menjaga nama baik BUMN. Dia menegaskan bahwa prinsip good corporate governance (GCG) harus benar-benar diterapkan. Sehingga tidak hanya sebatas jargon.

"Saya tidak mau yang namanya good corporate governance di BUMN hanya sebuah lip service, sudah banyak sekali hal-hal yang juga terjadi yang saya rasa kurang baiklah buat citra BUMN tanpa menyalahkan," tegas dia.

"Kita harus cari hal yang positif yang saling membangun saling bersinergi sehingga tadi ada target-target bahwa kita harus menjadi kompetisi," lanjut dia.

Menteri Erick pun menegaskan peran BUMN sebagai agen perubahan yang menjadi motor penggerak tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia. "Sekarang bukan lagi kabinet kerja tapi Indonesia maju. Ini sebuah hasil yang diharapkan nyata untuk rakyat Indonesia," ungkapnya.

Read More

MPR Minta Pemerintah Tak Terlena Virus Corona Belum Masuk Indonesia

JAKARTA-Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mendengar pernyataan pemerintah bahwa Indonesia cukup kebal terhadap virus Corona. Dia mengingatkan, pemerintah tak boleh santai menghadapi masalah ini.

"Kan selama ini pemerintah dan menteri kesehatan selalu mengatakan clear clean enggak ada problem karena orang Indonesia insyaallah cukup kebal," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1).

"Saya kira berita itu jangan sekali kali kita terlena sebab apa benar seperti itu? Karena kan virus itu menjangkit dengan banyak cara, ada hubungan manusia antar manusia dan lewat udara segala macam," tegasnya.

Corona Harus Ditangani Serius

Menurutnya, masalah corona ini harus ditangani serius. Muzani mengatakan, tidak bisa virus dilawan hanya dengan doa.

"Tetapi saya kira kita kan tidak cukup dengan doa tetapi kita juga harus juga melakukan ikhtiar-ikhtiar," ucapnya.

Muzani bersyukur akhirnya pemerintah mengambil langkah untuk mengevakuasi WNI di Wuhan, Cina. Dia mengatakan, setibanya di Indonesia, mereka harus dipastikan bebas dari virus corona.

"Saya kira harus dilakukan cek ulang kepada mereka untuk memastikan bahwa yang bersangkutan clear," ucapnya.

Read More

Bupati Zaki Ingin RSUD Pakuhaji Naik ke Tipe B

Bupati Zaki jenguk pasien rawat inap di RSUD Pakuhaji.(

TANGERANG KAB-Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar berharap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pakuhaji levelnya bisa naik. Sejak resmi dioperasikan mulai 31 Januari 2018 lalu, empat pelayanan kesehatan ini masih tipe C.

“Semoga tiga tahun mendatang tipe rumah sakitnya bisa meningkat menjadi tipe B,” kata Zaki saat menjadi Inspektur Upacara pada acara peringatan Hari Jadi RSUD Pakuhaji yang ke-2, Jumat (31/1/20).

RSUD Pakuhaji sengaja dibangun untuk permudah layanan bagi warga sekitar kawasan pantai utara atau pantura. Seperti wilayah Kecamatan Pakuhaji, Teluknaga, Kosambi, Sepatan, Sukadiri, dan Mauk

Bupati Zaki juga berharap, agar RSUD Pakuhaji bisa menjadi rumah sakit unggulan di Tangerang Utara.

“Ini momentum untuk memacu semangat memberikan pelayanan secara paripurna kepada masyarakat,” harap Zaki.

Read More

JKN KIS-PBI Dinonaktifkan, Warga Pandeglang Kebingungan

PANDEGLANG-Warga miskin di Kabupaten Pandeglang yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui jalur Penerima Bantuan Iuran (PBI) dibuat kaget setelah mengetahui kartunya tidak bisa digunakan saat berobat.

Kartu tersebut diketahui tidak bisa digunakan, lantaran BPJS tersebut dinyatakan dinonaktifkan. Padahal, kartu program Presiden Jokowi itu sangat dibutuhkan oleh warga.

Salah satu warga warga Cilambungan, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi yang tidak bisa menggunakan JKN KIS adalah Sarman. Keluarganya mengaku kaget saat akan menggunakannya untuk berobat di RSUD Berkah Pandeglang.

Hal tersebut disampaikan Aryanti, anak pertama Sarman, yang mengaku kebingungan lantaran BPJS milik bapaknya dinonaktifkan ketika mengurus administrasi di UGD. Padahal, BPJS bapaknya baru didapat sejak akhir Tahun 2019.

"Itu kan BPJS-nya baru. Baru dipakai kemarin pas si bapak masuk rumah sakit, terus masuk ke IGD suruh membereskan persyaratan. Dari situ kita tahu BPJS-nya enggak aktif. Dan itu, BPJS dari pertama kali dikasih belum pernah dipakai. Baru tahun kemarin dikasihnya, itu pun baru beberapa bulan, akhir tahun yang mengasihnya Pak RT," kata Aryanti saat dikonfirmasi pada Kamis (30/1/2020).

Aryanti menjelaskan, dari empat anggota keluarganya, semuanya mendapatkan KIS- PBI yang diberikan pemerintah. Namun, hanya milik bapaknya yang diketahui tidak aktif. Sementara milik adiknya diketahui aktif karena sudah pernah digunakan. Namun, milik ibu dan adik bungsunya belum diketahui bisa digunakan atau tidak, karena belum digunakan.

"Satu keluarga itu ada empat, punya adik saya pernah dipakai di puskesmas tapi bisa dipakai. Tapi punya mamah sama adik saya yang bungsu, enggak tahu aktif atau enggak, karena belum pernah dicek."

Aryanti mengemukakan, ketika bapaknya sakit menderita panas dan kejang-kejang, langsung dibawanya ke RSUD Pandeglang tanpa melalui rujukan Puskesmas Mandawangi. Sebelumnya, ia menduga sang bapak terkena DBD, namun setelah didiagnosa di UGD, negatif DBD.

Lantaran tidak mampu menggunakan jalur umum, akhirnya pengobatan Sarman disarankan menggunakan cara lain, yakni menggunakan surat keterangan miskin (SKM) yang didanai dari APBD Pemkab Pandeglang.

"Enggak lewat puskesmas, karena bapak saya kejang-kejang, kita langsung ke IGD ke rumah Sakit umum. Dan sekarang masih dirawat di rumah sakit. Enggak lewat umum. Ada yang menyarankan untuk menggunakan SKTM."

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 64.624 jiwa warga tidak mampu di Kabupaten Pandeglang mulai 1 Januari 2020 tidak lagi mendapat jaminan kesehatan dari BPJS. Lantaran, 53.393 keluarga (KK) yang terdata, dikeluarkan dari peserta JKN-KIS melalui jalur PBI.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang Raden Dewi Setiani mengaku belum banyak mengetahui penonaktifan BPJS-PBI yang dilakukan oleh pihak BPJS. Dugaan sementara, penonaktifan tersebut disebabkan karena adanya nomor induk kependudukan (NIK) ganda.

"Info awal itu akibat dari NIK yang tidak valid, double, jadi ditolak oleh sistem. Memang sudah ada informasi sejak awal dari Dinkes Provinsi Banten," katanya.

"Ada kejadian KK (Kartu Keluarga) yang tidak terdeteksi sebagai peserta, padahal anggota keluarga lainnya statusnya aktif. Alasanya, aplikasi yang memutus langsung dengan dalih NIK tidak valid."

Terkait penonaktifan tersebut, pihaknya akan menggelar rapat bersama Dinkes Provinsi Banten. Namun menurutnya, dengan penonaktifkan tersebut akan menjadi beban Pemkab Pandeglang.

"Pemda tidak memiliki anggaran besar mengkover kepesertaan. Bebannya masyarakat yang miskin jadi beban Pemda. Karena nilai PAD kita lebih kecil dari daerah lain. Sedangkan masyarakat miskin Pandeglang banyak."

Dewi menyebutkan, KIS-PBI yang dikover APBD Pemkab Pandeglang sebanyak 29 ribu peserta. Pada tahun ini, diharapkan bertambah menjadi 35 ribu, hal itu belum dihitung jumlah yang dikover APBD Pemprov Banten.

Untuk peserta KIS PBI yang dinonaktifkan, Dewi menyarankan, peserta untuk menggunakan SKM terlebih dulu. Walau disarankan menggunakan SKM, hal itu bakal menjadi simalakama, lantaran angggaran untuk bantuan sosial ini hanya Rp 5 juta.

"Beban ini berupa akan membengkaknya dana tak terduga. Penggunaan SKM maksimal Rp 5 juta, sementara kalau ada yang di operasi biayanya lebih dari Rp 5 juta. Sehingga menjadi hutang di RSUD," katanya.

Read More

Evakuasi WNI di Wuhan Hadapi Banyak Kesulitan, IDI Tekankan Karantina

JAKARTA-Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut pilihan evakuasi WNI dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China merupakan pilihan terbuka. Namun evakuasi itu tidak mudah dilakukan.

Sebab status karantina yang ditetapkan pemerintah setempat terhadap tempat asal penyebaran virus corona tipe baru. Indonesia harus bicara dengan otoritas China.

“Tentunya evakuasi adalah opsi yang terbuka, tetapi evakuasi di sebuah wilayah yang (berstatus) lockdown tidak bisa dilakukan dengan serta merta. Kita harus bicara dengan otoritas China karena ada aturan-aturannya,” kata Retno usai meluncurkan Keketuaan Indonesia untuk Foreign Policy and Global Health (FPGH) Initiative di Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Selain pembicaraan dengan pemerintah China, Kemlu juga telah melakukan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan di dalam negeri, seperti Kemenkopolhukam, TNI, dan Kemenkes, untuk mulai memetakan langkah-langkah jika opsi evakuasi diambil.

“Baik dari rutenya kemudian persyaratan yang terkait dengan karantina sebelum mereka berangkat dan setiba mereka di sini,” ujar Retno.

Berdasarkan data Kemlu, seperti yang diungkapkan Menlu Retno pada Selasa, terdapat 100 WNI di Wuhan. Mereka terdiri dari 84 mahasiswa dan 16 tamu mahasiswa dari tempat lain. Sementara di Provinsi Hubei, secara keseluruhan ada 243 WNI.

Read More

Catat Tanggal Peluncuran Samsung Tablet 5G Pertama di Dunia

JAKARTA-Pada akhir Desember tahun lalu, muncul beberapa bocoran di situs Samsung yang mengindikasikan adanya rencana untuk membuat tablet 5G pertama di dunia.

Kali ini, rencana perusahaan asal Korea Selatan itu benar-benar terealisasi. Dikutip dari Sammobile, Kamis (30/1/2020), tablet 5G pertama di dunia itu ialah Samsung Galaxy Tab S6 5G.

Tablet terbaru Samsung ini mulai tersedia pada 30 Januari 2020. Untuk sementara, Samsung Galaxy Tab S6 5G hanya tersedia untuk pasar Korea Selatan.

Untuk teknisnya, spesifikasi Samsung Galaxy Tab S6 5G sama persis dengan pendahulunya yang menggunakan 4G dan WiFi. Hanya saja, ada pembenda pada modem Qualcomm Snapdragon X50 yang sudah mendukung jaringan 5G.

Selain itu, konfigurasi RAM dan penyimpanan internal yang ditawarkan hanya ada satu varian, yaitu 6 GB/128 GB. Adapun spek lainnya masih sama, seperti prosesor Qualcomm Snapdragon 855, layar Super AMOLED berukuran 10,5 inci, S-Pen, dan quad speaker.

Soal fotografi, tablet terbaru ini dilengkapi dua kamera belakang yang pembidik utamanya beresolusi 13 MP dan kamera ultra-wide 5 MP. Sedangkan kamera depannya 8 MP. Urusan daya tahan, tablet ini dipersenjatai baterai berkapasitas 7.040 mAh.

Di Negeri Ginseng, harga Samsung Galaxy Tab S6 5G dibanderol 999,900 Won atau sekitar Rp 11,5 juta. Hanya saja, belum diketahui apakah tablet 5G pertama di dunia ini akan dijual ke kawasan lain atau tidak.

Read More

Mentan : Pemerintah Siap Wujudkan Swasembada Pangan

 

JAKARTA-Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyatakan, pemerintah siap mewujudkan swasembada pangan. Indonesia, khususnya Tanah Jawa, memiliki potensi lahan strategis, dengan susunan irigasi yang baik dan terbangun selama puluhan tahun.

Sayangnya, hampir 30 persen - 40 persen potensi ini sudah dialihfungsikan menjadi bangunan-bangunan lain.

"Sekarang, kalau lahan ini sudah tidak ada, mau bagaimana? Bangunan itu kan tidak harus dibangun di lahan pertanian. Bisa dibuat bertingkat dan industri juga bisa ditaruh di tempat lain. Kalau lahan berkelanjutan itu memiliki irigasi yang oke, pencemaran lingkungan bisa dikendalikan dan lainnya," ujar Mentan, Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Kementerian Pertanian (Kementan) akan memastikan Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) berjalan maksimal di lahan pertanian. Hal itu juga diperkuat dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlin-dungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. UU itu tegas menyatakan pengalih fungsi lahan terancam maksimal 5 tahun penjara.

"Ini berlaku bukan hanya untuk petani, semua jajaran pemerintah dan negara harus melarang alih fungsi lahan. Hukumannya tidak main-main dan berada di bawah naungan undang-undang," tambah Syahrul.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Moeldoko menambahkan, pada pelanggar alih fungsi lahan, dibutuhkan peran penegak hukum, pemerintah daerah, petani, dan dunia usaha.

"Para petani mungkin punya hak untuk menjual lahan miliknya, tapi persoalannya, kalau itu sudah ditetapkan sebagai kawasan pertanian yang harus dilindungi, mestinya pemerintah harus memberikan insentif agar mereka tidak tergiur untuk menjual tanahnya," terangnya.

Insentif bisa berupa pembangunan infrastruktur, pemberian subsidi, dan lainnya. Moledoko mengatakan, hal ini sudah dijalankan dengan dana desa.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan, Sarwo Edhy menambahkan, Kementan sudah menyiapkan insentif bagi daerah yang menerapkan Perda Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B).

"Dengan aksi nyata yang telah dilakukan daerah yang menetapan Perda PL2B, kami akan memberikan insentif kepada kelompok tani melalui pemanfaatan dana KUR. Program KUR ini diharapkan sebagai penggerak pembangunan pertanian pedesaan menuju pertanian maju, mandiri dan modern," cetusnya.

Adapun insentif lain yang akan diberikan Kementan meliputi pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih varietas unggul, dan kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.

"Selain itu juga akan ada penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B, dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi," tambahnya.

Sarwo melanjutkan, salah satunya fungsi Ditjen PSP adalah menjembatani para petani khususnya yang lahannya sudah ditetapkan sebagai kawasan LP2B untuk mendapatkan kemudahan akses untuk mendapat pembiaayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan subsidi bunga KUR.

"Nanti di lapangan, para penyuluh pertanian siap mendampingi para petani dalam mengajukan KUR. Atau bisa juga melalui Kostratani yang ada di tingkat Kecamatan," pungkasnya.

Read More